Ini Agenda Penting Indonesia selama Menjadi Presiden DK PBB

Auzi Amazia Domasti
Kompas.com - Sabtu, 4 Mei 2019
Ini Agenda Penting Indonesia selama Menjadi Presiden DK PBBDok KemenluIndonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2019.

KOMPAS.com - Indonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2019.

Ini menjadi kesempatan Indonesia untuk dapat memasukkan agenda-agenda prioritasnya dalam diskusi DK PBB.

Tema besar dalam agenda prioritas yang akan diusung tersebut mengenai Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operations atau PKO) bertajuk Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping.

Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard, mengatakan tema tersebut dipilih berdasarkan rekam jejak dan kapasitas Indonesia, animo, serta dukungan dari dalam negeri maupun anggota PBB lainnya, serta tantangan yang dihadapi oleh DK PBB. 

"Indonesia ingin menyampaikan perlunya kontribusi besar dalam investasi pengiriman PKO yang berkualitas. Peran PKO menjadi semakin penting dengan adanya konflik dan peperangan yang masih terus terjadi di dunia," jelas Febrian pada briefing media, Kamis (2/5/19)

Tema PKO ini juga selaras dengan upaya Sekertaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, untuk terus meningkatkan kapasitas, kinerja dan keselamatan para peacekeepers melalui inisiatif Action for Peacekeeping. 

Indonesia menjadi negara dengan peringkat ke-8 yang terbanyak berkontribusi mengirimkan personel dan peralatan bagi PKO dari 124 negara. 

Tercatat 3080 personel telah diterjunkan dalam 8 misi perdamaian PBB sampai 31 Maret 2019. Terlebih lagi, ada 106 personel perempuan di antara 3080 personel tersebut. 

Karena itu, Indonesia akan terus mendukung tema presidensi yang bertitik berat pada PKO.

Selain debat terbuka DK PBB terkait PKO, beberapa program lainnya adalah Pameran Foto bertajuk Investing in Peace, dan diskusi informal Arria Formula mengenai Palestina.

Agenda debat

Pada pelaksanaan debat terbuka (open debate), pihak-pihak selain anggota DK PBB dapat diundang untuk ikut menyuarakan aspirasinya dalam suatu isu tertentu. 

Debat terbuka itu diselenggarakan pada 7 Mei 2019. Bertema Investing in Peace: Improving Safety and Performance of UN Peacekeeping, debat tersebut menghadirkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, dan Force Commander Monusco (Misi Perdamaian PBB di Republik Demokratik Kongo) Lt. General Elias  Rodrigues Martins Filho. 

Harapannya, debat terbuka itu akan menghasilkan suatu Presidential Statement mengenai upaya pengembangan kapasitas para peacekeepers. 

Kemudian, Indonesia juga akan menyelenggarakan debat terbuka mengenai Protection of Civilians in Armed Conflict pada 23 Mei 2019 bekerja sama dengan UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs yang mengundang Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Palang Merah Internasional Peter Maurer.

Indonesia juga akan menyelenggarakan debat terbuka mengenai Protection of Civilians in Armed Conflict pada 23 Mei 2019 bekerja sama dengan UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs yang mengundang Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Palang Merah Internasional Peter Maurer.Dok Kemenlu Indonesia juga akan menyelenggarakan debat terbuka mengenai Protection of Civilians in Armed Conflict pada 23 Mei 2019 bekerja sama dengan UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs yang mengundang Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Palang Merah Internasional Peter Maurer.
Persoalan Palestina

Indonesia juga akan menyelenggarakan diskusi informal DK PBB bernama Arria Formula terkait topik Palestina. 

Diskusi Arria Formula yang akan di pimpin Indonesia tersebut akan membahas isu Palestina khususnya terkait pembangunan kawasan permukiman ilegal oleh Israel di Palestina. 

"Jadi, isu Palestina kita angkat dalam diskusi informal, di mana kita akan mendengarkan para pembicara, pejabat maupun aktor yang terkait permukiman ilegal, khususnya dari isu kemanusiaan," ujar Febrian pada 29 Maret 2019 lalu.

Diskusi tersebut diambil dari nama Duta Besar Venezuela, Diego Arria, yang pertama kali menggunakan format diskusi tersebut dalam DK PBB. 

Pada suatu diskusi Arria Formula, para anggota DK PBB dapat membahas isu-isu sensitif dengan keadaan yang informal di luar Ruang Sidang DK PBB. 

Selain debat terbuka dan diskusi Arria Formula, Indonesia juga akan menyelenggarakan pameran foto dengan judul Investing in Peace sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2019 di markas besar PBB di New York. 

Pameran foto terdiri dari subtema Investing in Democracy and Peacebuilding, Investing in Women as Agents of Peace, dan Investing in Development Cooperation.

Beragam foto yang ditampilkan itu merupakan foto-foto pilihan yang diambil saat Peacekeeping Operations, pelatihan personel yang akan diterjunkan pada misi perdamaian, maupun ketika pelaksanaan pengembangan kapasitas dengan negara-negara lain.

PenulisAuzi Amazia Domasti
EditorLatief
Terkini Lainnya
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
8 Unit Kerja Kemenlu Raih Penghargaan dari Kemenpan-RB
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Menlu Retno Ajak Guatemala Gabung CPOPC
Kementerian Luar Negeri
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Ini Cara Indonesia Dorong Terwujudnya Demokrasi Inklusif di Dunia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Indonesia dan Australia Sepakat Hormati Integritas Wilayah
Kementerian Luar Negeri
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
BDF Ke-12 Diskusikan Hambatan dan Perwujudan Ekonomi Inklusif
Kementerian Luar Negeri
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Junjung Demokrasi Inklusif, Ini Jalannya Bali Democracy Forum Ke-12
Kementerian Luar Negeri
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kemenlu Gandeng Mitra Tanah Air Tingkatkan Kapasitas SDM dan UKM
Kementerian Luar Negeri
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Menlu Retno Marsudi Tekankan Demokrasi Harus Inklusif, Ini Caranya
Kementerian Luar Negeri
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Retno: Perlu Upaya Bersama untuk Dinginkan Situasi Global yang Panas
Kementerian Luar Negeri
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Ini Capaian Positif Indonesia Menjadi Anggota Dewan Keamanan PBB
Kementerian Luar Negeri
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
RI dan Afganistan Bahas Pemberdayaan Perempuan untuk Perdamaian
Kementerian Luar Negeri
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Wujudkan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, Kapasitas Sipil Perlu Dikuatkan
Kementerian Luar Negeri
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Negara Anggota DK PBB Apresiasi Penyelenggaraan “Retreat” di Indonesia
Kementerian Luar Negeri
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Indonesia dan Vietnam Bahas Penguatan Kawasan dengan DK PBB
Kementerian Luar Negeri
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Ini Wujud Nyata Kontribusi Indonesia Perbaiki Metode Kerja DK PBB
Kementerian Luar Negeri