KOMPAS.com – Masyarakat internasional memuji cara Indonesia memperlakukan narapidana teroris dan upaya pencegahan radikalisasi di lembaga pemasyarakatan.
“Pengalaman Indonesia dalam deradikalisasi narapidana teroris (napi) menjadi kontribusi positif bagi upaya penanggulangan terorisme global,” kata Wakil Tetap RI untuk PBB di New York, Duta Besar Dian Triansyah Djani.
Ia menyampaikan pernyataan itu saat memimpin pertemuan Arria-Formula Dewan Keamanan PBB (DK PBB) di Markas Besar PBB, New York, Selasa (12/11/2019).
Baca juga: Kemenlu Janji Bantu Produk Unggulan NTT Penetrasi ke Pasar Global
Pertemuan bertema Challenges to Radicalization in Prisons yang diikuti 15 negara anggota DK dan lebih dari 12 negara anggota PBB lainnya tersebut merupakan kerja sama Indonesia, Belgia serta United Nations Office on Drugs and Crimes (UNODC).
Para peserta pertemuan menyampaikan pandangan dan pengalaman dalam upaya menangani napi teroris, deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan, serta rehabilitasi dan reintegrasi napi dalam masyarakat.
Dian menjelaskan, pertemuan Arria-Formula DK PBB kali ini bertujuan membahas pengelolaan risiko terhadap napi teroris.
Pada pertemuan ini Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Sri Puguh Budi Utami menjadi pembicara utama.
“Indonesia menerapkan berbagai pendekatan dalam pengelolaan napi teroris di lembaga pemasyarakatan melalui kerja sama dengan berbagai pihak,” ujar Utami.
Ia melanjutkan, semua pihak, mulai dari pemuka agama, penyintas serangan bom, bahkan mantan napi teroris juga dilibatkan dalam proses deradikalisasi.
“Ada pula program pelatihan life management dan kewirausahaan bagi napi teroris. Tujuannya untuk menggali potensi mereka sehingga dapat berintegrasi kembali di masyarakat suatu saat nanti,” imbuh Dirjen PAS.
Baca juga: Aktif di Media Sosial, Kemenlu Sabet Penghargaan
Menurut dia, Indonesia berkomitmen terus memperbaiki pengelolaan napi terorisme, baik melalui infrastruktur gedung, hingga sarana pengamanan, serta dukungan teknologi dan informasi.
“Hubungan positif antara para petugas, pamong, dan napi juga sangat penting guna memastikan proses rehabilitasi dan reintegrasi napi yang efektif,” imbuh Utami.
Arria-Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan DK PBB yang ditujukan untuk membahas isu yang dinilai rumit dan memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.
Selain Dirjen PAS, narasumber lain adalah Wakil Tetap Belgia untuk PBB di New York, perwakilan UNODC, International Red Cross and Red Crescent, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, dan akademisi Senior Research Fellow Egmond Institute.