Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian KP Gelar Pelatihan “Nilai Tambah Ikan dan Produk Perikanan”

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) senantiasa mendorong inovasi produk perikanan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai solusi mengatasi ketahanan pangan di masa depan.

Melalui inovasi, Kementerian KP meyakini, ikan sebagai bahan baku produksi bisa diolah menjadi berbagai produk turunan dengan nilai ekonomi dan kualitas tinggi.

Untuk membangun semangat inovatif, Kementerian KP menggelar transfer knowledge bertajuk “Pelatihan Nilai Tambah Ikan dan Produk Perikanan” secara daring pada Rabu (20/7/2022) hingga Kamis (21/7/2022) di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi.

Pelatihan tersebut diikuti oleh 26 peserta yang berasal dari berbagai negara, seperti Kaledonia Baru, Samoa, Kiribati, Pulau Solomon, Papua New Guinea, dan Indonesia.

Adapun peserta tersebut merupakan perwakilan negara-negara yang tergabung salam Forum Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST).

Baca juga: Kepala BRSDM Paparkan Upaya Politeknik KP untuk Bangun Maritim Cerdas

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta mengatakan, salah satu tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya laut adalah mencegah kerugian ekonomi dari ikan hasil panen.

Utamanya, kata dia, mencegah kerugian hasil panen yang disebabkan oleh penurunan kesegaran dan kualitas ikan.

“Kesegaran ikan tidak dapat dikembalikan. Akan tetapi, inovasi teknologi pengolahan dapat mengubah ikan menjadi banyak varian produk perikanan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi," ucap Nyoman dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (22/7/2022).

Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten merupakan kunci utama dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Atas dasar itulah, sebut Nyoman, Kementerian KP menyelenggarakan kegiatan pelatihan dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas SDM kelautan dan perikanan.

Baca juga: Kementerian KP Latih Nelayan Kaltim untuk Perawatan Motor Kapal Perikanan dan Produksi Alat Tangkap

“Di sisi lain, pendemi Covid-19 telah menuntut kami untuk terus adaptif menghadapi berbagai perubahan. Termasuk memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan nilai ekonomi produk kelautan dan perikanan,” papar Nyoman.

Oleh karena itu, ia berharap, pelatihan tersebut dapat meningkatkan peluang Kementerian KP untuk mengembangkan bisnis dan jejaring, serta mendorong peningkatan ekonomi antara Indonesia dan negara peserta.

DOK. Humas Kementerian KP Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian KP I Nyoman Radiarta.

Untuk diketahui, transfer knowledge merupakan kegiatan hasil kolaborasi Kementerian KP dengan beberapa pihak.

Adapun pihak yang dimaksud, yaitu Non-Aligned Movement Centre for South-South Technical Cooperation (NAM CSSTC), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Kemaritiman), dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Kementerian KP mengungkapkan, transfer knowledge dilaksanakan sebagai bentuk komitmen Indonesia berperan aktif dalam peningkatan kapasitas SDM kelautan dan perikanan negara-negara sahabat.

Baca juga: Begini Cara Kementerian KP Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan

Tak hanya itu, pelatihan tersebut juga untuk mendukung Presidensi Indonesia dalam Group of Twenty (G20) dan kontribusi aktif Indonesia dalam forum High Level Panel on Sustainable Ocean Economy (HLP-SOE).

Para peserta diharapkan manfaatkan peluang

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar sekaligus Direktur NAM CCSTC Diar Nurbintoro berharap, peserta dapat memanfaatkan peluang setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Adapun peluang tersebut adalah meningkatkan produktivitas pada produk pangan berbasis perikanan dan kelautan, mewujudkan swasembada pangan, mempromosikan kebijakan keamanan pangan global, serta berperan aktif meningkatkan nutrisi pangan.

“Terima kasih kepada BRSDM Kementerian KP yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pelatihan dengan baik. Tentunya jarak tidak menjadi halangan bagi kita untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan,” ucap Diar.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional (KSPI) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Maria Renata Hutagalung menuturkan bahwa pelatihan tersebut merupakan wadah bagi para ahli dan peserta untuk dapat berbagi dan bertukar pengetahuan.

Baca juga: Perikanan: Pengertian dan Hasil Utamanya

Terutama, imbuh dia. berbagai pengetahuan tentang diversifikasi ikan dan produk perikanan yang menggunakan bahan baku ikan dan udang.

“Melalui pelatihan ini juga diharapkan dapat memaksimalkan kesempatan kerja atau mata pencaharian bagi nelayan dan masyarakat sekaligus memberdayakan perempuan,” jelas Maria.

Berbeda dengan penangkapan ikan yang banyak dilakukan oleh laki-laki, lanjut dia, perempuan dapat lebih banyak berpartisipasi dalam kegiatan pengolahan ikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari itu pelatihan diperlukan guna mengoptimalkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat.

Harapan Kementerian KP

Kementerian KP pun berharap, pelatihan yang diadakan dapat memberikan beberapa manfaat.

Adapun manfaat tersebut, mulai dari mewujudkan pembentukan wirausaha baru dan peningkatan gizi masyarakat. Mempromosikan ketahanan pangan, meningkatkan kapasitas nasional dan ketahanan diri kolektif negara-negara peserta.

Kemudian dapat meningkatkan artisipasi aktif dan kepemimpinan negara berkembang dalam kerja sama perikanan internasional, serta peningkatan kualitas SDM di industri perikanan.

Sebelumnya, Menteri Kelautan Dan Perikanan (Menteri KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam berbagai kesempatan selalu mendorong para pelaku usaha perikanan untuk tanggap akan kemajuan teknologi dan tren pasar.

Baca juga: Menteri KP Berhasil Raih Top Leader on Digital Implementation 2021

Sebagai langkah lebih lanjut, Kementerian KP terus mendorong seluruh pihak untuk gencar berinovasi melalui beragam diversifikasi olahan produk perikanan dan kelautan.

Untuk diketahui, dalam Pelatihan Nilai Tambah Ikan dan Produk Perikanan juga hadir secara daring, Policy Lead High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) Eliza Northrop yang menyampaikan tentang forum HLP SOE.

Selain menyampaikan forum HLP SOE yang terdiri dari 17 negara, ia juga mendorong semua pihak dalam mendukung peningkatan ekonomi berkelanjutan dari sektor kelautan.