KOMPAS.com - Situasi politik di Myanmar tidak pelak mempertaruhkan integritas, persatuan, dan relevansi Association of Southeast Asian Nations ( ASEAN).
Sejak awal konflik yang muncul pada 2021, Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk membantu Myanmar keluar dari krisis.
Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi dalam berbagai kesempatan menekankan bahwa implementasi Five-Point Consensus (5PC) masih menjadi acuan utama untuk penyelesaian konflik di Myanmar.
Selama Keketuaan Indonesia di ASEAN, sebut dia, Indonesia telah melakukan lebih dari 265 engagement dengan seluruh stakeholder di Myanmar. Diplomasi Indonesia dioptimalkan untuk mendorong kemajuan implementasi 5PC.
Baca juga: Sejarah Kemerdekaan Myanmar dan Akar Persekusi terhadap Rohingya
"Indonesia berkomitmen membantu Myanmar keluar dari krisis dan ini goes beyond our chairmanship,” kata Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dalam Pernyataan Pers Menteri Luar Negeri (PPTM) 2024 yang diselenggarakan di Museum Konperensi Asia Afrika (KAA), Bandung (8/1/2024).
Isu lain yang juga lekat dengan konflik di Myanmar adalah isu pengungsi Rohingya. Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci untuk penyelesaian isu Rohingya yang akhir-akhir ini menjadi perhatian publik di Indonesia.
“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” kata Retno.
Perpindahan lanjutan pengungsi Rohingya yang seringkali tiba di perairan Indonesia diduga kuat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang dilakukan oleh jaringan kriminal transnasional.
Baca juga: Kudeta Myanmar Timbulkan Perang Saudara, Warga Sipil Menderita
"Untuk itu, upaya menangani pengungsi juga harus dilakukan melalui kerja sama kuat antarnegara dengan dukungan dari badan-badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)," tuturnya