Indonesia Fokus dalam Penguatan Diplomasi Kemanusiaan

Alek Kurniawan
Kompas.com - Jumat, 9 Agustus 2019
Indonesia Fokus dalam Penguatan Diplomasi Kemanusiaan Dok. Humas KemenluKegiatan Regional Conference on Humanitarian Assistance di Jakarta diikuti oleh 17 negara di kawasan, 5 organisasi internasional, dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan.

KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri ( Kemenlu) berinisiatif untuk mendorong penguatan pemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global.

Untuk itu, Kemenlu menyelenggarakan kegiatan Regional Conference on Humanitarian Assistance di Jakarta, Kamis (8/8/2019).

Adapun kegiatan ini diikuti oleh 17 negara di kawasan, 5 organisasi internasional, dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan.

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) AM Fachir yang membuka acara secara resmi mengatakan, konferensi ini sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.

Baca juga: Kemenlu Dalami Kabar Terbunuhnya WNI Anggota ISIS

"Dalam mengatasi isu kemanusiaan yang bersifat multi-dimensional, diplomasi track 1.5 diperlukan dalam melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk memperoleh skema kerja sama dan solusi yang tepat," ujarnya dalam rilis tertulis.

Wamenlu Fachir juga menyampaikan bahwa diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait isu pemberian bantuan kemanusiaan, merupakan agenda yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi nasional.

Asal tahu saja, dengan mengangkat tema “Enhancing Humanitarian Actions in South-East Asia”, konferensi ini merupakan pertemuan dan platfom pertama yang secara resmi melibatkan aktor kemanusiaan negara dan non-negara di kawasan Asia Tenggara.

"Tujuannya untuk duduk bersama dan berdiskusi mengenai bantuan kemanusiaan, mengatasi tantangan saat penyampaiannya, dan merekomendasikan solusi terbaik dalam menghadapi potensi terjadinya krisis kemanusiaan di masa depan," jelas Fachir.

Regional Conference on Humanitarian Assistance pun membahas mengenai peningkatan kapasitas dan perluasan jejaring antar pemerintah dan penggiat kemanusiaan di kawasan guna memperlancar implementasi bantuan kemanusiaan.

Pemberdayaan aktor kemanusiaan

Tidak kalah penting, konferensi juga akan mendorong penegakkan sejumlah prinsip Indonesia dalam bantuan kemanusiaan, dan panduan praktis dalam pemberian bantuan yang efektif.

Adapun terdapat lima isu utama yang telah dibahas oleh para peserta konferensi selama dua hari, yakni pertama mengenai pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal.

Kemudian, kerja sama dan kolaborasi multi sektoral dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Ketiga, pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua.

Lalu, membahas aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan.

Baca juga: Laporan Awal Kemenlu, Tak Ada WNI yang Jadi Korban Gempa di California

Kelima, perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.

Konferensi menghasilkan Chair’s Summary sebagai outcome document yang akan memuat rekomendasi dan pembahasan isu selama Regional Conference.

Selain itu akan dimuat rencana ke depan termasuk referensi bagi penyelenggaraan bantuan kemanusiaan yang efektif.

Di antaranya adalah keinginan para penggiat kemanusiaan untuk menghasilkan upaya dan pendekatan terhadap isu kemanusiaan secara lebih konkret.

"Serta menjajaki kemungkinan untuk mengadakan konferensi semacam ini secara lebih berkelanjutan," tutup Wamenlu.

PenulisAlek Kurniawan
EditorMikhael Gewati
Terkini Lainnya
Wapres JK: Pendirian LDKPI Jadi Perwujudan
Wapres JK: Pendirian LDKPI Jadi Perwujudan "Diplomasi Tangan di Atas"
Kementerian Luar Negeri
174 Negara Pilih Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB
174 Negara Pilih Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB
Kementerian Luar Negeri
Universitas Al-Azhar Mesir akan Buka Prodi Bahasa Indonesia
Universitas Al-Azhar Mesir akan Buka Prodi Bahasa Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Di New York, Wapres JK Tekankan Pentingnya Kerja Sama Multilateral
Di New York, Wapres JK Tekankan Pentingnya Kerja Sama Multilateral
Kementerian Luar Negeri
Di Pertemuan PBB, Wapres JK Paparkan Peran Penting Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Di Pertemuan PBB, Wapres JK Paparkan Peran Penting Kemitraan Pemerintah dan Swasta
Kementerian Luar Negeri
Di Sidang PBB, Menlu Retno Ceritakan Sukses Indonesia Berdayakan Perempuan
Di Sidang PBB, Menlu Retno Ceritakan Sukses Indonesia Berdayakan Perempuan
Kementerian Luar Negeri
Di New York, Menlu Retno Curahkan Pandangannya Soal ASEAN-Indo Pasifik
Di New York, Menlu Retno Curahkan Pandangannya Soal ASEAN-Indo Pasifik
Kementerian Luar Negeri
Bertemu DK PBB, Menlu Retno Sampaikan Tiga Poin Pemberantasan Terorisme
Bertemu DK PBB, Menlu Retno Sampaikan Tiga Poin Pemberantasan Terorisme
Kementerian Luar Negeri
Aktif di Media Sosial, Kemenlu Sabet Penghargaan
Aktif di Media Sosial, Kemenlu Sabet Penghargaan
Kementerian Luar Negeri
Di Forum PBB, Wapres JK Tawarkan 2 Solusi Atasi Penurunan Harga Kopi
Di Forum PBB, Wapres JK Tawarkan 2 Solusi Atasi Penurunan Harga Kopi
Kementerian Luar Negeri
Bertemu Menlu Australia dan Timor Leste, Menlu Retno Bahas Pembukaan Jalur Laut Darwin-Kupang-Dili
Bertemu Menlu Australia dan Timor Leste, Menlu Retno Bahas Pembukaan Jalur Laut Darwin-Kupang-Dili
Kementerian Luar Negeri
Pimpin SDG Summit di PBB, Wapres JK Ceritakan Prioritas Pembangunan Indonesia
Pimpin SDG Summit di PBB, Wapres JK Ceritakan Prioritas Pembangunan Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu
Di Sidang PBB Menlu Retno Bahas 3 Isu
Kementerian Luar Negeri
Soal Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Menlu RI Minta Masyarakat Internasional Ambil Langkah Darurat
Soal Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Menlu RI Minta Masyarakat Internasional Ambil Langkah Darurat
Kementerian Luar Negeri
Pimpin Kelompok Kerja OKI, Menlu Retno Ingin Hentikan Islamofobia
Pimpin Kelompok Kerja OKI, Menlu Retno Ingin Hentikan Islamofobia
Kementerian Luar Negeri