Hadiri Puncak Peringatan HAM Sedunia Ke-75, Menkumham: Perkuat Persatuan Indonesia melalui Keberagaman

KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengajak semua pihak untuk memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman.

“Kita harus memperkuat persatuan Indonesia melalui keberagaman dan memastikan bahwa semua pihak berpartisipasi secara aktif dalam decision making process yang membentuk komunitas dan bangsa kita,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (11/12/2023).

Pernyataan tersebut disampaikan Yasonna dalam puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-75 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (10/12/2023).

Ia mengatakan bahwa keberagaman juga merupakan sebuah tantangan bagi semua pihak untuk membentuk masyarakat inklusif.

Baca juga: Zulhas Ajak Masyarakat Lombok Pilih Prabowo-Gibran jika Ingin BLT dan Bansos Berlanjut

Masyarakat inklusif yang dimaksud, yaitu setiap individu dapat tumbuh dan memberikan kontribusi mereka tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, serta status sosial ekonomi.

“One important thing to take note, mempromosikan keharmonisan dalam keberagaman berarti memerangi diskriminasi, prasangka, intoleransi, dan ketidaksetaraan,” ucapnya.

Menurut Yasonna, keberagaman yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam segala bentuknya merupakan sebuah kekuatan yang perlu dipelihara.

Hal tersebut juga menjadi pengingat yang kuat akan pentingnya pengakuan, penghormatan, dan perayaan terhadap keberagaman yang sangat berlimpah di Indonesia.

Baca juga: Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Dalam kesempatan tersebut, Yasonna juga menyatakan bahwa negara hadir dan serius dalam menjalankan tugas dan kewajibannya di bidang HAM.

Oleh karena itu, berbagai upaya dan program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia mendapat pengakuan dan apresiasi dari masyarakat internasional melalui partisipasi dalam berbagai forum internasional.

Salah satu pencapaian tersebut adalah penyusunan Indonesian Human Rights Index atau Indeks HAM Indonesia (IHAMI) oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pembentukan IHAMI bertujuan sebagai alat untuk mengukur pelaksanaan dan penerapan norma-norma HAM di Indonesia.

“IHAMI mengukur dua dimensi hak, yakni hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. IHAMI merupakan langkah terobosan di kawasan ini, mengingat belum ada negara lain di Asia Tenggara yang memiliki indeks HAM serupa,” tutur Yasonna.

Baca juga: 10 Negara Paling Tidak Korup di Dunia, Ada dari Asia Tenggara

Penghargaan dalam program KKPHAM

Pada puncak Peringatan Hari HAM 2023 dengan tema "Harmoni dalam Keberagaman (Harmony in Diversity)", Yasonna memberikan sejumlah penghargaan kepada lima kabupaten/kota yang mencapai prestasi terbaik dalam program Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKPHAM).

Kabupaten/kota tersebut, meliputi Kota Mojokerto, Kabupaten Tapin, Kabupaten Purworejo, Kota Tasikmalaya, dan Kota Jakarta Timur (Jaktim).

Selain itu, pemerintah provinsi sebagai instansi pembina KKPHAM di daerah juga mendapat penghargaan. Lima provinsi yang dinobatkan sebagai pembina terbaik, antara lain Provinsi Banten, Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIT), dan Jawa Tengah (Jateng).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Anies-Muhaimin di Jateng dan DIY Mulai Meningkat

Tak hanya itu, lima pelaku bisnis juga mendapatkan penghargaan dari Yasonna, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka dalam meraih status "hijau" setelah melakukan self-assessment uji tuntas melalui aplikasi Periksa SPM Mandiri (PRISMA).

Adapun perusahaan yang menerima penghargaan tersebut, di antaranya PT Bank Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Indo Tambangraya Megah (ITM), dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Untuk diketahui, kegiatan puncak peringatan Hari HAM Sedunia merupakan kali pertama diselenggarakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM).

Baca juga: Jelang Debat Pilpres, Ini Kata 3 Kubu Paslon soal Penyelesaian HAM Berat Masa Lalu

Sebelumnya, panitia gabungan kedua pihak telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, termasuk lomba mewarnai untuk sekolah dasar (SD) dan sederajat, lomba melukis untuk sekolah menengah pertama (SMP) dan sederajat, kompetisi pembuatan komik HAM digital, dan kegiatan lainnya.