Di Debat DK PBB, Indonesia Tekankan Pentingnya Investasi di Pasukan Penjaga Perdamaian

Kompas.com - 09/05/2019, 11:25 WIB

Auzi Amazia Domasti,

Mikhael Gewati

Tim Redaksi

Auzi Amazia Domasti

Penulis

Mikhael Gewati

Editor

Menlu RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB DK PBB dengan tema ?Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB? di Markas PBB di New York, Rabu (7/5/19)

Dok. Humas Kementerian Luar Negeri Menlu RI Retno Marsudi memimpin debat terbuka Dewan Keamanan PBB DK PBB dengan tema ?Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB? di Markas PBB di New York, Rabu (7/5/19)

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menyatakan perlunya investasi yang cukup untuk mempersiapkan kinerja pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di lapangan.

Hal itu ia sampaikan saat memimpin debat terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB dengan tema “Menabur Benih Perdamaian: Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB” di Markas PBB di New York, Rabu (7/5/2019)

“Korps Baret Biru (Blue Helments) adalah penjaga perdamaian yang melindungi ratusan juta manusia di seluruh dunia. Mereka adalah wajah Dewan Keamanan PBB, dan salah satu potret kerja sama multilateral yang terbaik,” ujar Retno, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Menlu RI kemudian menjelaskan contoh keberhasilan personil asal Indonesia di Monusco, Republik Demokratik Kongo, yang berhasil mengupayakan rekonsiliasi antara komunitas lokal dengan mantan kombatan sehingga memungkinkan reunifikasi keluarga.

“Mayor Gembong beserta tim-nya dari Indonesia berhasil memfasilitasi reunifikasi 422 mantan kombatan, sehingga semakin memperkuat perdamaian," ungkap Retno kepada DK PBB.

Oleh karena itu, lanjut Retno, pasukan penjaga perdamaian PBB merupakan contoh mengenai kemitraan global, kepemimpinan kolektif, dan tanggung jawab bersama untuk perdamaian.

Saat ini terdapat 3.080 personil Indonesia di 8 misi perdamaian PBB dan sebanyak 106 di antaranya perempuan.

Adapun untuk meningkatkan kinerja, keberhasilan misi, serta keselamatan dan keamanan personil di lapangan, Menlu Retno menekankan pentingnya pemajuan pelatihan dan peningkatan kapasitas personil.

Terkait hal tersebut, RI pun menawarkan Pusat Pelatihan Pasukan Perdamaian yang terletak di Indonesia sebagai pusat pelatihan pasukan perdamaian dunia.

Perlu diketahui, upaya Indonesia di DK PBB adalah bagian dari dukungan atas inisiatif “Action for Peacekeeping” Sekjen PBB.

Sementara itu, terkait usah Meningkatkan Keselamatan dan Kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB, ada empat poin penting untuk mewujudkan MPP yang berdaya guna.

Pertama, memperhatikan kebutuhan spesifik misi (mission-specific approach). Kedua, adanya kemampuan berinteraksi dengan komunitas lokal (community engagement).

Ketiga, pemajuan peranan perempuan, dan keempat penguatan pelatihan melalui kemitraan global.

Adapun hasil debat terbuka DK PBB tersebut adalah sidang yang telah mensahkan dokumen berupa Presidential Statement. Sedangkan isi dokuman ini adalah menekankan pentingnya pasukan penjaga keamanan PBB sabagai alat paling efektif untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Kemudian memberikan dukungan terhadap upaya Sekjen PBB untuk mereformasi dan membuat pasukan penjaga perdamaian PBB lebih efektif. Dan secara khusus mengangkat arti penting pelatihan dan peningkatan kapasitas PKO untuk kesuksesan misi menjaga perdamaian dunia.

Pada debat terbuka DK PBB, hadir sebagai pembicara khusus Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Komandan Pasukan Monusco Letnan Jenderal Elias Rodrigues Martins Filho dan Direktur Challenges Forum International Secretariat Björn Holmberg.

Total ada 59 negara termasuk 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, negara kontributor MPP PBB (Troops atau Police Contributing Countries), negara tuan rumah misi, serta organisasi internasional dan kawasan seperti Uni Afrika hadiri dalam debat terbuka DK PBB tersebut.

Penyelenggaraan debat terbuka ini juga tidak terlepas dari rekam jejak Indonesia yang sekarang berada pada jajaran sepuluh besar negara-negara kontributor MPP PBB.