Terapkan Ekonomi Biru, KKP Butuh SDM Unggul dan Bertalenta Global

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) menyusun strategi penerapan ekonomi biru ( blue economy) guna memulihkan kesehatan laut.

Untuk mewujudkan strategi tersebut, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia ( SDM) Kelautan dan Perikanan ( BRSDM) I Nyoman Radiarta mengatakan bahwa KKP membutuhkan SDM yang unggul, tangguh, dinamis, dan bertalenta global.

Hal tersebut ia sampaikan pada Simposium Nasional IX Kelautan dan Perikanan, Fakultas llmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, Sabtu (4/6/2022).

KKP melalui BRSDM, kata dia, terus mendorong peningkatan kapasitas SDM unggul di berbagai daerah.

Saat ini, BRSDM telah memiliki 20 satuan pendidikan berbasis vokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami memiliki 20 satuan pendidikan yang terbagi menjadi 11 satuan pendidikan tinggi, yakni 10 Politeknik KP, satu akademi komunitas, dan sembilan Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM). Semua satuan pendidikan tersebut berbasis vokasi. Kurikulumnya terdiri dari 30 persen berbasis teori dan 70 persen berbasis praktik," ujar Nyoman dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (5/6/2022).

Sejauh ini, tambah Nyoman, Politeknik KP telah meluluskan sekitar 50.956 orang. Semua lulusan tersebut dikatakannya telah terserap secara baik di dunia industri dan usaha, baik itu skala nasional maupun internasional.

Selain dukungan pendidikan, BRSDM juga memiliki kegiatan pelatihan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP, baik terkait perikanan tangkap maupun budidaya.

"Pelatihan tidak hanya terselenggara untuk masyarakat KP secara umum, tetapi juga untuk aparatur sipil negara (ASN). Kami juga telah mengembangkan aplikasi berbasis sistem informasi kekinian. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih efisien dan efektif," jelas Nyoman.

Adapun untuk mengawal program prioritas KKP, BRSDM telah membentuk sembilan Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal).

Semua Satminkal tersebut bertugas untuk mengawasi dan mengelola 6.433 penyuluh perikanan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Penyuluh perikanan merupakan garda terdepan dalam mengawal program prioritas KKP. Guna memastikan semua program tersebut berjalan baik, Satminkal akan melakukan pengawasan dan monitoring pada daerah yang menjadi prioritas pengembangan KKP," terang Nyoman.

Tak hanya itu, untuk mendukung sinergitas seluruh komponen, BRSDM juga mengembangkan Smart Fisheries Village berbasis digital.

Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi lokal dan menjadi wadah kerja sama dengan masyarakat dengan tetap berpatokan pada ekologi atau lingkungan lestari.

"Semoga smart fisheries dapat menjadi contoh untuk budidaya yang tepat, baik untuk air tawar, payau, maupun laut. Lewat sinergitas dari berbagai pihak, seperti swasta, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta stakeholder, program ini diharapkan dapat berjalan baik," tegas Nyoman.

Sebelumnya, Menteri KKP Trenggono telah mengajak berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi untuk berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Peran penting ekonomi biru

Sebagai informasi, penerapan ekonomi biru bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kelautan berkelanjutan pada tingkat nasional dan daerah.

Meski demikian, Nyoman menjelaskan bahwa penerapan ekonomi biru tak hanya untuk memulihkan kesehatan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi laut yang berkelanjutan.

“ Ekonomi biru juga bisa memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat ekonomi dan kedaulatan nasional,” terang Nyoman.

Dok. KKP Ekonomi biru berperang penting dalam memulihkan kesehatan dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan.

Strategi ekonomi biru, lanjut Nyoman, terdiri dari peningkatan cakupan serta efektivitas kawasan konservasi perairan dengan penetapan zona restriktif dan pemberdayaan masyarakat lokal.

Terdapat juga upaya pengurangan jumlah sampah laut yang meliputi penataan pemanfaatan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut.

Selain itu, pengendalian aktivitas pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penangkapan ikan terukur berbasis kuota dengan menjaga keberlanjutan sumber daya ikan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Ada juga upaya (untuk) menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelas Nyoman.

Nyoman menambahkan, dalam pengimplementasian ekonomi biru, KKP akan mengejawantahkannya ke dalam tiga program terobosan di bidang perikanan tangkap dan budidaya.

Implementasi tersebut terdiri dari penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan kesejahteraan nelayan.

Untuk kesejahteraan nelayan, KKP akan melakukan pembangunan kampung perikanan budidaya yang sesuai dengan kearifan lokal. Hal ini berfungsi untuk mengatasi kemiskinan sekaligus menjaga komoditas bernilai tinggi dari kepunahan.

Tak hanya itu, KKP juga akan melakukan pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan, seperti udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.