Kemensos Gandeng Kemendikdasmen dan BPS, Salurkan Bansos untuk Guru Non-ASN dan Non-Sertifikasi

KOMPAS.com - Kementerian Sosial ( Kemensos) berkolaborasi atau menggandeng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Badan Pusat Statistik ( BPS) dalam mengonsolidasikan data guru non-ASN dan non-sertifikasi, yang akan menjadi penerima bansos dari presiden.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ( Gus Ipul) menuturkan, kolaborasi itu diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran. 

Baca juga: Penyaluran Bansos Berdasarkan DTSEN Dimulai Akhir Maret 2025

Gus Ipul mengatakan, kolaborasi Kemensos dengan Kementerian Dikdasmen dan BPS dalam memadankan data guru untuk bansos juga menjadi bagian dari pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ( DTSEN).

"Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," katanya dalam siaran pers, Kamis (27/2/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Gus Ipul dalam agenda rapat soal DTSEN bersama BPS di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Kolaborasi untuk pastikan keakuratan data

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa pemadanan data guru melibatkan berbagai informasi penting, seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), status sertifikasi, serta status kepegawaian.

Komunikasi antara BPS, Kemensos, dan Dikdasmen sangat diperlukan untuk memastikan keakuratan data tersebut.

"BPS memiliki tugas melakukan pembinaan data sektoral. Ke depan, kami mengarahkan setiap kementerian untuk melengkapi datanya," kata Amalia.

Baca juga: Kemensos dan BPS Lakukan Ground Check Keakuratan DTSEN

Ia juga menegaskan, pemadanan data berbasis NIK tunggal di DTSEN memungkinkan pemerintah untuk menghindari duplikasi data penerima bansos. 

"Dengan DTSEN, kami bisa membersihkan data dan buat lebih bagus (menyempurnakannya)," ucap Amalia. 

Kolaborasi antarkementerian dan lembaga ini, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya bersama untuk mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya bansos bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk guru non-ASN dan non-sertifikasi yang bekerja di bawah naungan Kementerian Dikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag).

"BPS membantu menyiapkan datanya," imbuh Amalia.