Rekor, PNBP Kementerian KP Berhasil Tembus Rp 930 Miliar

Kompas.com - 22/12/2021, 18:24 WIB
Alifia Nuralita Rezqiana,
A P Sari

Tim Redaksi

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).DOK. Humas Kementerian Kelautan dan Perikanan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

KOMPAS.com – Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Sakti Wahyu Trenggono melaporkan, hingga Selasa (21/12/2021) tercatat penerimaan negara bukan pajak ( PNBP) yang diterima Kementerian KP mencapai Rp 930 miliar.

Adapun jumlah tersebut masih akan bertambah karena Kementerian KP masih akan menagih potensi bidang perikanan tangkap sebesar Rp 35 miliar.

Selain itu, Kementerian KP juga masih akan menagih pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas sebesar Rp 350 miliar.

Untuk diketahui, pencapaian PNBP Kementerian KP tahun ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah.

“Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan di 2021 belum maksimal. Namun saya bangga kita telah melakukan banyak hal,” ujar Trenggono dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk "Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022" di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, Rabu (22/12/2021).

Baca juga: Peringati Hari Nusantara, Kementerian KP Gelar Pekan Webinar Hari Nusantara 2021

Ia mengatakan, pada 2019 dan 2020, PNBP Kementerian KP hanya mencapai sekitar Rp 600 miliar dan Rp 500 miliar saja.

Karenanya, pencapaian PNBP Kementerian KP yang hampir berada di angka Rp 1 triliun merupakan peningkatan yang sangat signifikan.

“PNBP yang didapat Rp 1 triliun sementara spending (Kementerian KP) Rp 6 triliun, tentunya (pendapatan) masih minus. Makanya, di tahun 2022 kami targetkan lagi peningkatan menjadi Rp 4 triliun bahkan Rp 6 triliun, sehingga target Rp 12 triliun bisa tercapai,” papar Trenggono.

Ia memastikan, seluruh PNBP yang diterima Kementerian KP akan digunakan untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Pembangunan yang dimaksud antara lain perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan, program bantuan kepada masyarakat, dan program-program yang tujuannya meningkatkan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Trenggono menyebutkan, pihaknya akan mengimplementasikan tiga program terobosan pada 2022, yaitu penerapan kebijakan penangkapan terukur, pengembangan perikanan budi daya komoditas berorientasi ekspor, dan pembangunan kampung-kampung budi daya perikanan berbasis kearifan lokal.

Baca juga: Sukseskan Program Terobosan, Kementerian KP Siapkan Riset dan SDM Unggul

Penerapan ekonomi biru

Pada kesempatan sama, Trenggono memastikan akan mengimplementasikan program terobosan Kementerian KP degan berpegang teguh pada prinsip blue economy atau ekonomi biru.

Kementerian KP akan menjadikan kesehatan ekologi menjadi syarat utama program terobosan yang akan diimplementasikan.

Trenggono menilai, ekosistem perikanan yang sehat akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

“Salah satu wujud implementasi ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi yang tertuang dalam program terobosan kebijakan penangkapan terukur,” jelasnya.

Adapun kuota penangkapan ikan akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu kuota untuk komersial, kuota nonkomersial, dan kuota untuk nelayan lokal.

Baca juga: Soal Pemutakhiran HPI, Menteri Trenggono: Demi Kesejahteraan Nelayan

Kementerian KP juga akan menggunakan basis data yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) untuk menentukan kuota penangkapan ikan.

Sementara itu, teknologi pengawasan berbasis satelit juga akan disiapkan untuk memastikan ikan yang ditangkap sesuai dengan kuota dan zonasinya.

“Kalau dia melebihi kuota yang ada, itu dia melawan ekologi, ya harus ada denda. Entah itu bayar dua kali lipat atau kuotanya dibatasi pada tahun depan," tegas Trenggono.

Ia mengatakan, kebijakan penangkapan ikan terukur tersebut dapat mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pesisir.

Selain itu, lanjut Trenggono, kebijakan tersebut juga dinilai mampu meningkatkan kualitas dan mutu produk perikanan, penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar, pemberantasan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, hingga peningkatan kesejahteraan nelayan tradisional.

“Nelayan nantinya akan sejajar dengan investor, karena mereka sama-sama punya kuota,” tutur Trenggono.

Terkini Lainnya
Tindaklanjuti Keresahan Warga Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan Segel Pagar Laut di Muara Tawar
Tindaklanjuti Keresahan Warga Banten, Kementerian Kelautan dan Perikanan Segel Pagar Laut di Muara Tawar
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tingkatkan Kompetensi ASN, Kementerian KP Bentuk Corporate University
Tingkatkan Kompetensi ASN, Kementerian KP Bentuk Corporate University
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Menteri Trenggono Pastikan Produktivitas PP Karangsong Siap Hadapi Nataru
Menteri Trenggono Pastikan Produktivitas PP Karangsong Siap Hadapi Nataru
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penyerapan Dunia Kerja Capai 81,15 Persen, Lulusan Pendidikan Vokasi Kementerian KP Diminati Industri
Penyerapan Dunia Kerja Capai 81,15 Persen, Lulusan Pendidikan Vokasi Kementerian KP Diminati Industri
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dukung Swasembada Pangan, Menteri KP Dorong Penyuluh Tingkatkan Hasil Perikanan
Dukung Swasembada Pangan, Menteri KP Dorong Penyuluh Tingkatkan Hasil Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Luncurkan Layanan Aduan Online
Tingkatkan Kualitas Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Luncurkan Layanan Aduan Online
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Diapresiasi DPR, Ini Strategi Kementerian KP Tingkatkan Konsumsi Ikan
Diapresiasi DPR, Ini Strategi Kementerian KP Tingkatkan Konsumsi Ikan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Capai Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru, Kementerian KP Kembangkan Infrastruktur TeknologiĀ 
Capai Tujuan Kebijakan Ekonomi Biru, Kementerian KP Kembangkan Infrastruktur TeknologiĀ 
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian KP Kembangkan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon
Kementerian KP Kembangkan Kapasitas Budi Daya Tilapia dan Rumput Laut di Kepulauan Solomon
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kembangkan Produktivitas Perikanan, Kementerian KP Jalankan One Stop Aquaculture SFV
Kembangkan Produktivitas Perikanan, Kementerian KP Jalankan One Stop Aquaculture SFV
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Dukung Program MBG, Kementerian KP Siapkan Panen Siklus Kedua BINS
Dukung Program MBG, Kementerian KP Siapkan Panen Siklus Kedua BINS
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tebar Benih Nila Salin Siklus Kedua di BINS Karawang
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tebar Benih Nila Salin Siklus Kedua di BINS Karawang
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Kementerian KP Luncurkan Teknologi Pengeringan Rumput Laut
Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, Kementerian KP Luncurkan Teknologi Pengeringan Rumput Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Terbitkan Perpres Nomor 193 Tahun 2024, Prabowo Serius Genjot Ekonomi Biru
Terbitkan Perpres Nomor 193 Tahun 2024, Prabowo Serius Genjot Ekonomi Biru
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Berkat Program SFV, Gapokkan di Kawali, Ciamis Dapat Penghargaan dari Menteri KP
Berkat Program SFV, Gapokkan di Kawali, Ciamis Dapat Penghargaan dari Menteri KP
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Bagikan artikel ini melalui
Oke