KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memaparkan arah kebijakan pemerintah sekaligus mengevaluasi enam bulan pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih dalam melaksanakan berbagai program prioritas nasional.
Prabowo mengatakan, selama enam bulan pertama masa pemerintahannya, pihaknya telah menghasilkan 28 kebijakan baru.
Kebijakan-kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan sekitar 200 produk turunan, seperti keputusan presiden (kepres), peraturan pemerintah (PP), instruksi presiden (inpres), hingga surat edaran (SE).
“Dalam 6 bulan kami memerintah, kami telah mencapai hal-hal yang cukup berarti dan bersifat fundamental. Ini adalah langkah memperkuat landasan kebangkitan kita sebagai bangsa,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (6/5/2025).
Dia mengatakan itu saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Baca juga: Ekspektasi Masyarakat Naik, Kementerian PU Gandeng Ombudsman Perkuat Pelayanan Publik
Salah satu program prioritas yang dibahas adalah ketahanan pangan nasional. Prabowo menyampaikan, terdapat pencapaian signifikan yang ditandai dengan peningkatan produksi sebesar 25 persen dan rekor tertinggi cadangan beras nasional sepanjang sejarah Indonesia.
Presiden juga menegaskan, salah satu hal terpenting dalam mendukung ketahanan pangan adalah ketersediaan air.
Oleh karenanya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut mendukung kesiapan infrastruktur sumber daya air dan irigasi dalam menyukseskan program tersebut.
“Tanpa ada air, kita tidak bisa swasembada pangan. Di Indonesia ada banyak sungai yang tidak pernah kering, seperti di Jawa Timur ada Sungai Brantas, di Jawa Tengah ada Sungai Bengawan Solo, dan di Jawa Barat ada Sungai Citarum,” katanya.
Prabowo mengatakan, kunci dalam pengadaan air adalah pompa sehingga pemerintah mempercepat penyediaan 80.000 pompa sebelum musim tanam.
Baca juga: Kementerian PU Pacu Swasembada Pangan lewat Infrastruktur Irigasi dan Bendungan di Jatim
“Kami berhasil menyiapkan pompa dengan pemasangannya yang dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri),” katanya.
Prabowo juga membahas mengenai peluncuran program Sekolah Rakyat (SR), yang merupakan sekolah berasrama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia mengungkapkan, sebanyak 53 sekolah akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Adapun Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan minimal 100 sekolah.
Terkait hal itu, Kementerian PU juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti gedung sekolah, asrama, dan sarana penunjang lainnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan dan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah dialokasikan untuk pembangunan SR.
Baca juga: Infrastruktur Sekolah Rakyat di 65 Lokasi Mulai Dibangun Akhir Mei
“Menteri Dikdasmen dan Mensos juga dibantu kementerian/lembaga lainnya untuk merencanakan program ini dengan sangat teliti,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Prabowo juga membahas pengelolaan arus mudik Lebaran 2025 yang dinilai baik.
Sebab, Lebaran kali ini mencatatkan rekor sebagai mudik paling lancar dan aman dengan jumlah kecelakaan turun hingga 30 persen dan jumlah pemudik meningkat.
Keberhasilan itu dinilai sebagai hasil dari keberanian mengambil keputusan strategis dan koordinasi antarkementerian.
Salah satunya adalah langkah Kementerian PU yang memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jalan tol dalam mendukung Mudik Lebaran 2025.
Terkait berbagai pencapaian itu, Prabowo mengapresiasi seluruh menteri dan pimpinan lembaga atas dedikasi dan kerja keras selama 6 bulan pertama masa pemerintahan.
Baca juga: Sekolah Rakyat Mulai Dibuka Juli, Siswa Dijanjikan Dapat Makan 3 Kali Sehari
Dia berharap, semangat kerja sama itu dapat terus terjaga dalam pelaksanaan program strategis nasional.
“Saya sungguh-sungguh mengapresiasi kerja keras kita semua. Terima kasih kepada semua anggota Kabinet Merah Putih,” ungkapnya.
Prabowo mengaku bahwa semua bawahannya bisa mencapai itu karena kerja sama yang baik antarinstansi.
“Ini adalah hasil dari teamwork yang solid sehingga hasil keputusan kita terwujud, terlaksana, dan dirasakan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, Kementerian PU berkomitmen mendukung seluruh kebijakan dan program prioritas pemerintah.
Baca juga: Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai
“Kami mendukung sepenuhnya visi Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang inklusif, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menegaskan, Kementerian PU siap menyelaraskan seluruh program kerja kementerian demi keberhasilan agenda nasional.
Dody menambahkan, Kementerian PU akan terus berperan aktif dalam mendukung berbagai program prioritas nasional.
Berbagai program yang didukung, antara lain pembangunan sarana pendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ketahanan pangan melalui penyediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi, dukungan terhadap SR, serta pengembangan infrastruktur berbasis kerakyatan lainnya.
Sebagai pelaksana teknis, kata Dody, Kementerian PU akan mendukung penyediaan infrastruktur air dan irigasi, melalui percepatan pembangunan dan rehabilitasi irigasi serta pengadaan sarana air seperti pompa dan embung.
Baca juga: Menteri Dody Targetkan Tol Palembang–Betung Difungsikan saat Mudik Lebaran 2026
“Kementerian PU juga akan memastikan bahwa infrastruktur fisik, seperti gedung sekolah, asrama, hingga sistem sanitasi dan akses jalan dapat selesai tepat waktu dan berkualitas,” katanya.