Wujudkan Kemandirian Fiskal, Mendagri Dorong Inovasi Digitalisasi Pembayaran Pajak Daerah

KOMPAS.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong inovasi digitalisasi pada sistem pembayaran pajak daerah guna memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) dan mewujudkan kemandirian fiskal.

Ia menjelaskan, sistem pembayaran tersebut nantinya akan terintegrasi secara daring dengan mekanisme yang menyerupai cara kerja Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) milik Bank Indonesia (BI).

"Kalau yang nasionalnya, saya sudah bicara dengan Gubernur BI. Beliau membuat sistem seperti QRIS itu, tapi online. Supaya nanti bisa terhubung dengan semua pemerintah daerah sehingga bisa masuk langsung ke badan pendapatan daerah," jelas Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin (9/3/2026).

Dalam upaya meningkatkan PAD, ia menekankan agar pemerintah daerah tidak menambah beban pajak baru kepada masyarakat.

Menurut Tito, selama ini masyarakat sebagai konsumen sebenarnya sudah membayar pajak setiap kali bertransaksi di hotel, restoran, maupun kafe. Namun, pajak tersebut terlebih dahulu dikumpulkan oleh pihak pengusaha sebagai kolektor.

Baca juga: Terima Kunjungan DPRD Lampung Barat, Kepala BPJPH: Fasilitasi Sertifikasi Halal UMK Perkuat Pendapatan Daerah

"Pertanyaannya, apakah uang itu disampaikan ke badan pendapatan daerah sama dengan yang dikumpulkan?" ungkapnya saat acara Penutupan Kepulauan Riau (Kepri) Ramadan Fair 2026 di halaman Gedung Dekranasda, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Minggu (8/3/2026).

Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi secara daring tersebut, Tito berharap pajak yang dibayarkan konsumen dapat langsung masuk ke rekening pemerintah daerah tanpa harus dikumpulkan oleh pemilik usaha terlebih dahulu.

Ia meyakini inovasi ini tidak hanya mencegah kebocoran penerimaan, tetapi juga mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

Tito juga mencontohkan keberhasilan Kabupaten Badung, Bali, yang mampu mencapai kemandirian fiskal dengan PAD yang ditopang sektor pariwisata, khususnya hotel dan restoran.

Menurutnya, hal ini membuat Kabupaten Badung tetap kuat meskipun terjadi pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Baca juga: Presiden Berikan Tambahan TKD Rp 10,6 Triliun kepada Tiga Provinsi Terdampak Bencana

Dalam kesempatan tersebut, Tito menilai potensi serupa sangat besar untuk diterapkan di Provinsi Kepri, khususnya di Batam, Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Kawasan ini dinilai memiliki industri hospitality yang kuat dan berpotensi menjadi destinasi Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE) unggulan berskala nasional, bersanding dengan Jakarta, Bali, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Kalau bisa dibuat sistem seperti itu, baik secara nasional maupun sebagai inisiatif daerah, silakan. Intinya, tidak ada kebocoran, PAD akan kuat sehingga daerah bisa mandiri secara fiskal," jelas Tito.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran Kepala BPS se-Sumatera, Gubernur Kepri Ansar Ahmad beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kepri, Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri, serta Kepala OJK Provinsi Kepri.

Selain itu, hadir pula jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri dan para pemangku kepentingan terkait.