Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

KOMPAS.com – Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) terus berupaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk menjawab berbagai tantangan global.

Seperti diketahui, saat ini Indonesia dan dunia sedang mengalami tantangan krisis pangan, energi, dan iklim global.

Kepala BRSDM Kementan, I Nyoman Radiarta mengatakan, untuk menjawab krisis tersebut diperlukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Dunia global dan Indonesia sedang mengalami tantangan krisis pangan, energi, dan iklim global. Tantangan dapat diatasi dengan menggunakan teknologi dan tata ruang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (20/5/2022).

Dia mengatakan itu saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan Menteri (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam keynote speech berjudul "Penguatan Teknologi dan Manajemen Pesisir Berkelanjutan Menjawab Tantangan Krisis Pangan, Energi dan Iklim Global".

Materi tersebut disampaikan dalam Simposium Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Baca juga: Begini Cara Kementerian KP Kembangkan SDM Kelautan dan Perikanan

“Untuk menjawab krisis energi, pangan, dan energi yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang, pengembangan SDM yang berkualitas melalui pendidikan kelautan dan perikanan merupakan strategi yang efektif," ujar Nyoman mewakili Menteri Trenggono.

Oleh karenanya, BRSDM Kementerian KP terus melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Nyoman memaparkan, pihaknya telah menyelenggarakan pendidikan vokasi (70 persen praktik dan 30 persen teori) di 20 satuan pendidikan tinggi dan menengah dengan biaya pendidikan yang disubsidi negara.

Sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, dan petambak garam.

Para lulusannya pun tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi juga sertifikat kompetensi dan keahlian berstandar nasional dan internasional.

Mereka dididik bukan hanya menjadi tenaga kerja profesional, tetapi juga lebih diarahkan sebagai wirausaha.

Baca juga: Kementerian KP Tingkatkan Kapasitas SDM lewat Kewirausahaan dan Inovasi Pendidikan

Kemudian, BRSDM juga melakukan kegiatan pelatihan melalui enam balai pelatihan dengan wilayah kerja mencakup seluruh Indonesia ditambah 263 mitra Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di berbagai daerah.

DOK. Humas Kementerian KP Acara Simposium Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia (FP2TPKI) di Jakarta, Selasa (17/5/2022).

Pelatihan dilakukan secara tatap muka, daring, maupun blended system oleh para pelatih dan instruktur dengan pendampingan oleh para penyuluh di lokasi masing-masing.

Sementara itu, kegiatan penyuluhan dilakukan 6.443 penyuluh perikanan di seluruh kabupaten atau kota se-Indonesia yang bertugas mengawal program-program Kementerian KP di lapangan.

Para penyuluh melakukan pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat kelautan dan perikanan agar meningkat usaha dan pendapatannya.

Lebih lanjut, Nyoman juga menjelaskan upaya-upaya BRSDM lainnya. Dia mencontohkan, untuk penguatan teknologi dan tata ruang untuk merespon krisis energi, pihaknya berinovasi membangun aplikasi inovasi Laut Nusantara.

Baca juga: Cetak SDM Unggul, Kementerian KP Melalui BLU BPPP Tegal Tingkatkan Pelayanan

Data menunjukkan industri perikanan skala besar telah menghabiskan biaya hingga 60 persen dan nelayan tradisional menghabiskan biaya 30-50 persen untuk bahan bakar.

“Dengan aplikasi Laut Nusantara, kegiatan penangkapan ikan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien,” terangnya.

Sebab, nelayan dapat merencanakan kegiatan penangkapan ikan dengan lebih baik, mulai dari menentukan secara mandiri lokasi penangkapan ikan terdekat, estimasi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), dan estimasi harga jual.

Lewat aplikasi Laut Nusantara, semua hal tersebut bisa dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kondisi cuaca dan gelombang saat bekerja di laut.

Untuk merespons krisis pangan, Kementerian KP melakukan berbagai upaya, antara lain memerangi illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU), membangun kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya, serta percepatan pencegahan stunting.

Sementara itu, untuk merespons krisis iklim, Kementerian KP melakukan berbagai hal, antara lain mencanangkan blue carbon, konservasi, dan menggalakkan program penanaman mangrove.

Baca juga: Kementerian KP Buka Pendaftaran Peserta Didik Baru