Menlu Retno Galang Dukungan Pencalonan Indonesia Jadi Dewan HAM PBB

Mico Desrianto
Kompas.com - Rabu, 25 September 2019
Menlu Retno Galang Dukungan Pencalonan Indonesia Jadi Dewan HAM PBBdok. Kementerian Luar NegeriHari pertama SMU PBB ke-74 telah dimanfaatkan Menlu Retno untuk melakukan delapan pertemuan bilateral.

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyebut tengah menggalang dukungan negara-negara sahabat perihal keinginan Indonesia menjadi anggota Dewan HAM PBB.

Hal tersebut diupayakannya ditengah-tengah pertemuan bilateral Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-74 di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (23/9/2019).

“Pembicaraan bilateral saya fokuskan mencari dukungan negara sahabat terhadap pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB,” ujar Retno sesuai keterangan rilis yang Kompas.com terima, Rabu (25/9/2019).

Pencalonan tersebut, imbuh dia, sebagai wujud komitmen tinggi Indonesia guna memajukan dan melindungi HAM di tingkat global melalui kerja sama internasional dan juga dialog.

Baca juga: Kemenlu Gelar Malam Apresiasi untuk Pegiat Isu Perlindungan WNI di Luar Negeri

Dalam realisasinya, Retno secara khusus melakukan pertemuan dengan Asisten Menlu AS David Stilwell, Utusan Khusus AS untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad dan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Burgener.

Di sana, Retno membahas berbagai perkembangan keamanan dan perdamaian di kawasan dan global.

Antara lain ASEAN Outlook on Indo Pacific, perkembangan perdamaian di Afghanistan, dan situasi terakhir di Rakhine State, Myanmar.

“Semua pihak mengapresiasi peran Indonesia dalam mendukung perdamaian di Afghanistan dan upaya untuk mendorong repatriasi pengungsi dengan aman, suka rela dan bermartabat," papar Retno.

Baca juga: Kemenlu Beberkan Potensi Penerapan Diplomasi Digital

Kerja sama ekonomi

Tak hanya menggalang dukungan, di SMU PBB ke-74 Retno juga membahas beragam isu penting lainnya, seperti peningkatan hubungan bilateral dan kerja sama ekonomi.

Terkait Kerja sama ekonomi, Retno menekankan pentingnya instrumen pengaturan perdagangan bilateral, seperti Preferential Trade Agreement (PTA) khususnya dengan mitra non-tradisional.

Mitra tersebut adalah negara-negara, seperti Pantai Gading, Ethiopia dan Republik Dominika.

Tak cuma itu, Retno menekankan pula pentingnya partisipasi perusahaan dan BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur serta perumahan di beberapa negara seperti Pantai Gading dan Ethiopia.

Dalam kesempatan itu, Retno pun menindaklanjuti kesepakatan bisnis yang capai pada saat Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, di Bali 20-21 Agustus 2019 lalu.

Baca juga: Perwakilan Indonesia Terpilih Jadi Wapres Majelis Umum PBB

Menurutnya peningkatan interaksi antara pengusaha Indonesia dan negara sahabat  sangat penting dalam mendorong kerja sama ekonomi.

“Saya mengundang pengusaha berbagai negara sahabat untuk hadir ke Trade Expo Indonesia tahun 2019,” jelas Retno.

Sekadar informasi, hari pertama SMU PBB ke-74 telah dimanfaatkan Retno untuk melakukan delapan pertemuan bilateral.

Di antaranya dengan Menlu Yunani, Menlu Republik Dominika, Menlu Pantai Gading, Menlu Sudan Selatan, dan Menlu Ethiopia.

Kemudian Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, Asisten Menlu Amerika Serikat dan Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan”.

Adapun empat dokumen kerja sama telah ditandatangani meliputi perjanjian kerja sama ekonomi dan memorandum kesepahaman mengenai konsultasi bilateral antara Indonesia dengan Yunani.

Lalu perjanjian bebas visa dengan dengan Ethiopia dan Pantai Gading.

PenulisMico Desrianto
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Kementerian Luar Negeri
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Kementerian Luar Negeri
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
Kementerian Luar Negeri
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Kementerian Luar Negeri
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Kementerian Luar Negeri
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Kementerian Luar Negeri
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Kementerian Luar Negeri
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
Kementerian Luar Negeri
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Kementerian Luar Negeri
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Kementerian Luar Negeri
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Kementerian Luar Negeri