Mensos Ingatkan Kewenangan Pemda dalam Pemutakhiran Data Kemiskinan

Aningtias Jatmika
Kompas.com - Sabtu, 11 September 2021
 Menteri Sosial Tri Rismaharini Biro Humas Kemensos Menteri Sosial Tri Rismaharini

KOMPAS.com – Menteri Sosial ( Mensos) Tri Rismaharini memberikan perhatian penuh terkait berbagai kerumitan yang timbul dalam pemutakhiran data kemiskinan.

Menteri yang akrab disapa Risma itu menekankan, proses penggantian data penerima bantuan sosial ( bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ( DTKS) dimulai dari usulan pemerintah daerah (pemda).

Oleh sebab itu, Risma mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang telah mengambil insiatif cepat dalam proses pemutakhiran data.

Apresiasi tersebut salah satunya ditujukan kepada Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo. Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM), Risma menyurati Bupati Kustini.

Dalam surat tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan bahwa proses pemutakhiran data merupakan kewenangan pemda. Oleh karena itu, bila pemda mampu mengoptimalkan perannya, kerumitan masalah data bisa diminimalisasi.

(Baca juga: Agar Bantuan Tepat Sasaran, Mensos Risma Minta Pemda Perbarui Data Kemiskinan)

Risma menilai, Kustini telah bertindak responsif dalam mengecek dan menemukan ketidakakuratan data. Kemudian, Kustini juga memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan verifikasi dan validasi (verivali) data.

Untuk diketahui, Mensos Risma mendapatkan banyak laporan tentang bansos yang dianggap kurang tepat sasaran, terkendala, atau tidak tersalurkan ke penerima manfaat.

“Saya menerima banyak laporan tentang bansos yang belum tepat sasaran, termasuk pada saat saya melakukan kunjungan ke beberapa daerah," kata Mensos dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/9/2021).

Oleh sebab itu, dia meminta seluruh jajaran, khususnya kepala dinas sosial (kadinsos), untuk mengawal pemutakhiran data.

Menurut Risma, pemutakhiran data perlu dilakukan secara karena data ini bersifat dinamis. Dalam suatu daerah, terdapat anggota masyarakat yang pindah, meninggal, atau mengalami perubahan status ekonomi.

(Baca juga: 4 Strategi Kemensos Atasi Persoalan Bansos)

Selain itu, Mensos juga menemukan kasus mengenai kepala desa yang menentukan penerima bansos sesuai kepentingannya. Hal tersebut salah satunya terjadi di Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Risma tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini juga terjadi di daerah lain.

Oleh sebab itu, untuk meningkatkan ketepatan sasaran, pemda berperan penting dalam melaksanakan proses verivali berjenjang berdasarkan musyawarah desa atau kelurahan. Setelah itu, data diteruskan ke tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota.

“Pembaruan data kemiskinan merupakan tugas pemda. Kemensos tidak melakukan pendataan langsung," kata Risma.

Dia menjelaskan, pihaknya hanya menetapkan data yang telah dimutakhirkan oleh pemda. Masalahnya, beberapa pemerintah kabupaten dan kota kurang atau bahkan tidak aktif melaksanakan pemutakhiran.

Sebagai informasi, tugas penetapan data diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Secara rinci, tugas dan kewenangan pemda dalam tahapan pemutakhiran data secara berjenjang diatur dalam pasal 8, 9, 10, dan 11.

(Baca juga: Mensos Risma Paparkan Evaluasi Hambatan Penyaluran Bansos di Semarang dan Sekitarnya)

Sebagai contoh, pasal 8 menyebutkan bahwa verifikasi dan validasi seperti yang dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di tingkat kecamatan, kelurahan, atau desa.

Kemudian, pasal 11 ayat (1) berbunyi, data fakir miskin yang telah diverifikasi dan divalidasi yang disampaikan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) dan Pasal 9 ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan UU tersebut, Risma mengingatkan kepada pemda dan jajarannya agar berperan aktif dan mengawal proses pemutakhiran data dengan sungguh-sungguh.

PenulisAningtias Jatmika
EditorAditya Mulyawan
Terkini Lainnya
Ketua Komisi VIII DPR Minta Stakeholder Tiru Gaya Risma Benahi Data Kemiskinan
Ketua Komisi VIII DPR Minta Stakeholder Tiru Gaya Risma Benahi Data Kemiskinan
Kemensos
Mensos ke Pemda dan Himbara: Pastikan KPM Terima Bansos
Mensos ke Pemda dan Himbara: Pastikan KPM Terima Bansos
Kemensos
Kemensos Salurkan Bantuan ATENSI Rp 961 Juta untuk Penerima Manfaat di Lampung
Kemensos Salurkan Bantuan ATENSI Rp 961 Juta untuk Penerima Manfaat di Lampung
Kemensos
Risma Ingin Atlet dan Pelatih Peparnas XVI Divaksinasi Sebelum Akhir Oktober
Risma Ingin Atlet dan Pelatih Peparnas XVI Divaksinasi Sebelum Akhir Oktober
Kemensos
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif
Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif
Kemensos
HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah
HUT ke-61, Mensos Dorong Karang Taruna Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Kemensos
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali
Kemensos
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka
Atlet Paralimpiade Indonesia Berjaya di Tokyo, Ini Janji Mensos untuk Mereka
Kemensos
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen
Lapor ke Risma, Bupati Kendal Nyatakan Bansos Sudah Terealisasi 99,9 Persen
Kemensos
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu
Kemensos
Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan
Lewat Program Pejuang Muda, Mensos Ajak Mahasiswa “Baca” Masa Depan
Kemensos
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan
Kemensos
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan
Kemensos
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya
Usulan Anggaran Kemensos Rp 78,25 Triliun Disetujui DPR, Berikut Rinciannya
Kemensos
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi
Peduli Anak Terdampak Covid-19, Mensos Risma Beri Dukungan Moril dan Materi
Kemensos