Butuh SDM Indonesia, Prefektur Miyagi, Jepang Bahas Kerja Sama Pengembangan SDM dengan Kementerian KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) dan Prefektur Miyagi Jepang bersepakat untuk bekerja sama mengembangkan sumber daya manusia (SDM) KP.
KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) dan Prefektur Miyagi Jepang menyatakan akan bekerja sama untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) KP.
Pengembangan SDM tersebut akan berfokus untuk menyiapkan specified skilled workers (SSW) atau pekerja terampil khusus. Kedua pihak sepakat menandatangani kerja sama tersebut pada 2023.
Kesepakatan itu terungkap saat Kementerian KP melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BPPSDM) KP menerima audiensi Gubernur Prefektur Miyagooi Yoshihiro Murai di Kantor Pusat BPPSDM, Gambir, Jakarta.
Audiensi tersebut membahas perkenalan dari Prefektur Miyagi, termasuk gambaran pekerja Indonesia di Jepang.
Acara itu juga membahas rencana pemberian dukungan Pemerintah Prefektur Miyagi untuk peningkatan kapasitas SDM Indonesia hingga berstatus SSW dan siap bekerja di Prefektur Miyagi dengan hak, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.
Kepala BPPSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, kedua negara, khususnya Prefektur Miyagi, memiliki kesamaan karakteristik dari sisi potensi sektor perikanan, termasuk penangkapan ikan komersial, akuakultur, dan pengelolaan sumber daya kelautan yang menyediakan beragam produk untuk pasar domestik dan internasional.
“Kesamaan ini menjadi kekuatan Indonesia dan Prefektur Miyagi untuk bekerja sama di bidang pertukaran tenaga kerja dan untuk membantu mempertahankan industri perikanan di Jepang dan mendukung pengembangan SDM di sektor perikanan Indonesia," ujarnya dalam siaran pers, Selasa (1/8/2023).
Hal tersebut, kata dia, menjadi faktor pendukung Indonesia sebagai salah satu dari delapan negara Asia Tenggara (Asean) yang mendapat prioritas pengiriman SSW ke Jepang.
“Hal ini tentu menjadi peluang yang baik bagi Indonesia sebagai negara dengan jumlah SDM usia produktif yang besar," terangnya.
Nyoman mengatakan, pihaknya telah menghasilkan banyak lulusan yang tersebar di luar negeri, seperti Amerika Serikat (AS), Panama, Peru, Argentina, Portugal, Arab Saudi, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, Brunei Darussalam, Timor Leste, dan Australia.
Baca juga: Kementerian KP Gandeng Pukyong National University Kembangkan Ocean Institute of Indonesia
Dari negara-negara itu, kata Nyoman, sebanyak 982 orang di antaranya bekerja di sektor perikanan di Jepang.
"Angka ini menunjukkan besarnya permintaan Jepang terhadap pekerja SSW Indonesia. Di sisi lain, hal ini juga mengharuskan kita untuk mengetahui keberadaan, kondisi, kesejahteraan, dan perlindungan hukum para pekerja," ungkapnya.
Oleh karena itu, Nyoman mengusulkan kerja sama, terutama bagi pencapaian kelayakan lulusan untuk bekerja di Jepang dari level 1 dan level 2 SSW.
Kerja sama itu meliputi pelatihan bahasa dan budaya Jepang serta magang di perusahaan Jepang agar memenuhi persyaratan menjadi SSW.
Audiensi itu juga mengusulkan mekanisme ketertelusuran berdasarkan database bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di sektor perikanan Jepang.
Hal itu dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum dan menjamin keselamatan selama bekerja di Jepang, serta link and match strategi dengan universitas, entitas swasta, perusahaan, pemangku kepentingan lainnya untuk mempromosikan bisnis, ilmiah, dan kemitraan.
Baca juga: Minimalkan Kecelakaan Laut, Kementerian KP Gelar Sertifikasi untuk 300 Nelayan di Maluku Utara
Nyoman juga mendorong penandatanganan kesepakatan dengan Prefektur Miyagi dan mendorong implementasi pertukaran pelajar, dosen, dan tenaga kependidikan melalui program Summer School dari Jepang ke Indonesia dan sebaliknya.
Kebutuhan akan SDM Indonesia
Pada kesempatan itu, Gubernur Prefektur Miyagi Yoshihiro Murai menyampaikan, pihaknya membutuhkan SDM Indonesia untuk bekerja di sektor perikanan di Jepang.
Dia mengatakan, saat ini peserta magang di Jepang yang terbanyak adalah Vietnam dan Indonesia, dengan jumlah yang hampir sama. Ke depan, Indonesia dapat menyusul untuk melebihi Vietnam.
Oleh karena itu, kata Yoshihiro Murai, pihaknya menyampaikan ketertarikannya untuk bermitra dengan BPPSDM, baik dalam jangka pendek, menegah, maupun panjang.
Yoshihiro juga mendorong percepatan penandatangan kerja sama dengan BPPSDM dalam waktu dekat.
Baca juga: Kementerian KP Hadirkan One Stop Services di Ajang Penas XVI Padang
Sementara itu, Anggota DPRD Prefektur Miyagi Kazuyoshi Hatakeyama mengatakan, Jepang mempunyai teknologi canggih di sektor perikanan, tetapi memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas, terutama untuk usia muda.
Sementara itu, Indonesia memiliki jumlah SDM perikanan yang banyak sehingga diharapkan dapat bekerja di sektor perikanan Jepang, khususnya di Prefektur Miyagi.
Turut hadir pada pertemuan itu tiga orang Anggota DPRD Prefektur Miyagi, yang seharusnya tidak dapat hadir karena kesibukan yang sangat padat menjelang pemilihan dewan legislatif.
Namun demikian, mereka meninggalkan kesibukan tersebut karena sangat ingin berkunjung ke Indonesia guna membahas kerja sama tersebut.
Sevanyak 17 delegasi Prefektur Miyagi tampak antusias mengikuti audiensi dengan Kementerian KP.
Perwakilan tersebut terdiri dari Gubernur Prefektur Miyagi beserta jajaran pemerintah dan DPRD Prefektur Miyagi, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia, dan PT OS Selnajaya.
Baca juga: Lewat Gemarikan, Kementerian KP Ingatkan Semua Pihak Pentingnya Konsumsi Ikan
Setelah pertemuan audiensi tersebut, kedua pihak akan mendiskusikan secara internal dan saling berkoordinasi untuk segera menyusun naskah kerja sama beserta rencana aksi untuk ditandatangani pada tahun ini.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono mendukung kerja sama antara Kementerian KP dengan Jepang bagi sektor KP.
"Jepang-Indonesia punya kesamaan sebagai negara bahari. Jepang punya keunggulan dari sisi teknologi yang bisa kita kerjasamakan," ungkap Trenggono.
