Kementerian KP Perkuat VOGA dan SFV untuk Kawal Program Ekonomi Biru

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) mengembangkan program Vocational Goes to Actors (VOGA) dan Smart Fisheries Village (SFV) sebagai upaya mengawal implementasi program prioritas berbasis ekonomi biru.

Melalui kedua program tersebut, Kementerian KP berupaya mengoptimalkan pengembangan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) KP.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), I Nyoman Radiarta mengatakan, pihaknya memiliki peran strategis dalam penyiapan SDM unggul, maju, dinamis dan bertalenta global.

Peran tersebut, kata dia, merupakan upaya BRSDM dalam mendukung program strategis Kementerian KP yang berlandaskan pada ekonomi biru.

"Sejalan dengan hal tersebut, BRSDM melaksanakan dua program terobosan. Pertama, yaitu VOGA dan kedua adalah pengembangan SFV," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Kementerian KP Rilis Capaian Pengembangan SDM, BRSDM Pegang Peranan Penting

Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Kegiatan Terintegrasi Sekretariat BRSDM Triwulan I-2023, Rabu (29/3/2023).

Nyoman menyampaikan, VOGA sebagai program pertama dilaksanakan melalui transformasi pendidikan vokasi dengan pembentukan Ocean Institute of Indonesia (OII), revitalisasi pelatihan, sertifikasi kelautan dan perikanan, serta optimalisasi peran penting penyuluh.

OII merupakan penggabungan seluruh satuan pendidikan tinggi bidang kelautan dan perikanan yang dimiliki Kementerian KP dengan kampus utama di Politeknik AUP Jakarta.

“Pada Penerimaan Peserta Didik Kementerian KP Tahun Ajaran 2023/2024, yang akan dilaksanakan pada Sabtu (1/4/2023) sampai Selasa (30/5/2023), BRSDM memiliki beberapa komitmen,” imbuh Nyoman.

Adapun komitmen BRSDM, lanjut dia, yaitu memberikan akses pendidikan 100 persen bagi anak pelaku utama perikanan sebagai upaya regenerasi pelaku utama bidang kelautan dan perikanan.

Baca juga: KKP Dapat Komitmen dari BRI untuk Penyaluran Kredit ke Sektor Kelautan dan Perikanan

Pelaku utama bidang kelautan dan perikanan yang dimaksud, di antaranya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar hasil perikanan, dan petambak garam.

“Khusus di Politeknik KP Sidoarjo, akan diberikan proporsi sebesar 80 persen untuk jalur umum dan 20 persen untuk anak pelaku utama guna mendukung predikat Badan Layanan Umum (BLU) tersebut,” imbuh Nyoman.

Kebijakan tersebut, lanjut dia, diberikan karena Politeknik KP Sidoarjo telah ditetapkan sebagai institusi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU.

Sementara itu, Nyoman menjelaskan, pengembangan SFV sebagai program kedua merupakan konsep pembangunan desa perikanan berbasis teknologi informasi dan manajemen tepat guna dalam rangka meningkatkan pemanfaatan aset barang milik negara (BMN) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca juga: Ada Pandemi Covid-19 dan Sistem E-Tilang, PNBP Denda Tilang Menyusut

Ia mengungkapkan, terdapat dua konsep pembangunan dalam program kedua, yakni SFV berbasis desa dan SFV berbasis unit pelaksana teknis (UPT).

“Pembangunan SFV tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga pada tatanan sosial dan kelembagaan sehingga daya saing desa meningkat dan terjadi peningkatan kapasitas SDM,” jelas Nyoman.

Ia mengatakan, pihaknya fokus memaksimalkan beberapa hal dalam pengembangan SFV, yaitu integrasi atau kolaborasi pendidikan melalui kegiatan teaching factory (TEFA), pelatihan dan percontohan penyuluh, serta penerapan inovasi.

Melalui pengembangan SFV, kata dia, BRSDM menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat, serta kegiatan produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Baca juga: Pakaian Bekas Jadi Tren Fesyen Ramah Lingkungan di Irak

Sebelumnya, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pihaknya telah menyiapkan SDM unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru. Mereka nantinya akan menjadi agen pembangunan kampung-kampung perikanan.

Untuk SDM dimaksud, antara lain mencakup masyarakat yang mendapat pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan dari BRSDM. Hal ini Trenggono sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM 2023, Selasa (14/3/2023).