Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengadakan Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 di Nusa Dua Convention Center (BNDCC), 5-6 Desember 2019.

Acara bertema Democracy and Inclusivity ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seperti kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, akademisi, dan para pelaku usaha.

Kehadiran mereka guna memberikan sudut pandang komprehensif tentang demokrasi yang inklusif.

Baca juga: INFOGRAFIK: Profil Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI

“Demokrasi berhasil ketika bersifat inklusif dan semua orang memiliki kesempatan berkontribusi pada proses demokrasi" ujar Menteri Luar Negeri Retno L P Marsudi dalam keterangan tertulis saat pidato pembukaan BDF ke-12.

Hadir pula sebanyak 90 perwakilan negara dan perwakilan organisasi internasional pada forum tahunan tingkat menteri ini.

Pemberdayaan perempuan dalam demokrasi

BDF ke-12 turut menyoroti pemberdayaan peran perempuan dalam Ministerial Panel bertajuk Women Leadership, Inclusion and State of Democracy.

Pada sesi tersebut, hadir para menteri-menteri luar negeri perempuan, di antaranya dari Australia, Indonesia, Kenya, dan Namibia.

Baca juga: Profil Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Kabinet Indonesia Maju

Mereka saling berbagi kisah inspirasi partisipasi perempuan di berbagai aspek, seperti politik dan penyusunan kebijakan publik.

Sementara itu, pihak pemuda turut dilibatkan melalui ali Democracy Students Conference (BDSC), juga masyarakat madani melalui Bali Civil Society and Media Forum (BCSMF).

Pertama kali libatkan pelaku usaha

Satu hal yang berbeda pada pergelaran BDF ke-12 dari sebelumnya adalah, acara tahun ini melibatkan para pelaku usaha.

Mereka diwadahi dalam satu panel bertema Inclusive Economy yang semakin melengkapi gelaran BDF ke-12.

Pada panel tersebut, para pelaku usaha akan duduk bersama dan saling berbagi sudut pandang terkait hubungan kualitas demokrasi dengan ekonomi.

Tak hanya saling berbagi perspektif. Pertemuan tersebut juga menghasilkan langkah konkret berupa penandatanganan berbagai nota kesepahaman antara sejumlah pelaku usaha dan Kemenlu RI.

Baca juga: Kemenlu dan Kemenag Raih Penghargaan Kepatuhan Tinggi Bidang Pelayanan Publik

Isi nota kesepahaman itu adalah penyediaan pendidikan formal dan pelatihan peningkatan kapasitas dalam pengembangan usaha mikro-menengah untuk negara berkembang mitra Indonesia.

BDF yang telah berlangsung selama 12 kali memang berperan besar dalam membangun arsitektur demokrasi di kawasan Asia Pasifik.

Tak sekadar menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman menjalankan demokrasi, BDF turut berubah menjadi sarana kerja sama pembangunan demokrasi dan good governance, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.