Kembangkan Riset Perikanan dan Kelautan, BRSDM Siap Dukung 3 Program Prioritas KKP

KOMPAS.com – Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, pihaknya mendukung tiga program prioritas KKP yang ditetapkan pada 2021-2024.

Dia mengatakan itu pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) BRSDM di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/4/2021).

Sjarief mengatakan, ketiga program didukung dengan pengembangan riset kelautan dan perikanan.

Ketiga program prioritas tersebut adalah, pertama, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kedua, pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor. Ketiga, pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal.

Ketiga terobosan tersebut didukung oleh pengembangan riset kelautan dan perikanan.

Baca juga: Buka Rakernas KKP, Menteri Trenggono: Saya Ingin KKP Berkontribusi Besar bagi Perekonomian Nasional

Sjarief mengatakan, PNBP dari sektor kelautan dan perikanan selama ini hanya sekitar Rp 600 miliar dan didapat dari izin penangkapan ikan.

Menurutnya, angka ini sangat kecil dibandingkan dengan besarnya potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki Indonesia.

Untuk itu, perlu dilakukan perubahan paradigma, yaitu dengan menggratiskan perizinan penangkapan ikan dan mengenakan tarif PNBP saat menurunkan hasil tangkapan setelah selesai melaut.

Dengan demikian potensi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan yang dapat diraih diperkirakan mencapai Rp 12 triliun.

Guna merealisasikannya, BRSDM terus mengembangkan riset, salah satunya melalui rencana kolaborasi dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang elektronika.

Baca juga: Menteri Trenggono Mau Buat Terobosan, Nelayan Harus Dapat Pensiun

Dengan teknologi tinggi, ikan hasil tangkapan bisa langsung dideteksi jumlah, jenis dan beratnya oleh peralatan canggih, sehingga dapat diketahui tarif PNBP-nya.

Sjarief mengatakan, BRSDM sudah mulai merintis untuk menyusun instrumen, peralatan-peralatan yang harus dipasang di kapal penangkap ikan supaya bisa mendeteksi besarnya tangkapan.

“Nanti bisa mendeteksi kalau ikan ditangkap di laut, dimasukkan ke palka maka bisa langsung dihitung berapa jumlahnya, beratnya, ikannya jenis apa saja, harganya berapa, kira-kira pendapatannya berapa,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dengan begitu, lanjutnya, saat mereka mendarat di daratan akan langsung keluar harus membayar berapa.

Sjarief menjelaskan, program tersebut akan menggunakan teknologi untuk electronic scaling dan teknologi untuk pattern recognition.

Baca juga: Wujudkan Kemudahan Berusaha, KKP Atur Standar Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Berbasis Risiko

“Kemudian dipotret dan tahu ini ikan kerapu, ini ikan kakap merah, dan seterusnya, berapa harganya, tuna tongkol, cakalang. Riset menjadi utama disini. Kita akan mengembangkan teknologi itu,” terangnya.

Dia mengatakan, pada 2021-2025, BRSDM akan berperan di program tersebut dalam konteks menyiapkan perangkat-perangkat instrumennya, seperti alat ukur, monitoring, surveillance untuk kapal ikan yang di lautan, sehingga jelas kapal apa yang menangkap, siapa pemiliknya, dan bagaimana kewajibannya.

Budidaya ikan untuk kepentingan ekspor

Lebih lanjut, Kepala BRSDM KKP Sjarief Widjaj mengatakan, dalam mendukung program perikanan budidaya, riset juga memiliki peran yang tinggi.

Saat ini, Indonesia memiliki komoditas unggulan di bidang budidaya antara lain lobster, udang, hingga rumput laut. Komoditas ini akan didorong secara masif dan dikembangkan untuk kepentingan ekspor.

Baca juga: Menteri KP Trenggono soal Anjungan Migas Lepas Pantai: Jangan Hanya Pikirkan Keekonomian

Salah satunya melalui teknologi tinggi tambak udang yang akan dibangun di Aceh Timur seluas 10.000 hektare (ha).

Terkait hal itu, Sjarief mengatakan, pihaknya akan mendorong komoditas-komoditas lokal unggulan dengan mengembangkan kampung-kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, seperti Kampung Nila, Kampung Patin, Kampung Lele, Kampung Gabus, dan Kampung Garam, di berbagai daerah di Indonesia.

Daerah yang akan dikembangkan salah satunya adalah Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang pada rakernis tersebut menandatangani nota kesepakatan dengan BRSDM.

Upaya meningkatkan kapasitas SDM

Tak hanya mengembangkan riset, BRSDM juga meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung program-program prioritas KKP. Peningkatan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.

Baca juga: Gelar Festival Lobster di Banyuwangi, KKP Ingin Tingkatkan Produksi Lobster Nasional

Kegiatan pendidikan diselenggarakan secara vokasi, melalui pendekatan teaching factory, dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen. Biaya pendidikan juga disubsidi negara.

Selain itu, program ini diisi anak-anak pelaku utama kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam.

Satuan pendidikannya tersebar di berbagai daerah, yaitu 10 politeknik, 1 akademi komunitas, dan 9 Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Para peserta didik selain menjadi tenaga kerja profesional juga diarahkan menjadi wirausaha, salah satunya didanai kredit dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Selain itu, koperasi satuan-satuan pendidikan tersebut juga memanfaatkan lahan-lahan idle untuk usaha perikanan budidaya dengan biaya kredit LPMUKP.

Baca juga: Lagi, KKP Tenggelamkan 10 Kapal Maling Ikan di Laut Natuna Utara

Adapun, kegiatan pelatihan dilakukan melalui enam Balai Diklat ditambah Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan peserta pelatihan mencakup masyarakat seluruh Indonesia.

Saat ini, pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan berupa online training yang disebut Classical Blended Full Online Training.

Terkait digitalisasi pelatihan, dikenal aplikasi pembelajaran daring perikanan (e-Jaring) dan electronic millennial learning (e-Milea).

Selain itu, kegiatan penyuluhan berupa pendampingan kelompok-kelompok usaha masyarakat kelautan dan perikanan juga dilakukan para penyuluh yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Para penyuluh tersebut sehari-harinya bertugas secara mobile mendampingi kelompok-kelompok tersebut di wilayah kerjanya masing-masing dalam meningkatkan usaha mereka dan melaporkannya secara berkala.

Baca juga: Menteri KP Minta TNI AL Optimalkan Potensi Budidaya Perikanan di Pesisir

Pengembangan SDM melalui penyuluhan saat ini juga dilakukan melalui digitalisasi penyuluhan.

Sebagai informasi, Rakernis BRSDM ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KKP Tahun 2021 yang diselenggarakan di Bandung, Senin-Selasa, 5-6 April 2021.

Pada rakernis tersebut, BRSDM menandatangani tiga naskah kerja sama.

Pertama, nota kesepakatan antara BRSDM dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat tentang Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan serta Pengembangan Riset dan SDM KP di kabupaten tersebut.

Kedua, Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Riset Kelautan BRSDM dengan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian Institut Teknologi Bandung tentang Riset dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan di Bidang Teknologi Kelautan.

Ketiga, Rencana Kerja Aksi (Work Plan) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan antara Pusat Pelatihan Penyuluhan Kementerian Kelautan dan Perikanan BRSDM dan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) tentang Increasing Trade Capacities of Selected Value Chains Within The Fisheries Sector in Indonesia-Extension Global Quality And Standards Programme (GQSP) Indonesia Smart-Fish 2.

Baca juga: KKP Tangkap 2 Kapal Maling Ikan Asal Vietnam di Laut Natuna Utara