Menkomdigi Ingatkan Pentingnya Tata Kelola Komunikasi Publik yang Santun dan Beretika

KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Digital ( Kemenkomdigi) Meutya Hafid terus berupaya memperkuat tata kelola komunikasi publik yang santun dan beretika. Hal ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat di ruang digital, khususnya anak-anak.

Salah satunya, dilakukan melalui penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten ( SAMAN), aplikasi yang didesain untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau user generated content (PSE UGC).

"SAMAN akan kita terapkan per Februari untuk menekan penyebaran konten ilegal di platform digital. Perlindungan terhadap masyarakat, terutama anak-anak dari pornografi, judi dan pinjaman online ilegal menjadi prioritas utama kami dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat," ujar Meutya melalui siaran persnya, Jumat (24/1/2025).

Hal tersebut disampaikannya di sela kunjungan kerja bersama Presiden RI Prabowo Subianto di India, Jumat.

Baca juga: Kemenkomdigi Gelar Fun Run Kampanyekan Pemberantasan Judol

Melalui SAMAN, Kemenkomdigi akan memastikan bahwa PSE bertindak sesuai peraturan sekaligus memberikan ruang digital yang aman bagi masyarakat.

Proses penegakkan kepatuhan melalui SAMAN meliputi beberapa tahap. Pertama, Surat Perintah Takedown. PSE UGC wajib menurunkan URL yang dilaporkan dalam perintah ini.

Kedua, Surat Teguran 1 (ST1). Tahap ini menjadi kewajiban PSE untuk menurunkan konten agar tidak melanjut ke ST2.

Ketiga, Surat Teguran 2 (ST2). PSE UGC wajib mengajukan Surat Komitmen Pembayaran Denda Administratif.

Keempat, Surat Teguran 3 (ST3). Jika tetap tidak dipatuhi, sanksi dapat berupa pemutusan akses atau pemblokiran.

Baca juga: Kemenkomdigi Dirikan Posko untuk Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi

Kategori pelanggaran yang diawasi melalui SAMAN pun meliputi pornografi anak, pornografi, terorisme, perjudian online, aktivitas keuangan ilegal seperti pinjol ilegal, serta makanan, obat, dan kosmetik ilegal.

Berdasarkan Kepmen Kominfo Nomor 522 Tahun 2024, PSE UGC yang tidak mematuhi perintah takedown akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Notifikasi terhadap PSE dilakukan dalam waktu 1x24 jam untuk konten tidak mendesak dan 1x4 jam untuk konten mendesak. Sanksi ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan sekaligus memberi efek jera bagi pelanggarnya.

“Yang pasti, sebelum menjalankan, pemerintah telah melakukan komparasi dengan regulasi beberapa negara yang telah menjalankan dan berhasil menerapkan regulasi serupa,” ujar Meutya.

Baca juga: Meutya Hafid Tunjuk Molly Prabawaty Jadi Plt Dirjen KPM Kemenkomdigi, Prabu Revolusi Dicopot?

Lindungi kelompok rentan

Kemenkomdigi mencatat bahwa anak-anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi di ruang digital.

Data menunjukkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi seksual online, human trafficking, dan penyebaran konten berbahaya, terus meningkat.

Angka pada 2021 hingga 2023 menunjukkan bahwa jumlah pengaduan anak korban pornografi dan cyber crime ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencapai 481 kasus. Sementara itu, eksploitasi serta pedagangan anak mencapai 431 kasus.

Dari seluruh kasus tersebut, mayoritas terjadi karena penyalahgunaan teknologi informasi, serta penggunaan gawai yang tidak sesuai dengan fase tumbuh kembang anak.

Selain itu, laporan dari UNICEF menunjukkan bahwa 1 dari 3 anak di dunia pernah terpapar konten yang tidak pantas di internet.

Baca juga: Penyelidikan Kasus Judol Belum Berhenti, Polisi Bakal Periksa Petinggi Kemenkomdigi Usai Pilkada

Adapun penerapan SAMAN sejalan dengan langkah negara-negara lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa.

Misalnya, Jerman dengan Network Enforcement Act (NetzDG) yang mewajibkan platform media sosial menghapus konten ilegal dalam waktu 24 jam.

Kemudian, ada Malaysia menerapkan Anti-Fake News Act 2018 untuk menindak berita bohong, serta Prancis yang memiliki undang-undang untuk melawan manipulasi informasi menjelang pemilu.