Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Kompas.com - 27/01/2022, 13:33 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

Sejumlah ASN KKP melintasi poster dukungan kementerian tersebut dalam rangka menyambut perhelatan G20 yang puncak acara Leaders' Summit di Bali pada bulan Oktober mendatang.


Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mengusung kesehatan laut dan perikanan berkelanjutan.
DOK. Humas Kementerian KP Sejumlah ASN KKP melintasi poster dukungan kementerian tersebut dalam rangka menyambut perhelatan G20 yang puncak acara Leaders' Summit di Bali pada bulan Oktober mendatang. Dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) mengusung kesehatan laut dan perikanan berkelanjutan.

KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KP) akan berpartisipasi dalam segmen Environment and Climate Sustainability Working Group (ECSWG) atau Kelompok Kerja Kelestarian Lingkungan dan Iklim pada perhelatan internasional Presidensi Group of Twenty (G20) Indonesia 2022.

Segmen ECSWG di bawah presidensi G20 Indonesia akan mengupas isu tentang lingkungan yang berfokus pada tiga prioritas, yaitu sustainable recovery atau pemulihan berkelanjutan, land and sea-based actions atau aksi darat dan laut serta resource mobilization atau mobilisasi sumber daya.

Tiga prioritas tersebut bertujuan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan target-target mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Dari tiga isu ini, terdapat tujuh isu turunan yang menjadi prioritas, yaitu keanekaragaman hayati yang berkaitan dengan Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF).

Kemudian ada isu turunan berupa pemulihan lingkungan dari land degradation atau degradasi tanah dan deforestation atau penggundulan hutan. Perlindungan ekosistem laut yang berkaitan dengan illegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing, marine protected area di Antartika, dan Osaka Blue Ocean Vision.

Baca juga: Menteri Susi: IUU Fishing Bukan Cuma Soal Penangkapan Ikan Ilegal

Terdapat pula isu turunan mengenai sampah laut, efisiensi penggunaan sumber daya dan ekonomi sirkular, pendanaan berkelanjutan untuk mencakup isu lingkungan hidup yang lebih luas, serta G20 Water Dialogue.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian KP Antam Novambar mengatakan, pihaknya terus mendukung dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi biru.

"Dukungan ini dilakukan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ruang laut yang mempertimbangkan ketahanan ekologi serta ketahanan ekonomi," katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/1/2022).

Antam menjelaskan, kebijakan ekonomi biru dapat dispesifikkan sesuai dengan program prioritas Kementerian KP di bidang pengelolaan ruang laut, yaitu rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pengelolaan kawasan konservasi serta jenis ikan.

Baca juga: Kementerian KP Paparkan Konsep Ekonomi Biru di Dubai Expo 2020

Selain ekonomi biru, kata dia, Kementerian KP juga memiliki kebijakan penangkapan ikan terukur.

Adapun target dari kebijakan tersebut bertujuan memerangi praktik illegal fishing, distribusi pertumbuhan ekonomi secara merata di wilayah pesisir guna pengentasan kemiskinan, hingga menjamin kesehatan laut untuk jangka waktu yang panjang.

Tema “Blue Economy: Towards Global Recovery”

Selain dalam kerangka ECSWG, dukungan Kementerian KP untuk presidensi G20 Indonesia 2022 diperluas melalui tema payung “Blue Economy: Towards Global Recovery”.

Baca juga: Apa Manfaat Presidensi G20 bagi Indonesia?

Antam menjelaskan, terdapat dua pilar di dalam tema payung tersebut, yaitu meningkatkan kesehatan dan perlindungan ekosistem laut.

Perlindungan ekosistem laut itu akan dilakukan melalui rehabilitasi ekosistem pesisir, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, pengelolaan kawasan konservasi dan jenis ikan, pemberantasan IUU Fishing serta memerangi sampah laut.

"Kemudian mendukung pemulihan pascapandemi dan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas perikanan budi daya yang berkelanjutan. Termasuk mendukung penangkapan terukur serta peningkatan mutu dan keamanan pangan," ujarnya.

Baca juga: Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Sebagai informasi, Presidensi G20 Indonesia 2022 sudah berlangsung sejak awal Desember 2021 dan puncaknya akan berlangsung di Bali pada akhir Oktober 2022 dalam gelaran G20 Leaders' Summit.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar presidensi Indonesia tidak sebatas seremonial.

“Indonesia harus mampu mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata dan terobosan-terobosan besar,” ujar orang nomor satu di Indonesia itu saat menghadiri pembukaan presidensi G20 Indonesia, Rabu (1/12/2021).

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, presidensi Indonesia juga akan digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia harus berusaha membangun tata kelola dunia yang lebih adil.

Baca juga: Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Terkini Lainnya
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya LobsterĀ 
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih
Pastikan Penangkapan Benih Bening Lobster Terlacak, Kementerian KP Siapkan Aplikasi Canggih
Kementerian Kelautan dan Perikanan
11 Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian KP Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Baru 2024
11 Pendidikan Tinggi Vokasi Kementerian KP Buka Pendaftaran Taruna/Taruni Baru 2024
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Sertifikasi AKP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Personel Kapal
Kementerian KP Tekankan Pentingnya Sertifikasi AKP untuk Tingkatkan Kesejahteraan Personel Kapal
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Akselerasi Kerja Sama Lobster dengan Vietnam, Menteri KP: Kualitas dan Harga Untungkan Dua Negara
Akselerasi Kerja Sama Lobster dengan Vietnam, Menteri KP: Kualitas dan Harga Untungkan Dua Negara
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Diumumkan, Pelaku Usaha Bisa Memanfaatkannya
Lokasi Pembersihan Hasil Sedimentasi di Laut Diumumkan, Pelaku Usaha Bisa Memanfaatkannya
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bantu Korban Bencana di Sumbar, Kementerian KP Kirim Bantuan Produk Perikanan
Bantu Korban Bencana di Sumbar, Kementerian KP Kirim Bantuan Produk Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Politeknik KP Pariaman Bantu Korban Bencana di Pesisir Selatan, Sumbar
Politeknik KP Pariaman Bantu Korban Bencana di Pesisir Selatan, Sumbar
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Perjuangkan Hak Nelayan Kecil, Kementerian KP Suarakan Isu Subsidi Perikanan di WTO
Perjuangkan Hak Nelayan Kecil, Kementerian KP Suarakan Isu Subsidi Perikanan di WTO
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Lewat Aplikasi e-Latar, Kementerian KP Berupaya Tingkatkan Mutu Pembelajaran Satdik KP
Lewat Aplikasi e-Latar, Kementerian KP Berupaya Tingkatkan Mutu Pembelajaran Satdik KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pentaru 2024/2025 Dibuka, Beasiswa Pendidikan Gratis Diberikan bagi Peserta Didik Anak Pelaku Utama KP
Pentaru 2024/2025 Dibuka, Beasiswa Pendidikan Gratis Diberikan bagi Peserta Didik Anak Pelaku Utama KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri Trenggono Sebut SDM Berkualitas Jadi Kunci Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan
Menteri Trenggono Sebut SDM Berkualitas Jadi Kunci Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian KP Siap Penuhi Permintaan Penempatan Awak Kapal Perikanan dari Indonesia di Kapal Spanyol
Kementerian KP Siap Penuhi Permintaan Penempatan Awak Kapal Perikanan dari Indonesia di Kapal Spanyol
Kementerian Kelautan dan Perikanan
RI-Spanyol Sepakat Tingkatkan Jaminan Perlindungan Awak Kapal Ikan Asal Indonesia
RI-Spanyol Sepakat Tingkatkan Jaminan Perlindungan Awak Kapal Ikan Asal Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar
Berkat Pemanfaatan Aset SFV UPT, Kementerian KP Raih PNBP Rp 32,05 Miliar
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bagikan artikel ini melalui
Oke