Penyuluh Perikanan Jadi Garda Terdepan dalam Program Prioritas Kementerian KP

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan ( Kementerian KP) melalui penyuluh perikanan sebagai garda terdepan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program prioritas Kementerian KP dalam pembangunan kelautan dan perikanan di lapangan.

Adapun upaya untuk mendukung program tersebut, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ( BRSDM) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan ( Puslatluh KP) menyelenggarakan Workshop Nasional dan Pameran Produk Olahan Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan.

Kepala BRSDM, I Nyoman Radiarta mengatakan, workshop itu diadakan untuk meningkatkan kompetensi bagi para penyuluh serta mendukung terwujudnya program prioritas Kementerian KP.

“Sejak 2021, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono telah mendeklrasikan tiga program terobosan Kementerian KP. Program ini harus diwujudkan secara bersama. Dengan bergulirnya transformasi tersebut, ini menjadi senjata ampuh yang dapat dimiliki oleh sumber daya manusia (SDM) dalam membangun kampung budidaya dan kampung nelayan maju,” ungkap Nyoman dalam keterangan tertulis yang diterima oleh Kompas.com, Rabu (25/5/2022).

Baca juga: Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan Smart ASN

Sebagai informasi, workshop tersebut dilaksanakan di Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) Maros, pada Senin (23/5/2022) hingga Rabu (25/5/2022).

Kegiatan itu dirancang berdasarkan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh perikanan di tengah tuntutan teknologi perikanan yang berkembang pada era revolusi industri 4.0.

Rencananya, kegiatan workshop tersebut akan dihadiri oleh 337 orang penyuluh perikanan yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS), calon pegawai negeri sipil (CPNS), pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja (P3K), dan pelayanan publik baru (PPB) Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) Maros yang berasal dari tiga provinsi.

Baca juga: Begini Cara Kementerian KP Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan

Saat ini, tahun 2022, Kementerian KP telah menetapkan sebanyak 120 kampung nelayan maju. Pada 2023, akan ada penetapan 250 lokasi dan pada 2024 naik menjadi 500 lokasi.

Dengan didukung oleh penyuluh perikanan di Satminkal BRPBAPPP Maros sebanyak 653 orang, Nyoman optimistis program prioritas Kementerian KP di wilayah kerja Satminkal Maros dapat tercapai tidak hanya output tapi juga outcome penyuluhan.

“Untuk itu, penyuluh perikanan sebagai garda terdepan dituntut untuk bisa bekerja keras, kreatif, cerdas, dan inovatif menyukseskan program prioritas Kementerian KP di lapangan,” ujar Nyoman.

Baca juga: Turunan UU Ciptaker, Kementerian Kelautan dan Perikanan Kebut 57 Aturan

DOK. Humas BRSDM Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta mengunjungi pameran 136 produk olahan dari Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPBAPPP Maros.

Nyoman berpesan kepada seluruh penyuluh perikanan untuk dapat bekerja dengan penuh integritas tinggi, berperan aktif dalam menyosialisasikan, melaksanakan kebijakan Kementerian KP, dan mengawal program Kementerian KP hingga menjadi problem solver bagi pelaku utama dan usaha kelautan dan perikanan.

Kemudian, kegiatan workshop tersebut diakhiri dengan meninjau pameran 136 produk olahan dari Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPBAPPP Maros.

Adapun produk olahan itu meliputi, snack, keripik, amplang ikan, udang, kepiting, dan rumput laut, lauk pauk seperti mpek-mpek, abon, bandeng presto, ebi furai, serta frozen food seperti otak-otak, bakso, nugget, dan dimsum.

Baca juga: Kementerian KP Tingkatkan Kapasitas SDM lewat Kewirausahaan dan Inovasi Pendidikan

Peran penyuluh perikanan

DOK. Humas BRSDM Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta menghadiri dan menjadi pembicara dalam Workshop Nasional dan Pameran Produk Olahan Kelompok Binaan Penyuluh Perikanan.

Senada dengan Nyoman, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengatakan, penyuluh perikanan dalam pendampingan pembudidaya ikan, nelayan, pengolah atau pemasar ikan, dan petambak garam di lapangan diharapkan dapat mencerahkan (englighten), dan memperkaya (enrich).

Dengan begitu, segala informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), akses permodalan, akses pemasaran, dan akses sumber daya lainnya dapat tersampaikan dengan baik.

Selain itu, peran penyuluh perikanan juga diperlukan untuk memberdayakan (empower) pelaku utama dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Baca juga: Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelola Keberlanjutan Danau Maninjau

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BRPBAPPP Maros, Indra Jaya Jaya Asaad mengungkapkan, program prioritas Kementerian KP di wilayah kerja Satminkal BRPBAPPP Maros memerlukan banyak dukungan penyuluhan.

Dukungan itu, antara lain kebijakan penangkapan terukur di Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk Penangkapan Ikan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 713 dan 714 serta pengembangan Kampung Nelayan Maju pada delapan lokasi di Bombana, Buton, Buton Selatan, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, dan Kota Kediri.

“Selain itu, ada perikanan budi daya yang berorientasi ekspor udang di Kabupaten muna, rumput laut di berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulses) serta pengembangan Kampung Perikanan Budi daya Ikan pada sembilan lokasi di Bone, Luwu, Pangkep, Pinrang, Takalar, Toraja Utara, Wajo, Bantaeng, dan Mamuju,” ujar Indra.