KOMPAS.com – Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebanyak 17.000 pulau terhampar luas di seluruh wilayah khatulistiwa.
Dengan banyaknya pulau-pulau tersebut, Indonesia memiliki potensi besar di daratan maupun lautan. Meski begitu, pemanfaatan ruang laut masih dinilai berisiko, utamanya dalam hal ekologi dan ekonomi.
Tantangan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono pada rangkaian acara ASEAN Day di Dubai Expo 2020, Jumat (10/12/2021).
Guna menangani kedua tantangan tersebut, Kementerian KP menggunakan konsep ekonomi biru atau blue economy.
Baca juga: Kementerian KP Ajak Generasi Muda Kembangkan Ekonomi Biru
Dalam forum bertema Ocean Sustainability in ASEAN tersebut, Trenggono tidak hadir secara langsung melainkan menyampaikan konsep ekonomi biru melalui video.
Trenggono menyampaikan, untuk melaksanakan ekonomi biru, Kementerian KP menerapkan kebijakan terintegrasi untuk pengelolaan kegiatan ekonomi di ruang laut dan di daratan pesisir.
Untuk menjaga kesehatan laut, Kementerian KP memiliki program prioritas yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan.
Selain program tersebut, Kementerian KP juga melaksanakan program pengembangan budi daya berbasis ekspor dan pembangunan kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal.
Baca juga: Indonesia-Seychelles Bahas Kerja Sama Ekonomi Biru, Menteri KP Berikan Apresiasi
"Kebijakan Kementerian KP memberikan manfaat berupa pengelolaan sumber daya laut yang baik, menjaga kelestarian ekologi, penambahan angka dan angkatan kerja, meningkatnya distribusi ekonomi di masing-masing daerah, dan meningkatnya kontribusi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan,” ujar Trenggono, dikutip dari keterangan pers resminya, Sabtu (11/12/2021).
Tiga kebijakan tersebut juga diakui Trenggono mampu mendorong peluang investasi di sektor primer dan sekunder. Hal ini terlihat dari adanya kawasan konservasi di area pesisir pantai.
“Kebijakan ini juga mendorong peluang investasi pada aktivitas primer dan sekunder, salah satunya dengan mengelola wisata bahari di kawasan konservasi," lanjutnya.
Guna menciptakan manfaat yang lebih besar, Trenggono mendukung adanya upaya kerja sama antara Indonesia dengan Seychelles melalui skema Blue Financing Partnership.
Baca juga: KKP Siapkan Aplikasi Alboom untuk Dukung Ekonomi Biru
Melalui kerja sama tersebut, Kementerian KP menerapkan delapan lokasi pilot project pariwisata bahari berbasis ekonomi biru.
Adapun lokasi tersebut mencakup Maratua di Kalimantan Timur, Gugus Pulau Balak-balakan di Mamuju, Sulawesi Barat, dan Gugus Pulau Anambas di Kepulauan Riau.
Selanjutnya, Gugus Pulau Selayar di Sulawesi Selatan, Gugus Pulau Mangudu Sumba Timur di Nusa Tenggara Timur (NTT), Gugus Pulau Memparang Belitung Timur diKepulauan Bangka Belitung, Gugus Pulau Do'o di Rote NTT, dan Pulau Senoa di Natuna, Kepulauan Riau.
Melengkapi pemaparan Trenggono, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kusdiantoro selaku perwakilan Kementerian KP mengatakan bahwa ekonomi biru adalah masa depan Indonesia.
Baca juga: Kementerian KP Terus Gaungkan Keberlanjutan Sumber Daya KP dan Ekonomi Biru
Sebab, melalui ekonomi biru, peluang untuk mengelola lautan secara berkelanjutan pun terbuka lebar. Begitu pula dalam hal pemberian kesejahteraan dan kesetaraan ekonomi kepada masyarakat.
Mengingat Dubai Expo 2020 memiliki tema besar yakni "Connecting Minds, Creating the Future", Kusdiantoro optimistis bahwa Indonesia dapat mewujudkan ekonomi bury lewat agenda kerja sama dengan Seychelles pada delapan proyek tersebut.