KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) terus berupaya tingkatkan kecakapan dan kompetensi nelayan. Salah satunya dilakukan melalui sertifikasi nelayan dan awak kapal perikanan.
Kegiatan sertifikasi digelar untuk mendukung lima Program Ekonomi Biru yang digaungkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono, khususnya agar hasil tangkap nelayan lebih optimal dengan memperhatikan aspek keselamatan.
Sekretaris Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ( BRSDM) Rudi Alek Wahyudin mengatakan, sertifikasi merupakan hal penting karena menjadi jaminan aktivitas nelayan.
“Dalam melaksanakan pekerjaannya, para nelayan rentan mengalami berbagai kejadian kecelakaan di kapal ketika alat keselamatan yang ada tidak dipakai,” katanya mewakili Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta.
Dia mengatakan itu dalam pelatihan bertajuk sertifikasi Kecakapan Nelayan (SKN) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan (BPPP) Tegal di Kabupaten Tanggamus, Lampung, Kamis (18/5/023).
Baca juga: Kementerian KP Gandeng Universitas Michigan AS Kembangkan SDM dan Tata Kelola Perikanan
Kegiatan itu merupakan kerja sama antara Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) KP Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Target pelatihan adalah 300 nelayan dari Kabupaten Tanggamus.
Rudi menyebutkan, data statistik Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menunjukkan bahwa terdapat 34 kecelakaan pelayaran yang terjadi selama 2021-2023.
Dia menegaskan, BRSDM berkomitmen untuk mengawal aktivitas penangkapan ikan di laut yang dilakukan para nelayan.
“Dengan dilengkapi SKN, keahlian dan keterampilan para nelayan dapat semakin diakui secara nasional. Setelah pelatihan ini, saya harap para peserta dapat terus didampingi dan dibimbing para penyuluh perikanan dalam melaksanakan kegiatan ke depannya,” harapan dalam siaran pers, Jumat (26/5/2023).
Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati menambahkan, kegiatan pelatihan sertifikasi itu sangat penting untuk mencerdaskan nelayan.
Baca juga: Raih Kinerja Anggaran Terbaik 2022, Kementerian KP Berkomitmen Upayakan Reformasi Birokrasi
Dia berharap, pelatihan itu tidak hanya meningkatkan hasil tangkapan nelayan, tetapi juga membuat aktivitas menangkap ikan sesuai dengan ketentuan keselamatan yang berlaku.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menekankan pentingnya edukasi mengenai keselamatan dasar nelayan.
“Nelayan merupakan salah satu profesi yang berbahaya dan mengadu nyawa, sedangkan hasilnya terkadang tidak menentu. Keselamatan nelayan harus menjadi prioritas utama agar dapat pulang ke rumah dengan selamat,” tegasnya.
Pada kesempatan itu Bupati Tanggamus Dewi Handajani mengapresiasi dan mendukung terlaksananya kegiatan pelatihan SKN.
Dia menyebutkan, Tanggamus merupakan daerah pesisir dengan jumlah keluarga nelayan kurang lebih 5.000 kepala keluarga (KK).
Baca juga: Siapkan SDM Pelaksana Ekonomi Biru, Politeknik KP Akan Jadi Ocean Institute of Indonesia
“Nelayan merupakan pahlawan pencerdasan bangsa, tetapi pekerjaannya kerap kali berisiko. Sertifikasi ini dibutuhkan untuk lebih mematenkan keahlian serta kecakapan nelayan,” ujarnya.
Salah satu peserta SKN bernama Nasrullah mengaku mendapatkan manfaat usai mengikuti pelatihan tersebut.
“Saya mewakili rekan-rekan peserta lain berterima kasih kepada Kementerian KP dan Pak Sudin karena telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan SKN ini,” ungkapnya.
Nasrullah mengatakan, kegiatan itu sangat bermanfaat karena mendapat banyak ilmu dan keterampilan baru sehingga para nelayan bisa mempraktikkannya dalam bekerja.
“Kami berharap kegiatan ini dapat terus terlaksana secara berkesinambungan,” ucap nelayan asal Pekon Penyandingan, Kabupaten Tanggamus itu.
Baca juga: Lewat Voga dan SFV, Kementerian KP Ajak Anggota Seafdec Kembangkan SDM KP
Adapun SKN merupakan sertifikasi keterampilan bagi awak kapal perikanan untuk nakhoda pada kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 gross tonnage (GT) atau kelasi (deckhand) yang bekerja pada kapal perikanan berukuran lebih dari 5 GT sampai dengan 30 GT.