Kementerian PU Pacu Swasembada Pangan lewat Infrastruktur Irigasi dan Bendungan di Jatim

KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional melalui penguatan infrastruktur irigasi dan pembangunan bendungan, khususnya di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Hal tersebut disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2030 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang digelar di Surabaya, Selasa (29/4/2025). 

Acara itu juga dihadiri oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya.

Dody menegaskan bahwa arah kebijakan Kementerian PU sejalan dengan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. 

Salah satu fokus utama adalah mendukung produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan dan perbaikan infrastruktur air.

Baca juga: Infrastruktur Air Minum IKN Terbaik di Indonesia, Bisa Direplikasi Kota Lain

Untuk mendukung Asta Cita Swasembada Pangan Tahun Anggaran 2025, Kementerian PU telah menjalankan berbagai program strategis. 

“Di antaranya, pelaksanaan komitmen bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam intensifikasi penambahan luas tanam seluas 2.087.602 hektar (ha),” ucap Dody melalui siaran persnya, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, dilakukan keberlanjutan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi, baik yang menjadi kewenangan pusat melalui DIPA Rekonstruksi 2025, maupun kewenangan daerah melalui pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025.

Kementerian PU dan Kementan juga telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai bentuk sinergi antarkementerian. 

MoU tersebut mencakup dukungan penyediaan sarana produksi pertanian (saprodi), alat dan mesin pertanian (alsintan), serta pelaksanaan pompanisasi di daerah irigasi yang telah direhabilitasi.

Baca juga: Pemerintah Siapkan KUR Rp 300 Triliun, Termasuk untuk Revitalisasi Penggilingan Padi dan Pengadaan Alsintan

“Kolaborasi ini dituangkan dalam buku sinkronisasi program, yang menjadi pedoman bersama dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian nasional,” ujar Menteri Dody.

Tantangan irigasi dan solusi Kementerian PU

Saat ini, lebih dari 50 persen jaringan irigasi di Indonesia berada dalam kondisi rusak.

Namun, alokasi anggaran untuk operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi baru mencapai 37,9 persen dari kebutuhan. Hal ini menjadi tantangan besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2025, Kementerian PU memiliki landasan hukum untuk langsung terlibat dalam pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah. 

Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program strategis nasional, termasuk swasembada pangan.

Baca juga: Yakin Swasembada Pangan, Eksponen 98: Dalam 6 Bulan Pemerintahan Prabowo, Kita Kebanjiran Beras

Capaian infrastruktur pertanian di Jatim

Di Jatim, Kementerian PU telah menyelesaikan pembangunan delapan bendungan yang berkontribusi mengairi sekitar 34.688 ha lahan pertanian. 

Beberapa di antaranya adalah Bendungan Tukul, Tugu, Bendo, Semantok, Gongseng, Nipah, dan Bajulmati. 

Sementara itu, pembangunan Bendungan Bagong masih berlangsung dan ditargetkan rampung pada 2026.

Selain itu, Kementerian PU juga telah merehabilitasi jaringan irigasi di delapan daerah irigasi (DI) seluas 14.908 ha. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, dukungan bendungan, dokumen perencanaan, hingga izin lingkungan.

Baca juga: Kemenperin Tunda Bantuan Sertifikasi Lingkungan IKM

“Kriteria seperti peningkatan indeks pertanaman (IP) dan readiness criteria menjadi pertimbangan penting dalam penentuan daerah irigasi yang mendapat intervensi,” jelas Dody.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Musrenbang dapat mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Jatim. 

Kementerian PU berkomitmen terus mendukung program prioritas melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis data.

Dalam acara tersebut juga hadir Kepala BBWS Brantas Hendra Ahyadi, Kepala BBPJN Jatim–Bali Gunadi Antariksa, dan Kepala BPPW Jatim Airyn Saputri Harahap.