KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) berkolaborasi dengan Seychelles meningkatkan pengetahuan dan keilmuan mengenai blue carbon untuk mendukung blue economy.
Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP, I Nyoman Radiarta mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian kolaborasi antara Kementerian KP dan Seychelles yang sudah diinisiasi sejak 2021.
“Kolaborasi itu dilakukan dalam rangka penajaman blue economy serta memberikan tambahan pengetahuan dan keilmuan mengenai blue carbon, blue bond, dan marine protected area, serta pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (10/2/2023).
Dia mengatakan itu dalam pelaksanaan kegiatan Training on Trainers (ToT) on the Blue Economy Program yang diikuti 700 peserta secara hybrid, Kamis (9/2/2023).
Nyoman menyebutkan, kolaborasi itu bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem perikanan di Indonesia, mendorong distribusi ekonomi yang merata di wilayah pesisir, meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar global, hingga sebagai solusi persoalan iklim dengan terjaganya ekosistem blue carbon.
“Kami mengharapkan kegiatan ini memberikan pencerahan kembali bagi kita semua akan pentingnya pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (10/2/2023).
Untuk diketahui, blue carbon merupakan cadangan emisi yang diserap, disimpan, dan dilepaskan ekosistem pesisir dan laut.
Blue carbon di Indonesia tersebar di ekosistem pesisir, seperti hutan mangrove, hutan bakau, padang lamun, maupun lahan gambut di kawasan pesisir.
Ekosistem blue carbon pun dapat dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi bagi masyarakat pesisir atau disebut blue economy atau ekonomi biru.
Baca juga: Kementerian KP Resmikan Integrated Maritime Intelligent Platform untuk Sukseskan Ekonomi Biru
Nyoman berharap, konsep blue economy dengan mengembangkan kreativitas dan inovasi dapat menciptakan industri baru dengan memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
Dia juga berharap, kegiatan seperti ToT dapat dilanjutkan dengan menyasar peserta yang lebih luas, khususnya kepada peserta didik yang ada di satuan pendidikan lingkup Kementerian KP sebagai bahan ajar.
Sebagai informasi, Kementerian KP memiliki lima program ekonomi biru, yakni perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor (udang, kepiting, rumput laut, lobster), pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penanganan sampah plastik di laut melalui program Bulan Cinta Laut.
Pada kesempatan tersebut, narasumber dari United Kingdom Blue Economy Solution Andrew Hamflett mengapresiasi kebijakan Indonesia yang memiliki program memperluas kawasan konservasi sampai 30 persen dari total luas kawasan perairan Indonesia.
Andrew menyebutkan, kunci keberhasilan marine protected area adalah manajemen.
Baca juga: Menteri Trenggono bersama Pimpinan Perguruan Tinggi KP Se-Indonesia Konsolidasikan Ekonomi Biru
Selain Andrew, hadir pula dua narasumber dari United Kingdom Blue Economy Solution, yakni Ralph Chami dan Jonathan Turner.
Turut hadir dalam kegiatan itu Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) Rudi Alek, Deputy Seychelles Mission for ASEAN Jakarta Jordy Pratama, serta para pejabat lingkup BRSDM Kementerian KP.