Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kementerian PU Teken MoU dengan Kementerian Hukum

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama 20 kementerian dan lembaga (K/L) lainnya menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Hukum dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Penandatanganan itu berlangsung di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (14/5/2025). Dalam penandatanganan ini, Menteri PU Dody Hanggodo diwakili oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga (SAM Bidang HAL) Triono Junoasmono. 

Kolaborasi lintas sektor tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan hukum kepada lembaga dan masyarakat.

“ Kementerian PU sangat mendukung sinergi lintas sektoral ini demi mewujudkan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Kami yakin kerja sama ini akan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Triono melalui siaran pers, Rabu.

Baca juga: Mendagri Dorong Pemda Perkuat PTN-BH Lewat Hibah dan Pembangunan Infrastruktur

Melalui nota kesepahaman tersebut, Kementerian PU akan memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Hukum yang mencakup kerja sama strategis.

Kerja sama yang dimaksud, seperti pertukaran data dan informasi, khususnya terkait badan usaha penyedia jasa konstruksi, pembinaan hukum, serta penyusunan regulasi secara terkoordinasi. 

Tak hanya itu, kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan pejabat fungsional perancang peraturan dan analis hukum, serta dukungan dalam uji materiil di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait regulasi sektor pekerjaan umum.

“Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong komitmen bersama dalam memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik,” tandas Triono.

Baca juga: Ekspektasi Masyarakat Naik, Kementerian PU Gandeng Ombudsman Perkuat Pelayanan Publik

Perkuat komitmen antarinstansi

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyebut MoU tersebut sebagai langkah nyata dalam memperkuat komitmen antarinstansi menuju tata kelola yang lebih baik.

“Total ada 20 kementerian dan lembaga yang menandatangani MoU hari ini. Ini merupakan penandatanganan gelombang kedua setelah Januari, dan akan dilanjutkan kembali bulan depan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sinergi lintas sektor sangat krusial untuk mendukung agenda besar pemerintah, terutama dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.

“MoU ini bukan sekadar seremoni, tetapi wujud komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang terintegrasi,” tegasnya.

Baca juga: Dorong Kinerja, BRI Insurance Tingkatkan Kualitas Tata Kelola

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah isu strategis juga turut dibahas, seperti perubahan nomenklatur dan perluasan ruang lingkup kerja sama. 

Penandatanganan MoU ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat fungsi kelembagaan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dan komitmen bersama seluruh K/L. Semoga penandatanganan ini dapat menghasilkan dampak nyata bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045,” tambah Supratman.