Menteri Dody Pastikan Infrastruktur dan Fasilitas Sekolah Rakyat Memadai

KOMPAS.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.

"Kami memastikan infrastruktur dasar seperti gedung sekolah, asrama, sanitasi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya tersedia secara memadai. Ini penting agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem bisa mengakses pendidikan berkualitas," kata Dody dalam siaran pers, Minggu (4/5/2025).

Pernyataan itu disampaikan Dody saat meninjau lokasi calon pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (3/5/2025). Peninjauan dilakukan untuk mengecek kesiapan lahan dan sarana prasarana penunjang.

Sekolah Rakyat merupakan program inisiatif Presiden Prabowo yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. 

Di Kabupaten Solok, program Sekolah Rakyat akan memanfaatkan lahan seluas 20.480 meter persegi (m²) persegi milik UPT Balai Latihan Kerja (BLK). 

Baca juga: BLK 2025 Jangkau 10.000 Peserta, Perkuat Literasi Kripto di Indonesia

Pembangunan akan dilakukan melalui rehabilitasi bangunan eksisting oleh Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU dengan total anggaran Rp 7,8 miliar.

Proyek tersebut mencakup perbaikan 19 ruang asrama, tujuh rumah dinas, empat ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, mushola, ruang guru, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah.

"Program Sekolah Rakyat harus didukung semua pihak, baik kementerian, lembaga terkait, maupun pemerintah daerah. Kami sangat mengapresiasi dukungan nyata dari Pemerintah Kabupaten Solok," ujar Dody.

Ia menyebut pembangunan tersebut merupakan bukti nyata perhatian pemerintah terhadap pendidikan di daerah, terutama bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses.

Rehabilitasi BLK Solok merupakan bagian dari tahap pertama pengembangan Sekolah Rakyat di Sumbar. 

Baca juga: Coba Selundupkan 1 Kg Sabu dan 290 Butir Ekstasi dari Malaysia ke Sumbar, TKI Ilegal Ditangkap

Selain Solok, dua lokasi lainnya yang akan dibangun adalah di BBPPKS Kota Padang dengan luas lahan 20.480 m² dan Kampus 3 Universitas Negeri Padang seluas 9.733 m².

Untuk tahap kedua, telah dilakukan survei di tujuh lokasi tambahan, meliputi Kabupaten Sijunjung, Dharmasraya, Lima Puluh Kota, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, dan Tanah Datar. 

Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan pusat untuk mendukung kelancaran program Sekolah Rakyat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, tetapi merupakan investasi jangka panjang dalam membentuk generasi unggul dan mandiri.

Baca juga: RS Bunda Group Perkenalkan Generasi Kedua Bedah Robotik

"Terima kasih kepada Menteri PU. Program ini sangat strategis untuk pemerataan pendidikan, terutama di daerah dataran tinggi yang selama ini terkendala akses dan fasilitas," ujarnya.