KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) telah menetapkan lima strategi ekonomi biru untuk memaksimalkan potensi sumber daya laut yang dimiliki.
Dia mengatakan itu dalam sidang The Committee on Fisheries (COFI) ke-35 di Roma, Italia, Senin (5/9/2022).
Dia memaparkan, strategi pertama adalah program perluasan kawasan konservasi terbatas dengan target 30 persen dari seluruh perairan untuk menjaga serapan karbon serta memproduksi oksigen, hingga sebagai zona spawning dan nursery ground.
Kedua, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota untuk menjaga populasi perikanan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Ketiga, program pengembangan budi daya perikanan untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada kegiatan budi daya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Baca juga: Kementerian KP dan Republik Seychelles Bahas Peluang Kerja Sama Berbasis Blue Economy
Keempat, program yang menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik sehingga tidak terjadi kerusakan akibat aktivitas ekonomi.
Kelima, program ekonomi sampah yang melibatkan nelayan lokal dan industri dengan cara tidak mengambil ikan tetapi mengambil sampah di laut dalam kurun waktu tertentu.
"Kita tidak bisa hanya mendorong dan memanfaatkan potensi ekonomi laut kita. Kita harus bertindak secara bertanggung jawab,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin.
Trenggono menegaskan, nasib generasi masa depan ditentukan oleh komitmen para pemimpin dunia dalam melindungi dan mempertahankan laut.
Dia juga mengatakan, pemerintah Indonesia berkomitmen dalam mengelola kelautan dan perikanan secara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru.
Baca juga: Indonesia Perlu Blue Economy, Apa Itu?
Trenggono meyakini, implementasi program-program ekonomi biru pada sektor kelautan dan perikanan Indonesia akan berkontribusi besar terhadap pemenuhan pangan global.
Terlebih, Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi bahwa kebutuhan protein global akan meningkat hingga 70 persen pada 2050.
Dia menyebutkan, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut yang berlimpah dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk memenuhi protein dunia.
“Indonesia terus bekerja untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menyeimbangkan keperluan dan kesejahteraan masyarakat sembari mampu menyediakan lingkungan laut yang sehat," ujarnya.
Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto mengatakan, selain menyampaikan general statement pada Sidang ke-35 COFI, Trenggono akan menyampaikan pidato pada High Level Special Event of The International Year of Artisanal Fisheries and Aquaculture (IYAFA).
Baca juga: Dirjen PDSPKP: Strategi Menteri Trenggono Tingkatkan Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan
“Pak Menteri juga akan ada bilateral meeting dengan Direktur Jenderal FAO dan The Committee on Fisheries (COFI),” katanya.
Doni mengatakan, saat membuka sidang, Direktur Jenderal (Dirjen) FAO Qu Dongyu sempat menyinggung kondisi sektor perikanan Indonesia yang terus menunjukkan kemajuan.
"Perhatian yang tinggi dari FAO menjadikan agenda Menteri Trenggono di Roma sangat strategis bagi perkembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” katanya.
Sebab, lanjut Doni, pada kesempatan itu delegasi Indonesia memperkenalkan langkah-langkah terobosan Kementerian KP dalam pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
“Sidang COFI ke-35 akan dijadikan kesempatan sinergi dukungan FAO dalam program ekonomi biru KKP,” tuturnya.
Baca juga: Kepada Peserta World Ocean Summit Ke-9, Menteri Trenggono Kenalkan Kebijakan Penangkapan Teruku
Adapun COFI atau Komite Perikanan didirikan Konferensi FAO pada 1965. Forum ini adalah satu-satunya forum antarpemerintah global dengan anggota FAO yang bertemu meninjau dan mempertimbangkan masalah dan tantangan yang terkait dengan perikanan dan pertanian.