Tiga Isu Prioritas yang Diangkat Kemenkominfo pada DEWG G20

Kompas.com - 16/03/2022, 12:17 WIB
DWN,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemenkominfo) akan mengangkat tiga isu prioritas dalam Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi Grouf of Twnety (G20) 2022.

G20 adalah sebuah forum kerja sama yang berisikan 19 negara utama dan Uni Eropa.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate mengatakan, isu prioritas pertama dalam DEWG, yaitu connectivity and post Covid-19 recovery atau konektivitas dan pemulihan pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, isu tersebut akan membahas secara signifikan terkait konektivitas digital guna mendukung pengembangan ekonomi pemulihan pascapandemi Covid-19.

“Sebagai Ketua DEWG, terdapat beberapa harapan konkret Kemenkominfo, salah satunya elevasi G20 Innovation League menjadi G20 Digital Innovation Network,” jelas Johnny seperti yang dimuat dalam laman Kominfo.go.id, Selasa (15/3/2022).

Baca juga: RI Diyakini Tetap Akan Undang Rusia di KTT G20

Pernyataan tersebut Johnny sampaikan dalam sesi diskusi kick off meeting DEWG G20 2022 di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa.

Johnny melanjutkan, evaluasi berperan sebagai wadah yang membangun dan memfasilitasi kerja sama antara pemerintah dengan pelaku usaha. Inovasi ini seperti digital swasta, startup, venture capital atau kegiatan korporasi lain dengan lingkup global.

Untuk isu prioritas kedua, ia menjelaskan, berkaitan dengan digital skills and digital literacy atau keterampilan digital dan literasi digital.

Johnny mengaku, pihaknya telah mendorong pengembangan kegiatan kecakapan digital dan literasi digital. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam kegiatan ekonomi digital dalam skala global.

Baca juga: Menuju Transformasi Pendidikan, Guru Didorong Miliki Kecakapan Digital

“Kami sama-sama tahu information and communication technologies (ICT) infrastruktur hulu itu enabler dan harus bisa dimanfaatkan di ruang digital. Bapak Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) menyebutnya hilirisasi atau pemanfaatan di sektor hilir di semua bidang termasuk ekonomi digital,” ucapnya.

Adapun prioritas isu tersebut salah satunya dalam bentuk G20 toolkit for measuring digital skills and digital literacy yang nantinya akan membahas alat untuk mengukur tingkat kecakapan dan literasi digital di negara anggota G20.

Lebih lanjut, Johnny mengatakan, isu prioritas ketiga dalam DEWG, yaitu cross border data flow and data free flow with trust atau aliran data lintas batas dan aliran data bebas dengan kepercayaan. Salah satu isu ini akan membahas dari sisi hulu mengenai konsumsi listrik.

“Konsumsi power atau daya untuk data per kapita di Indonesia saat ini masih 1 Watt per kapita. Kami bandingkan dengan konsumsi daya Singapura 100 Watt per kapita, Jepang hampir sama dengan Indonesia, yaitu 10 Watt per kapita,” jelasnya.

Baca juga: Berapa Biaya Konsumsi Daya Mobil Listrik Hyundai Kona Electric?

Dari perbandingan itu, imbuh Johnny, bisa disimpulkan bahwa 1 Watt per kapita konsumsi data di Indonesia setara dengan 270 sampai 300 mega Watt (MW). Apabila standar konsumsi daya sama dengan Jepang, setidaknya Indonesia membutuhkan 9 sampai 10 kali lipat investasi listrik.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, ia menyatakan, hal itu akan menjadi peluang investasi besar di sisi hulu infrastruktur. Belum lagi pemanfaatan hilir yaitu data sebagai kekuatan ekonomi nasional.

“DEWG G20 akan menjadi pengalaman dan kesepakatan pengetahuan yang kami sharing dengan negara-negara anggota G20 lainnya tentang bagaimana mengatur transformasi digital di dunia. Tak hanya G20, ini juga untuk keseluruhan masyarakat dunia sehingga lebih inklusif termasuk di Afrika Utara,” ujar Johnny.

Baca juga: Pengamat Ingatkan Indonesia: Ada Kecenderungan Forum G20 Dipakai untuk Tekan Rusia

Jadi jembatan diskusi

Pada kesempatan tersebut, Johnny mengungkapkan, Presidensi G20 Indonesia 2022 akan menjadi momentum bagi negara anggota untuk membahas transformasi digital di dunia yang lebih inklusif.

Apalagi, sebut Johnny, Pemerintah RI akan menjadi jembatan diskusi dan berbagi pengalaman antarnegara anggota G20 dalam DEWG.

“Melalui DEWG G20, Indonesia dapat menjadi jembatan bagi negara-negara emerging nation atau negara berkembang untuk saling berbagi pengalaman, membagikan lesson learned yang telah dilakukan di negara masing-masing,” ujarnya.

Dengan diskusi dan pengalaman, lanjut Johnny, maka akan muncul suatu pemahaman bersama sebagai standar yang akan menjadi model atau potensi standar untuk digunakan secara bersama-sama pada tingkat global.

Baca juga: Rangkaian Pertemuan G20 Akan Berlangsung di Yogyakarta Mulai Besok

Menurutnya, forum DEWG Presidensi G20 2022 juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meninggalkan legacy atau harta peninggalan melalui kesepakatan-kesepakatan di meja perundingan G20 dari negara ini untuk dunia.

Sebagai informasi, selain Menkominfo, acara itu turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Kemaritiman) Luhut Binsar Pandjaitan.

Hadir pula secara daring Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto serta Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi.

Ada juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) International Telecommunication Union (ITU) Houlin Zhao dan Wakil Sekjen United Nations Economic and Social Commissions for Asia and the Pacific (UNESCAP) Armida Salsiah Alisjahbana.

Diikuti dengan kehadiran Sekjen United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) Rebeca Grynspan, Chair dan Alternate Chair DEWG 2022, serta pejabat pimpinan madya Kemenkominfo.

Terkini Lainnya
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi
Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Komdigi
Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Komdigi
Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Komdigi
Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Komdigi
Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Komdigi
Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Komdigi
Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Komdigi
Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Komdigi
Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Komdigi
Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Komdigi
PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

Komdigi
Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Komdigi
Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Komdigi
Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com