Pimpin Pertemuan DK PBB, Menlu Retno Angkat Isu Palestina

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, mengangkat isu Palestina saat memimpin pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu (22/5/2019).

Hal itu sebagai wujud sikap Indonesia melihat situasi di Timur Tengah khususnya Palestina yang dinilai semakin memburuk.

“Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres ril dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina” ujar Retno di New York, sesuai dengan rilis yang Kompas.com terima, Kamis (23/5/2019).

Sebagai informasi, Palestina kembali mengalami beragam persoalan kemanusiaan, seperti kekerasan yang terjadi pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina.

Baca juga: Konsisten Lawan Terorisme, Indonesia Dipercaya Pimpin 3 Komite DK PBB

Dalam menyikapi hal tersebut, lanjut Retno, DKK PBB harus menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan. 

Pertama, melihat banyaknya pelanggaran HAM, Retno mengingatkan pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina.

Kedua, perlu segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, sebagai upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina.

Terakhir, sebagai upaya memulai kembali proses perdamaian, Retno menekankan untuk segera membentuk proses perdamaian yang kredibel, dan memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan.

Baca juga: Di Debat DK PBB, Indonesia Tekankan Pentingnya Investasi di Pasukan Penjaga Perdamaian

“Perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku. Bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain solusi dua negara," ungkap Menlu RI.

Selain isu Palestina, Retno turut menekankan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah lain seperti Yaman dan Suriah yang akan mempengaruhi situasi keamanan global.

"Untuk itu penting bagi DK PBB buat memastikan adanya progres konkret," tutup Retno.