Menteri Kelautan dan Perikanan Minta Stok BBM untuk Nelayan Tetap Aman

KOMPAS.com – Kementerian Kelatuan dan Perikanan (KPP) terus berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memenuhi kebutuhan pasokan bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa upaya tersebut dilakukan agar aktivitas melaut yang dilakukan nelayan tidak terganggu. Pasalnya, banyak nelayan mengeluhkan ketersediaan solar yang terganggu.

Baca juga: Menteri Trenggono Siap Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan Morotai

Hal tersebut disampaikan oleh Trenggono saat mengecek ketersediaan BBM subsidi untuk nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang, Kendal, Jawa Tengah (Jateng), pada Minggu (10/9/2022). Dia juga meminta agar pendistribusian BBM subsidi harus tepat sasaran.

“Dari hasil pengukuran di lapangan, kami melihat stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) tidak beroperasi. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bupati Kendal Dico Ganinduto, (hal itu karena) kuota BBM bersubsidi terbatas,” kata Trenggono dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu.

Baca juga: Kuota Pembelian BBM Subsidi Belum Berlaku, Masih Tunggu Regulasi

Trenggono melanjutkan, pihaknya sudah membuat daftar kebutuhan BBM bersubsidi untuk nelayan dan telah disampaikan kepada BPH Migas dan Pertamina.

“Mudah-mudahan, dalam waktu yang tidak lama, masalah ini sudah bisa diatasi,” ujar Trenggono.

Selain itu, Trenggono juga meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengawasan secara optimal agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh nelayan yang berhak.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN) di TPI Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Minggu (11/9). Kunjungan ini untuk memastikan ketersediaan stok BBM bersubsidi dan pendistribusiannya untuk nelayan tepat sasaran.

Lebih lanjut, Trenggono juga telah berkoordinasi dengan polisi daerah (polda) untuk melakukan pengawasan ketat guna mengantisipasi terjadinya kecurangan penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya diberikan kepada nelayan.

“Untuk wilayah Jawa Tengah, polda siap untuk melakukan pengawasan yang optimal dengan menurunkan tim ke lapangan, termasuk ke SPBN. Hal ini kami lakukan untuk menjamin agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima langsung oleh nelayan,” ucap Trenggono.

Baca juga: Susi Tantang Pertamina Sediakan Solar untuk Nelayan di Kupang

Sementara itu, Bupati Kendal Dico Ganinduto mengatakan SPBN di TPI Kendal tidak beroperasi karena kehabisan kuota BBM. Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal mendapatkan kuota 7,601 kilo liter BBM pada tahun ini.

Kuota tersebut diperutukkan bagi 4.000 orang nelayan. Karena keterbatasan kuota, Dico memutuskan untuk tidak mengoperasikan SPBN pada hari ini meskipun nelayan tetap melaut.

“Jika tetap beroperasi (pada hari libur), kami khawatir SPBN malah bisa tidak beroperasi karena kuotanya kurang pada hari kerja,” ujar Dico.