Lindungi Pulau Terkecil dan Terluar, Kementerian PUPR Bangun Pengaman Pantai di Natuna

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun pengaman pantai di wilayah terluar Indonesia, salah satunya di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. 

Selain menahan ombak, pengaman pantai bermanfaat penting untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. 

Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV Daniel mengatakan, pantai di pulau-pulau kecil terluar turut mendukung keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

“Banyak pulau kecil terluar di Kabupaten Natuna yang menghadapi ancaman abrasi serius dan berujung pada hilangnya wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE),” katanya dalam siaran pers, Kamis (10/10/2024).

Salah satu pengaman pantai yang telah dibangun kementerian PUPR berada di Pulau Nipa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. 

Lokasi pulau yang strategis memungkinkan terjadi sengketa dengan negara tetangga jika tidak dijaga dengan optimal. 

Baca juga: PUPR Serahkan Barang Milik Negara Rp 19,26 Triliun, Menkeu: Contoh Pengelolaan Keuangan yang Transparan

Oleh sebab itu, pemerintah membangun pengaman di sekeliling pulau. Sementara itu, penataan pantai dan pengembangan kawasan ekonomi khusus masih menunggu kebijakan lebih lanjut. 

Di Kabupaten Natuna, ancaman ombak setinggi 9-10 meter (m) dari Laut Cina Selatan menjadi risiko besar bagi pulau-pulau kecil. 

Oleh sebab itu, Ditjen SDA Kementerian PUPR melalui BWS Sumatera IV memperkuat pantai dengan beton untuk melindungi pulau-pulau kecil dari abrasi.

Namun demikian, pembangunan pengaman pantai di pulau kecil terluar tidak terlepas dari tantangan. 

Sebagai contoh, pekerjaan pengaman pantai di Pulau Sebetul sempat terkendala masalah pengiriman material dari Batam dan pasir dari Kalimantan yang memerlukan waktu setidaknya seminggu untuk sampai.  

Saat ini, BWS Sumatera IV berencana menambah panjang revetment (penguatan lereng) untuk Pulau Sebetul sepanjang 250 m.

Baca juga: Jadi Andalan Jokowi, Ini Pencapaian Kementerian PUPR dalam Pembangunan Infrastruktur 

BWS Sumatera IV juga mengusulkan pembangunan pengaman pantai di Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala.

“Masing-masing direncanakan memiliki panjang revetment 300 meter dan 700 meter,” kata Daniel.

Manfaat bagi masyarakat

Hingga pertengahan tahun 2024, BWS Sumatera IV telah menangani pengaman pantai di 11 pulau, sedangkan dua pulau sedang diusulkan dan sembilan pulau belum tertangani. 

Sebanyak 11 pulau yang telah memiliki pengaman pantai adalah Pulau Nipa, Pulau Sekatung, Pulau Pelampong, Pulau Batu Berantai/Berhanti, Pulau Nongsa, Pulau Bintan (Tanjung Sading), Pulau Malang Berdaun, Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Semiun, dan Pulau Sebetul.

Jenis konstruksi pengaman pantai berupa revetment dan breakwater (pemecah gelombang). 

Keberadaan infrastruktur itu juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat.

Baca juga: Kementerian PUPR Serahkan BMN Senilai Rp 19,26 Triliun, Ini Rinciannya

“Kami merasa terlindungi setelah dibangunnya pengaman pantai yang dapat memecah gelombang laut sehingga risiko abrasi dan kerusakan dapat dicegah,” kata Camat Pulau Laut Bambang Erawan.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pulau Laut Junaidi mengatakan, pohon kelapa di sekeliling pantai bisa bertahan lebih kuat sejak ada pengaman pantai. 

Menurutnya, hal itu penting karena kelapa adalah salah satu sumber mata pencaharian warga Pulau Laut. 

“ Pengaman pantai juga membuat akses jalan tidak mudah tergerus dan menjaga pompong nelayan dari hantaman ombak,” jelas Junaidi.

Manfaat bagi TNI

Pejabat Sementara (Pjs) Komandan Pos Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (Danposal) Pulau Laut Rudi Roto mengatakan, manfaat pengaman pantai sangat besar. 

Baca juga: 10 Tahun Jadi Menteri PUPR, Basuki: Ikhlas dan Happy

Selain menjadi penahan abrasi, infrastruktur tersebut bermanfaat untuk tempat wisata warga.

Rudi mengatakan, timnya kerap berpatroli untuk memastikan keamanan dan keselamatan para nelayan. 

Personel TNI juga berkomunikasi dengan masyarakat sekitar untuk mengedukasi mengenai nasionalisme.

“Kepada nelayan, kami terus mengingatkan mereka tentang kesiapan kapal dan alat keselamatan mengingat kondisi alam yang cenderung ekstrem dan bisa menimbulkan bahaya,” kata Rudi.

TNI Angkatan Darat (AD) juga merasakan manfaat pembangunan pengaman pantai. 

Bintara Pembina Desa (Babinsa) Komando Rayon Militer (Koramil) 08 Pulau Laut, Komando Distrik Militer (Kodim) 0318 Natuna S Sembiring mengatakan, akses ke Pulau Sebetul dulu sulit karena banyak karang. 

Baca juga: PUPR Bakal Fokuskan Pembangunan Tol Trans Sumatera di 5 Tahun ke Depan, Ditargetkan Bisa Tersambung

“Sekarang, kapal nelayan bisa lebih mudah bersandar di pelabuhan,” katanya.