Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) saat ini terus mengembangkan strategi sebagai kunci perencanaan keterampilan sektor maritim, sebagai salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan.
KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus memperkuat sistem pendidikan vokasi di sektor maritim sebagai salah satu upaya penyiapan sumber daya manusia (SDM) di sektor kelautan dan perikanan (KP).
Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP), Kementerian KP terus mengembangkan sejumlah strategi sebagai kunci perencanaan keterampilan sektor maritim.
“Beberapa langkah pengembangan yang saat ini dilakukan, di antaranya melalui program Technical and Vocational Education and Training (TVET), mempromosikan inovasi dan kewirausahaan, investasi di bidang penelitian dan pengembangan, serta memperkuat kerja sama publik-swasta” ujar Kepala BPPSDM KP I Nyoman Radiarta dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/11/2023).
Baca juga: Letjen I Nyoman Cantiasa Jadi Waka BIN hingga Mutasi dan Rotasi Jajaran Intelijen TNI Jelang Pemilu
Hal tersebut disampaikan Nyoman pada Seminar Kelautan dan Perikanan ke-II bertajuk “Inovasi Penguatan Sumber Daya Maritim untuk Ketahanan Pangan sebagai Penopang Pertumbuhan Ekonomi Nasional,” yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan (FIKP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Tanjung Pinang, Riau, Sabtu.
Kementerian KP memiliki strategi dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung program Ekonomi Biru dalam menghadapi tantangan yang melekat
Nyoman juga menjelaskan, komitmen penguatan pendidikan vokasi di sektor KP selaras dengan pesan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi). Orang nomor satu di Indonesia ini mengatakan bahwa kunci untuk menjadi negara maju salah satunya adalah memiliki kualitas SDM yang baik pada sektor agromaritim, sains, dan teknologi.
"Pada pelaksanaanya, Kementerian KP memiliki strategi dalam menyiapkan SDM unggul untuk mendukung program Ekonomi Biru dalam menghadapi tantangan yang melekat," imbuh Nyoman.
Baca juga: KTT AIS Forum Bali Hasilkan Kerja Sama menuju Ekonomi Biru dan Pariwisata Hijau
Meskipun demikian, ia juga menyebutkan beberapa tantangan penyiapan SDM yang tengah dihadapi satuan pendidikan (satdik) tinggi, khususnya sekolah vokasi milik Satdik Kementerian KP.
Tantangan tersebut di antaranya adalah keterlibatan industri yang rendah, peraturan dan persyaratan yang ketat, partisipasi yang rendah, kurikulum yang kaku, serta kesenjangan yang mencolok dalam kompetensi dosen.
Implementasikan dua program besar
Untuk mengimplementasikan strategi penguatan pendidikan vokasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, BPPSDM KP menuangkannya pada dua program strategis, yakni Vocational Goes To Actors (VOGA) dan SMART Fisheries Village (SFV).
Untuk mengimplementasikan strategi penguatan pendidikan vokasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, Nyoman menjelaskan bahwa pihaknya saat ini berfokus pada dua program besar, yaitu Vocational Goes To Actors (VOGA) dan SMART Fisheries Village (SFV).
“Kenapa kita sebut vocational goes to actors? Karena basis pendidikan yang dikelola oleh Kementerian KP adalah basis pendidikan vokasional, goes to actors itu berarti langsung menuju kepada pelaku utama. Jadi, kami ingin meningkatkan kualitas anak-anak pelaku utama ke depan sehingga dapat berkiprah dan terjun langsung ke dunia usaha dan industri sektor kelautan dan perikanan,” tuturnya.
Baca juga: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Sektor Kelautan dan Perikanan
Nyoman juga menegaskan bahwa salah satu poin penting dalam arah kebijakan pendidikan vokasi kelautan dan perikanan terletak pada pemberian kesempatan yang lebih besar kepada putra-putri pelaku utama kelautan dan perikanan untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Arah kebijakan lainnya juga terletak pada peningkatan kualitas pembelajaran dengan pendekatan teaching factory, pengembangan sistem sertifikasi kompetensi peserta didik, dan pengembangan minat kewirausahaan bagi peserta didik.
Kemudian, peningkatan kualitas penelitian terapan dan pengabdian masyarakat, kerja sama dengan kementerian atau lembaga (K/L) terkait, dan pengembangan kelembagaan pendidikan KP.
Baca juga: 3 Alasan Pentingnya Pendidikan Perubahan Iklim untuk Adaptasi Menurut PBB
Selain itu, Nyoman juga menjelaskan bahwa dalam meningkatkan kualitas SDM, Kementerian KP terus menjalin sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait,
Kolaborasi itu termasuk dengan FIKP UMRAH melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM KP sekaligus mendapatkan kesamaan pola sikap dan pola tindak dalam rangka menyinergikan tugas dan fungsi.
Ruang lingkup PKS tersebut meliputi peningkatan kapasitas SDM di bidang KP, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, pemanfaatan sarana prasarana, serta berbagi pakai informasi dan pengetahuan.
Baca juga: Jawaban dari Soal Wadah Pengembangan, Pengetahuan
Dalam penandatangan PKS itu, hadir Dekan FIKP UMRAH, Eselon II Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), Ketua Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan (MPHPI), Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Stunting Kepri, Direktur Politeknik KP Dumai, serta mahasiswa FIKP UMRAH.
