Sambut Indonesia Emas 2045, Kementerian KP Siapkan Riset Sosial Ekonomi

KOMPAS.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) tengah mempersiapkan generasi muda menjadi generasi emas pada 2045, khususnya di bidang riset sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan.

Persiapan ini mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah dengan bonus demografi yang bisa menjadi kekuatan mencapai generasi Indonesia emas 45.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian KP Kusdiantoro pun mengatakan, semua pihak harus mempersiapkan para generasi muda menjadi generasi emas pada 2045.

“Generasi yang siap dan mumpuni untuk menyambut tantangan di dunia global, produktif, update terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu memanfaatkan potensinya untuk membangun bangsa dan negara," ujarnya.

Baca juga: Menteri KKP: Ini Peluang dan Tantangan Mahasiswa Kelautan Perikanan ke Depan

Dia mengatakan itu dalam Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema “Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan”, Selasa (29/9/2021).

Salah satu rumusan pada seminar dan dialog tersebut menyebutkan, Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) memiliki peran strategis sebagai modal pembangunan (aspek ekonomi) dan sebagai penopang sistem kehidupan (aspek lingkungan).

SKDP berperan dalam aspek ekonomi sebagai sumber devisa, peningkatan kesejahteraan, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan nilai tambah.

Sedangkan dalam aspek lingkungan disebutkan, pemanfaatan SDKP harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Perlu pula keseimbangan antara pemanfaatan SDKP dengan kemampuan daya dukung serta sinergi antara aspek ekonomi dan lingkungan.

Baca juga: Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Oleh karena itu, pengelolaan SDKP perlu dilakukan melalui science-based policy dan community-based implementation dengan tetap memperhatikan lingkungan.

Dukungan data dan informasi yang akurat, riset atau kajian yang memadai, serta sarana dan prasarana dan SDM yang kompeten, merupakan aspek penting yang harus dipenuhi dalam menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Riset memegang peranan penting dalam menyinergikan pertimbangan ilmiah atau hasil kajian dengan kebijakan pemerintah terkait pembangunan agar hasilnya optimal.

Adopsi prinsip dan partisipasi para pihak dalam pencapaian sasaran Sustainable Development Goals (SDGs) perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi dan pasar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media.

Visi emas 2045

Adapun, visi Indonesia Emas 2045 merupakan arah pembangunan yang berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Baca juga: Membentuk Pasukan Muda Digital Nusantara Sambut Indonesia Emas 2045

Visi tersebut dapat dicapai melalui empat pilar pembangunan, yaitu pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya juga tengah gencar mencanangkan tiga program tersebut.

Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dari subsektor perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan melalui perikanan tangkap terukur di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Kemudian, pihaknya turut menggerakkan perikanan budi daya terukur untuk peningkatan ekonomi masyarakat yang didukung riset kelautan dan perikanan untuk keberlangsungan sumber daya laut dan perikanan darat.

Baca juga: Untuk Mencapai Indonesia Emas 2045, Menurut Mahfud MD Ini yang Harus Dibenahi

Selain itu, ada juga pembangunan kampung-kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal di sejumlah daerah Indonesia.

Implementasi ketiga program tersebut dilakukan dengan pendekatan keberlanjutan SDKP melalui penerapan ekonomi biru.

Harapannya, SDKP mampu menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan memberikan peluang untuk bisnis ke depan.

Ekonomi biru

DOK. Humas Kementerian KP Seminar dan Dialog Nasional Riset dan Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 2021 bertema ?Kontribusi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk Menyongsong Indonesia Emas 2045 Berbasis Berkelanjutan?, Selasa (2992021).

Lebih lanjut, tren dunia mengarah pada penguatan ekonomi biru. Pembangunan kelautan dan perikanan perlu disilangkan dengan pendekatan ekonomi, ekologi, dan politik.

Ketiga pendekatan yang terintegrasi ini mengimbangi arus derasnya kepentingan ekonomi. Bila berdasar pada sains semata maka akan terjadi ketidakadilan, sedangkan bila berdasar politik semata akan terjadi ketidakakuratan.

Baca juga: Menteri Trenggono Dorong Lulusan Satuan Pendidikan Kementerian KP Jadi Entrepreneur

Sebagai jalan tengah, pengembangan kelautan dan perikanan tidak berpihak kepada user maupun sains semata, tetapi juga dimensi politik.

Maka kompromi-kompromi juga harus dilakukan. Pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan juga sangat membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi.

Peran inovasi kelautan dan perikanan, yaitu mendukung optimalisasi pemanfaatan, meningkatkan nilai tambah, mendukung konservasi biodiversitas, meningkatkan nilai aset, serta mendukung terwujudnya ekonomi biru.

Pada kesempatan itu, dirumuskan pula dinamika kebijakan dan isu pembangunan kelautan dan perikanan telah terakomodasi dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi.

Namun, renstra tersebut sering tidak mudah diterapkan secara konsisten karena beberapa faktor, seperti adanya revisi renstra, isu-isu kontemporer yang perlu segera direspon, arahan kebijakan tertentu dalam periode berjalannya sebuah renstra, dan pengetatan anggaran.

Baca juga: Lindungi RI dari llegal Fishing, Kementerian KP Latih Pengawas Perikanan Pusat dan Daerah

Mekanisme tersebut membutuhkan senjang waktu dan ketersediaan SDM untuk dapat merespon isu-isu pembangunan kelautan dan perikanan.

Riset di perguruan tinggi dan lembaga swasta dalam kerangka terintegrasi dapat menjadi pembingkai dalam mengantisipasi tantangan tersebut.

Strategi ke depan adalah menggalakkan kerja sama riset, renstra yang inklusif, pengoptimalan data dari beberapa lembaga penyedia data yang terpercaya, menggalakkan komunikasi di antara saintis sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan.

Sebagai informasi, seminar ini diselenggarakan atas kerja sama BRSDM melalui Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) dengan Conservation and Strategic Fund (CSF) Indonesia, Indonesian Marine and Fisheries Socio Economics Research Network (IMFISERN), dan Universitas Kutai Kartanegara.

Bertindak sebagai narasumber, antara lain Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Arifin Rudiyanto; Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria; serta Peneliti BBRSEKP Agus Heri Purnomo.

Baca juga: Berdayakan Rumput Laut dan Limbah Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Pupuk Hayati

Bertindak sebagai moderator adalah Sekretaris Jenderal Indonesian Marine and Fisheries Socio-Economics Research Network (IMFISERN) Hertria Maharani Putri.

Seminar tersebut disiarkan langsung secara daring melalui kanal youtube BBRSEKP dan bisa disaksikan melalui tautan YouTube di berikut.