KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) meraih capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2023 sebesar Rp 32,05 miliar.
Capaian tersebut setara dengan 129,4 persen dari target yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu sebesar Rp 24,76 miliar.
Kenaikan PNBP pada subsektor pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (SDM KP) itu dihasilkan melalui berbagai program terobosan BPPSDM KP, yaitu Smart Fisheries Village (SFV) atau desa perikanan cerdas dan kegiatan-kegiatan lainnya.
Program inovatif seperti SFV telah memberikan kontribusi signifikan dalam pencapaian PNBP pada 2023. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) SFV.
Baca juga: Genjot Produksi Ikan Patin di Tanah Bumbu, Kementerian KP Kembangkan SFV Seluas 157 Hektar
Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta menyatakan bahwa pengelolaan PNBP melalui program inovatif SFV telah berlangsung sejak dua tahun lalu.
Pada 2023, kata dia, program tersebut menjadi pendorong utama dalam mencapai PNBP di seluruh lini satuan kerja di bawah BPPSDM KP.
“Saya cukup berbangga dan sangat mengapresiasi atas komitmen-komitmen (dalam) mencapai PNBP tersebut. Intinya bapak ibu sekalian tidak hanya PNBP yang ingin kita raih. Namun, (hal) yang ingin kita pertahankan adalah bagaimana memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh BPPSDM," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/1/2024).
Pernyataan tersebut disampaikan Nyoman pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepegawaian, PNBP, Rekon Data Sakti, serta Penyusunan Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara Lingkup BPPSDM 2024, yang diselenggarakan pada tanggal 24-26 Januari 2024 di Solo, Jawa Tengah (Jateng).
Baca juga: Kementerian KP, FAO, dan Pemprov Jateng Lepasliarkan 20 Kg Sidat Hasil Proyek IFish
Lebih jauh, Nyoman menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan aset di UPT BPPSDM.
Langkah tersebut diambil untuk mendukung pelaksanaan program prioritas ekonomi biru, yang pada akhirnya berhasil meningkatkan PNBP.
"Kalau aset itu bisa kami optimalkan dan fungsikan secara baik sesuai peran dan tujuannya di setiap satuan kerja (satker), saya kira ini akan memberikan manfaat bagi negara dalam bentuk PNBP," imbuh Nyoman.
Hal tersebut, lanjut dia, dibuktikan dari keberhasilan komitmen BPPSDM pada 2023 untuk mencapai PNBP berdasarkan kontrak kinerja IKU sebesar Rp 24 miliar.
Baca juga: LMAN Kumpulkan PNBP Rp 3,7 Triliun Sepanjang 2023
Melalui kerja keras dan dukungan program prioritas BPPSDM, terutama SFV yang ada di UPT, BPPSDM KP berhasil melampaui target PNBP sebesar Rp 24,76 miliar, dan berhasil menyetor sebesar Rp 32,05 miliar.
Nyoman menyatakan bahwa pihaknya akan terus berusaha keras untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan pencapaian PNBP tersebut pada 2024.
Sebagai tindak lanjut, dalam rapat koordinasi tersebut dilakukan diskusi mendalam mengenai strategi BPPSDM dalam meningkatkan pencapaian PNBP, melibatkan narasumber-narasumber kompeten.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kontrak kinerja terkait target PNBP BPPSDM pada 2024, yang ditetapkan sebesar Rp 35,6 miliar.
Baca juga: UNS Buka Kuota 10.208 Mahasiswa Baru pada 2024
"Harapan saya, paling tidak kami bisa melampaui target lagi di tahun ini (2024)," jelas Nyoman.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap pencapaian PNBP di lingkup BPPSDM, dalam acara rakor tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan untuk pengelolaan PNBP terbaik dengan target di atas Rp 500 juta per satuan kerja (satker).
Para pemenang penghargaan tersebut terdiri dari Juara 1, yaitu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau Dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kemudian Juara 2 diberikan kepada Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (BBRBLPP) Gondol di Bali, serta Juara 3 diraih oleh Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Kota Agung di Lampung.
Baca juga: Potensi Panas Bumi Lampung
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa kementeriannya merupakan salah satu yang mencatatkan perolehan PNBP tinggi.
Setidaknya, dari sembilan unit eselon satu di Kementerian KP, termasuk BPPSDM, enam di antaranya berhasil mencapai tingkat PNBP di atas 100 persen.
Menteri Trenggono lantas membagikan resep kesuksesan untuk mencapai hal tersebut.
"Pertama, perbaikan tata kelola. Kedua, kerja serius," ucapnya dalam kegiatan Puncak Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan, yang berlangsung akhir tahun lalu di Jakarta.
Sebagai bagian dari serangkaian kegiatan rakor, dilakukan juga penandatanganan kerja sama antara BPPSDM dengan Politeknik Negeri Bandung (Polban) dan PT Buana Makmur Wisesa terkait peningkatan kapasitas SDM di bidang kelautan dan perikanan.
Kerja sama tersebut melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan SDM, penyelenggaraan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas serta kuantitas sarana/prasarana, pengembangan tata kelola, dan kegiatan lain yang disepakati oleh semua pihak.
Sebagai bagian dari acara tersebut, para peserta juga mendapatkan paparan dari beberapa narasumber yang berkompeten di bidangnya.
Baca juga: Polisi Segera Minta Keterangan Pembuat dan Narasumber Konten Sekte Pemuja Setan di Kota Malang
Beberapa di antaranya adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian KP Tornanda Syaifullah, yang menyampaikan materi tentang integritas aparatur sipil negara (ASN).
Kemudian, ada Assesor SDM Ahli Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Supranawa Yusuf yang berbicara mengenai internalisasi Core Value "BerAKHLAK" dalam tugas ASN dan Kepala Biro (Kabiro) SDM Aparatur dan Organisasi (SDMAO) Riza Trianzah, yang memberikan paparan tentang netralitas ASN.
Selain penghargaan atas capaian PNBP terbaik, juga diberikan sejumlah penghargaan lainnya dalam bentuk Penghargaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terbaik.
Pemenang penghargaan tersebut melibatkan berbagai satker di lingkup BPPSDM. Para pemenang dalam kategori ini meliputi Juara 1, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan, Sumatera Utara (Sumut).
Baca juga: Oknum Komisioner KPU Padangsidimpuan Terjaring OTT Polda Sumut
Juara 2 diraih oleh Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), dan Juara 3 diboyong oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim).
Selanjutnya, penghargaan diberikan dalam kategori Capaian Indeks Prestasi ASN (IP-ASN) Tertinggi, dengan pemenang Juara 1, Balai Diklat Aparatur (BDA) Sukamandi, Jawa Barat (Jabar).
Kemudian, Juara 2 diraih oleh Politeknik Kelautan dan Perikanan (PKP) Dumai, Riau. Juara 3 diberikan kepada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Penghargaan juga diberikan dalam kategori Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Tertinggi, dengan para pemenang Juara 1 PKP Dumai, Juara 2 BPPP Medan, dan Juara 3 adalah Balai Riset Pemuliaan Ikan (BRPI) Sukamandi, Jabar.
Baca juga: Bawaslu Jabar Cecar Ridwan Kamil 30 Pertanyaan soal Dugaan Langgar Kampanye
Tidak hanya itu, penghargaan diberikan pula pada kategori Media Sosial teraktif, Media Sosial Inovatif Kreatif, dan Media Sosial SFV Terbaik, dengan pemenang di masing-masing kategori.
Juara 1 kategori Media Sosial Teraktif adalah BRPBAPPP Maros. Disusul PKP Sorong, Papua Barat sebagai Juara 2 dan BBRSEKP Ancol, Jakarta menempati posisi Juara 3.
Untuk kategori Media Sosial Inovatif Kreatif diraih oleh Pusat Pelatihan Dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP) sebagai Juara 1.
Sementara itu, Juara 2 diboyong oleh BRBIH Depok, Jabar dan Juara 3 adalah BRPPUPP Palembang.
Juara kategori terakhir, Media Sosial SFV Terbaik diraih oleh SFV Desa Panembangan, BPPP Tegal, Jateng.