Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan

Mico Desrianto
Kompas.com - Jumat, 29 November 2019
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkandok. Kementerian Luar NegeriKegiatan International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (29/11/2019).


KOMPAS.com - Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Teuku Faizasyah, mengatakan perlu adanya penguatan komponen sipil pada Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.

Hal tersebut dikatakan Teuku saat membuka kegiatan International Seminar on Civilian Capacities: Building National Rosters for UN Peacekeeping Operations di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

"Kalangan sipil sangat dibutuhkan untuk situasi tertentu yang tidak bisa ditangani oleh pasukan penjaga perdamaian dari kalangan militer,” ucap dia sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima.

Komponen sipil, lanjut dia, dapat memberikan sentuhan humanis yang krusial dalam membangun struktur masyarakat pasca konflik.

Baca juga: Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia

"Peningkatan kapasitas sipil dapat difokuskan pada isu-isu seperti pemberdayaan wanita, penghormatan HAM dan dukungan penegakan hukum oleh pemerintah setempat," sambungnya.

Pada kegiatan tersebut, Kemenlu mengemukakan tiga poin penting untuk mewujudkan MPP yang sesuai dengan kebutuhan PBB.

Tiga poin itu adalah komponen sipil harus menjadi bagian yang penting dalam MPP di suatu negara, kedua peningkatan peranan perempuan, dan terakhir penguatan pelatihan melalui kemitraan global.

Khusus poin kedua, Kemenlu menilai peran perempuan dapat memegang peranan penting pencegahan konflik, manajemen konfik, dan bina damai pasca konflik.

Baca juga: Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB

“Pemberdayaan perempuan pada misi perdamaian bukan lagi hanya keperluan, tapi keniscayaan. Hal tersebut juga mendukung inklusivitas dan kesetaraan gender”, tutur Faizasyah.

Jalin kerja sama

Teuku menambahkan, Indonesia telah mengangkat kerja sama untuk menopang program peningkatan kapasitas sipil dengan berbagai pihak.

Di antaranya pembentukan Asean Institute for Peace and Reconciliation dan Asean Women for Peace Registry dalam kerangka Asean.

Lalu melakukan konsultasi regional terkait penguatan kapasitas sipil melalui kolaborasi dengan Norwegia.

Baca juga: Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB

"Kerja sama tersebut menegaskan keseriusan Indonesia," terang Teuku.

Sekadar informasi, kegiatan tersebut merupakan upaya Indonesia memperkuat ekosistem perdamaian internasional yang menjadi salah satu isu prioritas sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020.

Adapun dalam pelaksanaannya Indonesia dibantu oleh Inggris dan Belgia sebagai sesama anggota Dewan Keamanan PBB.

Seminar ini menghadirkan narasumber dari Kantor Sekretariat PBB di New York, wakil pemerintah Inggris dan Belgia, Mabes Polri, CSIS, dan lembaga think tank.

Para peserta hadir merupakan perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait, perwakilan asing dari negara-negara yang aktif di bidang misi pemeliharaan perdamaian, dan akademisi.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Kementerian Luar Negeri
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Kementerian Luar Negeri
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
Kementerian Luar Negeri
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Kementerian Luar Negeri
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Kementerian Luar Negeri
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Kementerian Luar Negeri
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Kementerian Luar Negeri
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
Kementerian Luar Negeri
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Kementerian Luar Negeri
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Kementerian Luar Negeri
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Kementerian Luar Negeri