Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya

KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan demokrasi harus inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Retno mengatakan itu di hadapan jurnalis pada Pernyataan Pers Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 dengan tema “Democracy and Inclusivity" di Bali, Jumat (5/12/2019).

Untuk mencapai demokrasi yang inklusif, Retno menjelaskan ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, perlunya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Kedua, pemberdayaan perempuan yang harus semakin ditingkatkan. Ketiga, melibatkan milenial dan generasi Z.

“Keterlibatan yang inklusif haruslah tidak memandang latar belakang gender, kelompok budaya, etnis maupun agama," tegasnya melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Menlu: Lima Tahun ke Depan Akan Sangat Sibuk bagi Diplomasi Indonesia

Lebih lanjut, Retno mengatakan demokrasi merupakan sebuah proses yang berlangsung terus menerus.

Dengan begitu, demokrasi harus terus diperkuat melalui proses belajar dan membangun kolaborasi yang kuat antar sesama negara yang menganut demokrasi.

Termasuk, tambahnya, mendorong partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat.

Pelaksanaan BFD ke-12

Sementara itu, penyelenggaraan BDF ke-12 yang berlangsung dari 5-6 Desemebr 2019 melibatkan banyak pihak.

Mulai dari kelompok perempuan, pemuda, masyarakat madani, dan komunitas bisnis untuk turut berpartisipasi dalam membangun pemahaman demokrasi inklusif.

Forum ini sendiri memiliki empat panel, yaitu Government Forum, Civil Society and Media Forum, Youth Forum, dan untuk pertama kalinya BDF memiliki Business Community Forum.

Baca juga: Menlu Retno: Saatnya Wanita Bekerja Bersama Membawa Panji Toleransi

Selain itu, BDF juga mewadahi Ministerial Panel yang mengangkat topik diskusi mengenai “Woman Leadership, Inclusion, and the State of Democracy".

Bertindak sebagai panelis dalam Miniserial Panel itu adalah Menlu Retno bersama tiga Menlu wanita lainnya, yakni Menlu Australia, Menlu Kenya, dan Menlu Namibia.

Di sela-sela pertemuan BDF, Menlu RI juga akan melaksanakan pertemuan bilateral dengan beberapa negara sahabat, seperti Fiji, Selandia Baru, Singapura, Kenya, Namibia, dan Kepulauan Solomon.

Agenda lain yang akan diselenggarakan adalah pertemuan Menlu dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI – Australia (2+2 Meeting) yang ke-6 pada 6 Desember 2019.

Adapun, BDF merupakan forum inklusif yang berfokus pada pengembangan arsitektur demokrasi yang progresif di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga: Miliki Gedung Sekretariat Baru, Menlu RI Berharap Kegiatan ASEAN Dapat Lebih Optimal

Pada tahun ke-12 penyelenggaraannya, BDF dihadiri oleh delegasi dari 90 negara dan 7 organisasi internasional.