Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk PBB Dian Triansyah Djani dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB di New York, Selasa (17/9/2019)
KOMPAS.com – Politik luar negeri bebas aktif Indonesia dan peran aktif Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia dalam mendukung perdamaian di Afghanistan kembali membawa hasil positif.
Salah satu bentuk dukungannya, yaitu melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor pada Mei 2018. Indonesia pun berupaya untuk mendorong peran aktif perempuan Afghanistan.
Berkat peran aktif itu, Resolusi 2489 mengenai peran Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB) di Afghanistan berhasil mencapai konsensus.
“Diplomasi Indonesia kembali berhasil di Dewan Keamanan (DK) PBB setelah sukses fasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan,” ujar Wakil Tetap Indonesia untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani seusai pemungutan suara di New York, Selasa (17/9/2019).
Baca juga: Menlu Retno: Ini Manfaat Diplomasi Digital bagi Indonesia
Resolusi tersebut diprakarsai Indonesia dan bekerja sama dengan Jerman. Isinya memuat berbagai dukungan PBB kepada pemerintah dan rakyat Afghanistan untuk menciptakan perdamaian serta mendorong pembangunan.
Menurut Djani, resolusi tentang United Nations Mission in Afghanistan (Unama) itu berisi perpanjangan mandat misi selama 12 bulan, hingga 17 September 2020.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, resolusi itu pun memberikan mandat baru bagi Unama guna mendukung kapasitas pemerintah Afghanistan dalam penegakan hak asasi manusia (HAM), kesetaraan jender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak-anak.
Selain itu, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (18/9/2019) dijelaskan, Unama juga memiliki mandat untuk mendukung persiapan pemilu presiden pada 28 September 2019.
Baca juga: Kemenlu Gelar Malam Apresiasi untuk Pegiat Isu Perlindungan WNI di Luar Negeri
Dalam prosesnya, Djani mengungkapkan, untuk mencapai konsensus itu bukanlah hal mudah. Hal ini bisa tercapai berkat ketekunan diplomasi Indonesia, yang selalu menjembatani perbedaan pandangan di DK PBB.
Tak hanya itu, kata Djani, rekam jejak Indonesia, yang selalu mengedepankan kesatuan DK PBB dan penyelamatan penduduk sipil merupakan modal utama untuk capai kesepakatan resolusi. Alhasil, ancaman veto dari Anggota Tetap DK PBB berhasil dihindari.
Menurut dia, semua negara anggota DK PBB sangat menghargai upaya bersama Indonesia dan Jerman, yang selama proses negosiasi selalu memprioritaskan konsensus.
Sebagai informasi, dukungan internasional, seperti yang dilakukan PBB, bagi Afghanistan sangat penting. Apalagi menjelang pemilu presiden, yang akan jadi simbol penegakan demokrasi di Afghanistan.
