Kementerian KP Sinergikan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022 dengan para staf atau tenaga ahli anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada 15-16 Maret 2022.KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia ( BRSDM) Kelautan dan Perikanan (KP) berupaya terus menyinergikan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia ( SDM) KP untuk mewujudkan optimalisasi di sektor pembangunan.
“Khusus untuk meningkatkan kompetensi SDM KP dengan melalui tiga program, yakni pendidikan, pelatihan hingga penyuluhan,” terang Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam keterangan pers yang diterima oleh Kompas.com, Kamis (17/03/2022).
Adapun ketiga program tersebut, kata Nyoman Radiarta, sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.
Baca juga: Menteri Trenggono Siap Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan Morotai
Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022 dengan para staf atau tenaga ahli anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada 15-16 Maret 2022.
Nyoman menjelaskan kuota peserta pelatihan dan penyuluhan bagi anak pelaku utama sektor KP setiap tahunnya akan bertambah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas pada 4 Agustus 2021.
“Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas 4 Agustus 2021, dimana pemerintah diminta untuk meningkatkan kapasitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, jelas Nyoman Radiarta.
Baca juga: Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun SDM Kelautan dan Perikanan
Lebih lanjut, Nyoman berharap agar ada perwakilan peserta didik dari setiap daerah pada satuan pendidikan KP.
Hal itu karena lulusan satuan pendidikan ini tidak hanya menjadi tenaga kerja profesional di dunia industry, tetapi juga akan diarahkan menjadi wirausaha yang mampu melanjutkan keberlangsungan dunia usaha KP di Indonesia.
Untuk diketahui, pada 2022 sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama KP, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh negara.
Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022, pada 15-16 Maret 2022. Dengan dukungan seluruh pihak, baik itu stakeholder maupun Komisi IV DPR RI, Nyoman berharap kegiatan pelatihan dan penyuluhan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat KP.
Tidak hanya itu, ia juga berharap agar pelatihan dan penyuluhan dapat menjadi senjata ampuh untuk mendampingi dan memonitoring semua kegiatan di sektor KP.
“Harapan kami pelatihan ini tidak hanya berhenti pada output dan jumlah peserta didik yang dilatih, namun yang menjadi konsentrasi kami adalah outcome dari output yang telah ditetapkan,” tegas Nyoman.
Ia pun menyampaikan banyak apresiasi atas dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam setiap kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendidikan sektor KP.
Baca juga: Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelola Keberlanjutan Danau Maninjau
“Kami sangat mendukung sinergitas untuk kemajuan KP di Indonesia melalui rapat ini diharapkan dapat menyelaraskan program di tahun 2022 dan mencapai yang telah dicita-citakan Bersama,” ujar Nyoman.
Sebagai informasi, satuan pendidikan yang dimiliki oleh KKP adalah pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi berbasis vokasi melalui pendekatan teaching factory.
Teaching factory adalah metode pendidikan yang memasukan dunia usaha dan industri ke dalam kampus dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen.
Sebelumnya, Menteri Trenggona mengatakan, pendidikan adalah kunci dalam menghadapi globalisasi.
Untuk itu, kata dia, salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM KP adalah dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi KP.
“Saya harap kegiatan pelatihan dan penyuluhan tersebut dilaksanakan lebih rutin ke masyarakat. Hal itu berguna untuk meningkatkan keahlian dan menambah penghasilan,” ungkap Menteri Trenggono.
