Sukseskan Ekonomi Biru, Kementerian KP Siapkan SDM Unggul

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) menyiapkan sumber daya manusia ( SDM) unggul untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi biru dan menjadi agen pembangunan Kampung Nelayan Maju di Indonesia.

Adapun SDM unggul tersebut berasal dari peserta didik satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian KP dan yang telah mendapatkan pelatihan melalui unit kerja Badan Riset dan Sumber Daya Manusia ( BRSDM).

Untuk mewudukan itu, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, satuan pendidikan BRSDM akan merekrutmen 100 persen anak-anak nelayan. Ia berhadap hal ini bisa berjalan pada 2023.

"Nantinya, peserta didik ini akan menjadi agen pembangunan yang akan kembali lagi ke kampung mereka berasal untuk membangun kampungnya. Dengan demikian, kampung mereka akan menjadi kampung yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan menjadi kampung nelayan maju,” ungkap Trenggono dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Rabu (15/3/2023).

Hal ini disampaikan oleh Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM dengan mengusung tema SDM Unggul untuk Ekonomi Biru, di Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/3/2023).

Baca juga: Menteri KP Tinjau Langsung Kesiapan Tambak Udang Modern Terbesar di Indonesia

Untuk diketahui, Kampung Nelayan Maju merupakan program kerja Kementerian KP. Program ini digagas untuk mendukung transformasi kampung nelayan di Indonesia menjadi lebih bersih dan tertata.

Program Kampung Nelayan sendiri terdiri dari pemberian bantuan, pembangunan sarana prasana dan perbaikan infrastruktur, kegiatan pendampingan usaha, hingga pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya, seperti pelatihan perbaikan alat tangkap dan membuat aneka ragam kerajinan tangan serta kuliner.

Melalui program tersebut, Menteri Trenggono berharap kampung nelayan bisa maju sehingga menjadi pusat ekonomi, baik di sektor perikanan maupun pariwisata pesisir.

Terkait program Kampung Nelayan, Kementerian KP sendiri memiliki lima kebijakan ekonomi biru untuk meningkatkan kualitas kampung nelayan di pesisir.

Baca juga: Kementerian KP Rilis Capaian Pengembangan SDM, BRSDM Pegang Peranan Penting

Adapun lima kebijakan tersebut meliputi perluasan kawasan konservasi, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budi daya ramah lingkungan di pesisir, laut dan darat, pengelolaan dan pengawasan pesisir serta pulau-pulau kecil, dan penanganan sampah plastik di laut.

Lewat 5 kebijakan itu, Menteri Trenggono berharap seluruh kampung nelayan di masa yang akan datang menjadi kampung yang bersih dan punya potensi ekonomi besar.

“Kami ingin membuat modeling dulu dan tahun ini akan ada 10 titik yang dibangun untuk direplikasi di periode yang akan datang. Dengan demikian, dalam kurun waktu 10-15 tahun yang akan datang akan ada ribuan kampung nelayan yang sehat dan bersih,” katanya.

Sementara itu, Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengatakan, Kementerian KP saat ini memiliki sekitar 8.531 peserta didik yang tersebar di 18 satuan pendidikan yang tengah berproses menjadi Ocean Institut of Indonesia.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Intensif untuk Latih Kemampuan Manajerial dan Teknis Pegawai

“Kegiatan pelatihan tahun ini menyasar 31.490 orang yang diharapkan dapat mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru dan kampung nelayan maju,” ujar Nyoman.

Nyoman menjelaskan, pihaknya memiliki penyuluh perikanan yang selama ini menjadi garda terdepan mengawal kegiatan di daerah dengan jumlah 4.431 orang dan tersebar di 37 provinsi.

“Proses sertifikasi kompetensi SDM kelautan dan perikanan menjadi core bisnis BRSDM Kementerian KP dalam menghasilkan SDM kompeten,” ucap Nyoman.

Untuk mendukung kegiatan terintegrasi kampung perikanan, kata Nyoman, pihaknya siap mengembangkan balai pelatihan sebagai tempat berkumpul pelaku usaha, pengembangan kelompok atau koperasi, pelatihan tematik kelautan dan perikanan, pengembangan digitalisasi, sertifikasi dan pendampingan penyuluh perikanan.