KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia ( BRSDM) Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengedepankan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pengembangan kualitas SDM di sektor kelautan dan perikanan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, BRSDM pun terus mengembangkan jangkauan Integrated Human Resources Intelligent Platform.
Sebagai informasi, Integrated Human Resources Intelligent Platform merupakan aplikasi yang memuat data command center sebagai database SDM sekaligus landasan pengambilan keputusan.
Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, platform tersebut dapat menampilkan data secara real-time sesuai kebutuhan. Data yang ditampilkan berasal dari berbagai sumber yang telah diolah sistem.
Baca juga: Gandeng Pihak Ketiga, Kementerian KP Kembangkan Pulau Cemara Jadi Ekowisata Bahari
"Platform ini dilengkapi dengan infrastruktur untuk mendukung pengambilan keputusan hingga monitoring dan controling program-program Kementerian KP, khususnya di BRSDM," ujar Radiarta melalui rilis resmi yang diterima Kompas.com, Minggu (30/4/2023).
Terdapat beberapa fitur yang dikembangkan BRSDM pada Integrated Human Resources Intelligent Platform. Salah satunya, fitur Ocean Institute of Indonesia (OII) yang berisikan data sebaran satuan pendidikan beserta outstation, serta data peserta didik, pendidik, dan alumni.
Kemudian, fitur Smart Fisheries Village (SFV) yang berisikan data sebaran pengembangan SFV, baik yang berbasis desa maupun satuan kerja (satker).
Sebagai informasi, SFV merupakan konsep pembangunan desa perikanan dan satker berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna, keberlanjutan, serta meningkatkan ekonomi yang berada di tengah program Kampung Budidaya dan Desa Inovasi/Desa Mitra.
Baca juga: Kementerian KP Siapkan Kalaju Jadi Sentra Diversifikasi Produk Perikanan
Selanjutnya, terdapat fitur Pelatihan Kelautan dan Perikanan (KP) yang memuat data sebaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP), Pusat Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP), serta jumlah peserta pelatihan, tenaga pelatih, dan purnawidya.
Fitur lainnya adalah Penyuluhan KP yang memuat data sebaran Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluhan, sebaran penyuluh perikanan berdasarkan kabupaten/kota, lokasi kegiatan penyuluh, pendampingan kegiatan prioritas, dan sebaran kelompok usaha yang disuluh dan didampingi penyuluh perikanan.
Terakhir, fitur Manajerial/Keskeretariatan yang memuat data realisasi anggaran, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Barang Milik Negara (BMN), SDM, dan Pengadaan Barang dan Jasa.
“Sejak diluncurkan pada Maret 2023, aplikasi command center ini sudah berjalan dan banyak dimanfaatkan untuk memonitor kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan,” lanjut Radiarta.
Baca juga: Hindarkan Pegawai dari Praktik Korupsi, Kementerian KP Bangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Adapun informasi kegiatan penyuluhan meliputi sebaran penyuluh di seluruh kabupaten/kota, pemantauan kegiatan penyuluhan, seperti presensi dan laporan kegiatan, sebaran penyuluh dalam mendukung kegitan prioritas dan perkembangan kelompok yang disuluh.
Sementara itu, data pelatihan yang sudah berjalan banyak dimanfaatkan untuk memonitor sebaran kegiatan pelatihan, sebaran purnawidya, dan sebaran lembaga pelatihan yang dikelola secara kelompok di bidang kelautan dan perikanan P2MKP.
Radiarta menambahkan, Kementerian KP tengah membuka penerimaan taruna baru (Pentaru) hingga 30 Mei 2023. Bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai peserta didik di lingkup Kementerian KP, bisa memanfaatkan peluang ini.
“Berdasarkan data pada command center, peserta didik lingkup Kementerian KP diprioritaskan 100 persen untuk nelayan, pembudi daya, pengolah, dan pemasar ikan, serta petambak garam,” ungkapnya.