Kerja Sama dengan Unkair, Kementerian KP Dukung Pengembangan SDM di Ternate

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ( BRSDM) bekerja sama dengan Universitas Khairun (Unkhair) di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara untuk menggelar kuliah umum pada Kamis (17/2/2022).

Kuliah umum tersebut diselenggarakan untuk mengembangkan penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Ternate dalam rangka menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BRSDM Kusdiantoro yang hadir mengisi kuliah umum di Unkhair mengatakan, untuk mewujudkan keberhasilan program prioritas Kementerian KP, dibutuhkan SDM unggul.

Karenanya, Kementerian KP dan Unkhair mengambil tema “Membangun SDM Unggul dalam Mengisi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia” untuk kuliah umum tersebut.

Baca juga: SDM Jadi Kunci Sukses Pembangunan, Kementerian KP Lantik 181 Taruna Baru Politeknik KP Bitung

Disampaikan Kusdiantoro dalam kuliah umum, terdapat tiga tiga program prioritas yang digagas oleh Kementerian KP.

Pertama, menerapkan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan untuk keberlanjutan ekologi.

Kedua, mengembangkan perikanan budidaya berbasis ekspor dengan komoditas unggulan di pasar global, seperti udang, lobster, kepiting, dan rumput laut.

Ketiga, mengembangkan kampung perikanan budodaya berbasis kearifan lokal.

Lebih lanjut, Kusdiantoro menjelaskan, terdapat 13 satuan pendidikan tinggi dan sembilan satuan pendidikan menengah yang dimiliki Kementerian KP.

Sebelas satuan pendidikan tinggi yang dimaksud meliputi Politeknik Ahli Usaha Perikanan (AUP) di Jakarta, Bogor, dan Serang, Politeknik KP di Dumai, Karawang, Pangandaran, Sidoarjo, Jembrana, Bone, Bitung, Kupang, dan Sorong, serta Akademi Komunitas di Wakatobi.

Baca juga: Tangani Pencucian Uang Bidang KP, Kementerian KP Latih 45 PPNS Perikanan

Adapun satuan pendidikan menengah milik Kementerian KP meliputi Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) di Ladong, Pariaman, Kota Agung, Tegal, Pontianak, Bone, Kupang, Waiheru, dan Sorong.

Sementara itu, saat ini Kementerian KP tengah memproses peningkatan beberapa SUPM untuk dijadikan Politeknik KP, antara lain SUPM di Aceh, Pariaman, dan Maluku.

Pada kesempatan sama, Kusdiantoro menyampaikan bahwa akademisi dan mahasiswa Unkhair memiliki peluang dan dukungan untuk terlibat dalam pengembangan sektor KP.

DOK. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Dokumentasi kuliah umum ?Membangun SDM Unggul dalam Mengisi Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Indonesia? di Unkhair, Ternate, Maluku Utara, Kamis (17/2/2022).

Peluang yang dimaksud adalah mengenali permasalahan, mengelola sumber daya, mencari solusi dengan berbagai inovasi, meningkatkan kapasitas diri dengan terus belajar, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan dan jaringan.

Tak hanya itu, mahasiswa dan akademisi juga bisa mengedukasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya kelautan perikanan secara bertanggung jawab melalui program pengabdian masyarakat.

Dipaparkan Kusdiantoro, mahasiswa dan akademisi juga bisa membuat inovasi lain untuk meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Dengan demikian, kesejahteraan pelaku usaha kelautan dan perikanan akan meningkat.

Baca juga: Dari Wakatobi Kementerian KP Hasilkan Riset dan Inovasi untuk Kelautan dan Perikanan

Selain itu, mahasiswa dan akademisi juga bisa berperan membangun usaha baru dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan berbagai teknologi digital.

Kusdiantoro juga menyampaikan, perguruan tinggi dapat mendukung pengembangan SDM kelautan dan perikanan melalui pengetahuan, pembelajaran, pelibatan publik, riset, inovasi, solusi, kolaborasi, dan penyediaan SDM dari kalangan generasi milenial.

Pendidikan dan pelatihan vokasi BRSDM

BRSDM Kementerian KP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Pendidikan formal dari BRSDM dilaksanakan secara vokasi melalui pendekatan teaching factory. Pendekatan ini digunakan untuk memasukkan dunia usaha dan industri ke dalam kampus. Artinya, terdapat 70 persen porsi praktik dan 30 persen porsi teori.

Adapun sejumlah 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti anak nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam. Pendidikan vokasi mereka akan dibiayai oleh negara.

Baca juga: Dukung Penangkapan Ikan Terukur, Kementerian KP Promosikan Peluang Investasi

Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian KP telah sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi).

“Selaras dengan arahan Presiden Jokowi, pemerintah diminta terus meningkatkan kapasitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM unggul sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha,” tuturnya dalam acara wisuda satuan pendidikan Kementerian KP tahun lalu.

Diharapkan, sistem pendidikan vokasi di bidang kelautan dan perikanan mampu mencetak lulusan unggul berjiwa wirausaha yang siap kerja dan dapat mudah diterima di dunia usaha dan industri.