Cegah Stunting, Kemkominfo Terus Kampanyekan Pola Hidup Sehat

Kompas.com - 21/01/2020, 08:00 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comKementerian Komunikasi dan Informatika ( Kemkominfo) terus mengampanyekan pola hidup sehat untuk mempercepat penurunan angka stunting di Indonesia.

Kampanye itu terus dilakukan Kemkominfo selaku Koordinator Kampanye Nasional Prevalensi Penurunan Stunting.

Pemerintah sendiri selalu berupaya menurunkan angka stunting di Indonesia, salah satu cara yang dilakukan adalah membangun fasilitas sanitasi.

Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pemerintah dalam lima tahun telah membangun berbagai fasilitas untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Baca juga: Kemkominfo Kirim 30 Telepon Satelit ke Donggala

Beberapa fasilitas itu antara lain Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL, Tempat Pengolahan Air (TPA), dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) yang bermanfaat bagi 9,7 juta kepala keluarga.

Namun menurut Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo Widodo Muktiyo, pembangunan akan sia-sia jika pola perilaku masyarakat masih belum terbentuk.

“Untuk mendukung pembangunan fasilitas sanitasi, kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat juga harus dibentuk, seperti tidak membuang sampah sembarangan untuk menjaga kesehatan lingkungan,” ujar dia dalam keterangan tertulis (20/1/2020).

Edukasi mengenai stunting

Kemkominfo juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat tentang stunting, pencegahan, dan dampaknya.

“Edukasi penting agar masyarakat mudah memahami. Stunting ini gagal tumbuh pada balita karena kekurangan gizi kronis dalam kurun waktu yang lama,” ujar Widodo.

Ia melanjutkan, banyak faktor penyebab stunting seperti pola konsumsi dan pola asuh. Dampak stunting adalah kekerdilan pada tubuh dan perkembangan otak menjadi tidak maksimal.

Baca juga: 3 Fokus Pemerintah Turunkan Angka Stunting

Selain itu, kasus stunting juga bisa ditemukan dalam empat bulan pertama masa kehamilan seorang ibu.

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 20 persen kasus stunting telah terjadi saat bayi masih ada dalam kandungan.

Kasus itu disebabkan kurangnya asupan ibu yang kurang selama kehamilan sehingga nutrisi yang diterima janin pun sedikit dan menyebabkan pertumbuhan dalam kandungan menjadi terhambat, serta terus berlanjut setelah kelahiran.

Sementara itu, salah satu cara menciptakan sanitasi yang bersih adalah membangun jamban sehat dengan lubang resapan septic tank berjarak 10-15 meter dari sumber air dan tidak terjamah serangga atau tikus.

Baca juga: Jokowi Ngotot Turunkan Angka Stunting Jadi 14 Persen

Jamban yang baik juga harus dilengkapi dengan pembangunan lantai kedap air dan landai menuju saluran pembuangan.

Selain itu, pembangunan jamban juga harus memperhatikan dinding dan ventilasi. Selain harus dibersihkan teratur, fasilitas pendukung seperti air, sabun, dan alat pembersih juga mesti ada.

Terkini Lainnya
Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi Operasikan Posko Nataru, Pastikan Publik Tetap Terkoneksi Selama Libur Akhir Tahun

Komdigi
Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Sinyal Kembali Menyala, Warga Aceh Tamiang Kembali Terhubung dengan Keluarga

Komdigi
Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Jaga Data Warga, Komdigi Perkuat Pengawasan dan Kepatuhan Pelindungan Data Pribadi

Komdigi
Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Tanggap Bencana Aceh Tamiang, Menkomdigi Hadir dengan Bantuan dan Sapaan Penuh Empati

Komdigi
Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Aktivitas Internet Terus Melonjak, Komdigi Perkuat Pengawasan Ruang Digital

Komdigi
Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Konsisten 8 Tahun Berturut-turut, Kementerian Komdigi Raih Predikat Badan Publik Informatif

Komdigi
Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Inovasi Layanan Publik Digital Antarkan Menkomdigi Raih OPSI KIPP 2025

Komdigi
Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Tekan Pemalsuan Identitas, Indonesia Perlu Terapkan Teknologi Biometrik Nasional “Face Recognition

Komdigi
Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Registrasi Kartu SIM Berbasis “Face Recognition” Dinilai Mampu Tutup Celah Kejahatan Digital

Komdigi
Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Indonesia Terapkan PP Tunas, Ini Kelebihannya Dibanding Regulasi Keamanan Digital Anak di Negara Lain

Komdigi
Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Upaya Pemerintah Cegah Candu Digital: Tunggu Anak Siap Sesuai Perkembangannya

Komdigi
PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

PP Tunas: Batasi Akses Anak di Ruang Digital, Lindungi dari Cyberbullying dan Paparan Konten Negatif

Komdigi
Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Stop Kekerasan di Ruang Digital, Saatnya Kolaborasi untuk Masa Depan Anak Indonesia

Komdigi
Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Berakhirnya Era “Safe Harbor”, Platform Digital Terancam Sanksi Jika Tak Ramah Anak

Komdigi
Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Kolaborasi Humas Kunci Bangun Kepercayaan Publik, Menkomdigi: Humas adalah Navigator Kebenaran di Tengah Kebisingan Digital

Komdigi
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com