Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kompas.com - 20/05/2024, 20:43 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, World Water Forum 2024 harus menjadi momentum berbagai negara di dunia guna merevitalisasi aksi nyata dan komitmen bersama dengan berbagai pengetahuan, mendorong solusi inovatif, dan mewujudkan manajemen sumber daya air (SDA) yang terintegrasi.

“Ini untuk meneguhkan komitmen dan merumuskan aksi nyata terkait pengelolaan air inklusif dan berkelanjutan,” ujar Jokowi saat membuka Pertemuan Tingkat Tinggi atau High Level Meeting (HLM) World Water Forum ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Senin (20/5/2024) pagi.

Menurut Jokowi, air memegang peran penting bagi kehidupan umat manusia. Bahkan, air disebut sebagai the next oil pada masa depan.

Ia juga menilai bahwa kekurangan air dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen sampai 2050.

“Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air dengan membangun 42 bendungan dan 1,18 juta hektar (ha) jaringan irigasi,” ujar Jokowi melalui siaran persnya, Senin.

Baca juga: Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

“Kemudian melakukan rehabilitasi seluas 4,3 juta ha jaringan irigasi, serta membangun 2.156 kilometer (km) pengendali banjir dan pengaman pantai,” lanjutnya.

Selain itu, sebutnya, Indonesia sudah memanfaatkan air untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata. Jokowi menyebut, PLTS ini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

“Namun, semua upaya ini tidak cukup. Persoalan air dan sanitasi akan semakin berat pada masa mendatang. Upaya ini harus diperkokoh di tingkat global, baik oleh negara, sektor swasta, maupun masyarakat madani. Forum Air Sedunia ke-10 ini menjadi langkah strategis dalam melakukan aksi nyata dan komitmen bersama untuk mewujudkan manajemen SDA yang terintegrasi,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia konsisten mendorong tiga hal pada forum. Pertama, meningkatkan prinsip solidaritas dan inklusivitas untuk mencapai solusi tantangan bersama, terutama bagi negara-negara pulau kecil yang mengalami kelangkaan air.

Baca juga: Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Kedua, memberdayakan hydro-diplomacy untuk kerja sama konkret dan inovatif sesuai kebutuhan negara penerima untuk mencegah persaingan dalam pengelolaan SDA lintas batas berdasarkan hukum internasional.

Ketiga, memperkuat political leadership sebagai kunci dalam menyukseskan berbagai bentuk kerja sama menuju ketahanan air yang berkelanjutan,” ujar Jokowi.

Untuk itu, Indonesia mengangkat empat inisiatif baru, yakni penetapan World Lake Day, pendirian Center of Excellence di Kawasan Asia Pasifik untuk ketahanan air dan iklim, tata kelola air yang berkelanjutan di negara-negara pulau kecil, dan penggalangan proyek-proyek air untuk memastikan komitmen politik menjadi aksi nyata.

“Air bukan sekedar produk alam tetapi produk kolaborasi yang saling menghubungkan dan mempersatukan kita. Preserving water is our collective responsibility,” ucap Jokowi.

Baca juga: Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Sementara itu, Presiden World Water Council (WWC) Loïc Fauchon mendorong para kepala negara dan delegasi yang hadir untuk memasukan hak terhadap air ke dalam konstitusi, hukum, dan peraturan di negara masing-masing.

“Hal ini dilakukan guna mempercepat terwujudnya keadilan untuk akses air dan sanitasi di seluruh dunia, sehingga selangkah demi selangkah, kami bisa mengusulkan agar hak atas akses terhadap air dapat ditegakkan bagi semua orang,” ujar Loïc.

Loïc mengungkapkan, pihaknya akan memperkenalkan koalisi “Money for Water” pada konferensi Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) mendatang.

WWC juga akan mengajak seluruh negara untuk bergabung membahas soal sub-kedaulatan dan pembatalan utang air (water debt) untuk negara-negara termiskin di dunia.

“Kami ingin memastikan bahwa sebagian besar pendanaan iklim pada dasarnya dikhususkan untuk air, termasuk air limbah,” ujarnya.

Baca juga: Tahura Ngurah Rai dalam WWF ke-10, Restorasi Berkelanjutan yang Berhasil

Menutup sambutannya, Loïc pun mengatakan, perlu ada tindakan internasional untuk memastikan tata kelola yang lebih aktif dan terdesentralisasi berdasarkan kerja sama multilateral.

“Sebagaimana yang kami lakukan dalam forum yang juga penting untuk memperkuat aturan mediasi untuk sungai, danau, dan daerah aliran sungai (DAS). Diplomasi air sejatinya membawa kedamaian di tepian, alih-alih membawa perang ke sungai,” ujarnya.

Selain itu, Loïc mengatakan, hydro-diplomacy menjadi langkah konkret dan kreatif dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.

Terkini Lainnya
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi
Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Komdigi
Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Komdigi
Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Komdigi
Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Komdigi
Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Komdigi
Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Komdigi
Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Komdigi
Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Komdigi
Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Komdigi
Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Komdigi
PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

Komdigi
Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Komdigi
Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Komdigi
Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com