Bansos 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 50,7 Triliun

Inang Jalaludin Shofihara
Kompas.com - Senin, 4 Januari 2021
Presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai tahun 2021 se-Indonesia.Dok. Febri - Renjana Pictures Presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai tahun 2021 se-Indonesia.

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial (Kemensos) telah menentukan anggaran alokasi untuk bantuan sosial ( bansos) pada 2021 sebesar Rp 50,7 triliun.

Rinciaannya meliputi Rp 28,71 triliun untuk 10 juta keluarga Program Keluarga Harapan ( PKH), Rp 12 triliun buat 18,8 juta keluarga penerima Program Sembako, dan Rp 12 triliun buat 10 juta keluarga penerima Bansos Tunai (BST).

"Seluruh program bansos tersebut mencakup 34 provinsi di Indonesia," ucapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (4/1/2021).

Terkait penyaluran bansos pada Januari 2021, Kemensos menargetkan penyaluran PKH untuk 10 juta keluarga setiap tiga bulan sekali. Untuk Januari, Kemensos menyalurkan bansos sebesar Rp 7,17 triliun.

Kemudian, Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan anggaran Rp3,76 triliun.

Lalu, Bansos Tunai bagi 10 juta keluarga Rp 3 triliun dengan anggaran pada Januari sebesar Rp 13,93 triliun.

Baca juga: Jokowi: Penyaluran Bansos Kita Lanjutkan Tahun Ini

Lebih lanjut, Risma menjelaskan, pihaknya rutin menyampaikan informasi dan arahan agar bantuan digunakan tepat guna sesuai peruntukannya, yaitu melalui publikasi, leaflet, sosialisasi, dan edukasi oleh petugas bank dan PT Pos.

Pemanfaatan Program PKH, yakni untuk peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha, dan ditabung. PKH disalurkan tiga bulan sekali (Januari, April, Juli, Oktober).

Sementara itu, Program Sembako digunakan untuk pembelian di e-Warong dan memenuhi kebutuhan pangan. Program ini diserahkan dalam bentuk bantuan pangan non tunai dengan nilai bantuan Rp 200.000.

Kemudian, pemanfaatan BST senilai Rp 300.000 per kepala keluarga (di luar penerima PKH dan Program Sembako) ditujukan untuk membeli kebutuhan pokok/bahan makanan berupa beras/jagung, lauk pauk, sayur mayur, dan buah.

Baca juga: Cerita Mensos Risma Bina Anak Jalanan yang Kini Jadi Mahasiswa di Kampus Negeri

"Bantuan yang diberikan dilarang digunakan untuk membeli rokok dan minuman keras," tegas Risma.

Presiden  Joko Widodo dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai 2021 se-Indonesia.Dok. Febri - Renjana Pictures Presiden Joko Widodo dalam acara Peluncuran Bantuan Tunai 2021 se-Indonesia.

Adapun, pemberian bansos kepada masyarakat merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Peluncuran bantuan tunai tahun 2021 dilakukan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2020).

Rencananya, bantuan untuk PKH dan Program Sembako dilakukan bank milik negara (BRI, BNI, Mandiri, dan BTN). Sementara itu, penyerahan Bansos Tunai dilakukan PT Pos Indonesia melalui kantor pos.

Bagi penerima bantuan yang sedang sakit, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, bank tersebut akan mengantarkan langsung ke rumah penerima.

Baca juga: Bansos Tunai Akan Diantar Langsung untuk Penerima Lansia, Sakit Berat, dan Disabilitas

Pos Indonesia Kerahkan 21.000 Pegawai

Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya mengerahkan segala kemampuan untuk bisa menyalurkan BST tepat waktu.

“Sebanyak 21.000 pegawai Pos se-Indonesia siap menyalurkan program BST tahun 2021," tegasnya dalam apel kesiapan kerja tahun 2021 yang diselenggarakan serentak di 34 provinsi se-Indonesia.

Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Direktur Utama Pos Indoensia bersama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai.Dok. Febri - Renjana Pictures Menteri Sosial Tri Rismaharini dan Direktur Utama Pos Indoensia bersama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Tunai.

Untuk menyukseskan penyaluran BST 2021, Pos Indonesia menerapkan tiga poin utama.

Pertama, perencanaan, yaitu semua tim BST di tingkat Kantor Pusat, Regional, Kantor Pos, melakukan konsolidasi internal dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Kedua, pelaksanaan, yaitu menyusun persiapan penyaluran detail dan pengawalan pelaksanaan.

Ketiga, pascapelaksanaan, yaitu melaporkan seluruh kegiatan dan pertanggungan keuangan secara tertib dan akuntabel.

Baca juga: Bansos Sembako Rp 200.000 Per Bulan, Siapa Saja yang Berhak Menerima?

"Kami yakin dan percaya, dengan semangat dan kompetensi yang kami miliki serta didukung dengan doa seluruh jajaran, insyaallah amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan stakeholders," ucapnya.

Adapun, Kemensos menggandeng Pos Indonesia sebagai salah satu penyalur BST karena memiliki daya jangkau hingga ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pada 2020, Pos Indonesia berhasil menyalurkan bantuan tunai hingga 97,14 persen. Pos Indonesia yang bersemboyan “Bersatu Dan Bangkit” ini berusaha mencapai penyaluran 100 persen sesuai target Kemensos.

Pada 2021, program BST mulai dakan disalurkan selama empat bulan, yaitu Januari hingga April kepada 10 juta KPM dengan indeks bantuan Rp 300.000 per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) perbulan, Total anggaran untuk penyaluran ini Rp12 triliun.

Baca juga: Jokowi: Ini Saya Ulang-ulang Terus, Tak Ada Potongan Bansos

Adapun, penyaluran BST ini juga menjadi kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

PenulisInang Jalaludin Shofihara
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Bansos 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 50,7 Triliun
Bansos 2021, Pemerintah Alokasikan Rp 50,7 Triliun
Kemensos
Jokowi: Dengan Meningkatkan Kesetiakawanan, Pandemi Covid-19 dapat Teratasi
Jokowi: Dengan Meningkatkan Kesetiakawanan, Pandemi Covid-19 dapat Teratasi
Kemensos
Peringati HKSN 2020, Kemensos Ajak Masyarakat Merekonstruksi Semangat Kesetiakawanan
Peringati HKSN 2020, Kemensos Ajak Masyarakat Merekonstruksi Semangat Kesetiakawanan
Kemensos
Anggaran Kemensos Naik Signifikan, Mensos Ad Interim Minta Para ASN Hati-hati
Anggaran Kemensos Naik Signifikan, Mensos Ad Interim Minta Para ASN Hati-hati
Kemensos
Bangun Kampung secara Swadaya dan Berkelanjutan, Warga KSM Diapresiasi Menko PMK
Bangun Kampung secara Swadaya dan Berkelanjutan, Warga KSM Diapresiasi Menko PMK
Kemensos
Soal OTT, Kemensos Akan Beri Akses Informasi yang Diperlukan KPK dalam Proses Hukum
Soal OTT, Kemensos Akan Beri Akses Informasi yang Diperlukan KPK dalam Proses Hukum
Kemensos
Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH
Mulai 2021, Penderita TBC Masuk Daftar Penerima Bantuan PKH
Kemensos
Respons Cepat Kemensos Atasi Dampak Covid-19 Berbuah Penghargaan
Respons Cepat Kemensos Atasi Dampak Covid-19 Berbuah Penghargaan
Kemensos
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden
BST Jangan Dipakai Buat Beli Rokok, Kemensos: Ini Sesuai Pesan Presiden
Kemensos
Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan
Tangani Dampak Covid-19, Kemensos Tingkatkan Indeks Bantuan dan Perluas Kepesertaan
Kemensos
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha
Kemensos
Program Bansos Diperpanjang, Mensos Minta Data Penerima Divalidasi Ulang
Program Bansos Diperpanjang, Mensos Minta Data Penerima Divalidasi Ulang
Kemensos
Buka Peluang Ekonomi bagi Disabilitas, Mensos Luncurkan
Buka Peluang Ekonomi bagi Disabilitas, Mensos Luncurkan "Creative Disability Galery”
Kemensos
Mensos Meminta Data KPM Bansos Terus Diperbaiki
Mensos Meminta Data KPM Bansos Terus Diperbaiki
Kemensos
Kemensos Salurkan 3.490 Bansos untuk Istri Anggota TNI yang Ditinggal Bertugas
Kemensos Salurkan 3.490 Bansos untuk Istri Anggota TNI yang Ditinggal Bertugas
Kemensos