Didesak Indonesia, DK PBB Keluarkan Status Ilegal Pemukiman Israel di Palestina

Inadha Rahma Nidya
Kompas.com - Kamis, 21 November 2019
Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).DOK. Kemenlu Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).

KOMPAS.com - Indonesia berhasil mendesak Dewan Keamanan ( DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) untuk menegaskan status ilegal pemukiman Israel di Palestina.

Desakan yang dilakukan Indonesia berupa negosiasi panjang, yang dilakukan saat Pertemuan DK PBB Palestina di New York, Rabu (20/11/2019).

Hal tersebut merupakan kali pertama setelah sekian lama Presiden DK PBB gagal diberikan mandat untuk berbicara atas nama DK terkait isu Palestina.

Baca juga: RI Protes AS yang Anggap Legal Permukiman Israel di Palestina

Duta Besar Triansyah Djani, Wakil tetap Indonesia untuk PBB di New York, menegaskan alasan Indonesia mendesak hal tersebut.

“Indonesia dengan tegas menolak pernyataan Amerika Serikat terkait kebijakan pemukiman ilegal Israel yang secara de-facto merupakan bentuk aknesasi terhadap wilayah Palestina, dan menjadi penghalang perdamaian berdasar solusi dua negara,” kata Triansyah, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Aktivitas pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel juga ditentang Indonesia karena bertentangan dengan hukum internasional dan resolusi DK PBB, termasuk resolusi 2334.

Baca juga: AS Kini Tak Pandang Permukiman Israel di Tepi Barat Ilegal

Atas dorongan Indonesia, sepuluh anggota tidak tetap DK PBB mengeluarkan pernyataan bersama untuk menghentikan pembangunan tersebut.

Setelah berhasil mendorong dikeluarkannya status ilegal dan pernyataan bersama, Indonesia juga mendesak Israel untuk menghentikan kekerasan yang telah memakan banyak korban jiwa.

“Indonesia mengecam pembunuhan terhadap rakyat sipil Palestina, dan meminta dilakukannya investigasi penuh terhadap tindakan Israel tersebut,” kata Triansyah.

PenulisInadha Rahma Nidya
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Kementerian Luar Negeri
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Kementerian Luar Negeri
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
Kementerian Luar Negeri
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Kementerian Luar Negeri
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Kementerian Luar Negeri
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Kementerian Luar Negeri
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Kementerian Luar Negeri
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
Kementerian Luar Negeri
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Kementerian Luar Negeri
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Kementerian Luar Negeri
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Kementerian Luar Negeri