Mendagri Tito: Kegiatan Belajar Mengajar di Aceh, Sumbar, dan Sumut Kembali Berjalan 100 Persen

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan belajar mengajar di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), telah kembali berjalan 100 persen.

Hal tersebut dapat terwujud seiring percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terus dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah (pemda).

Pernyataan itu disampaikan Tito selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Wilayah Sumatera yang digelar di Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).

“Saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama satgas dan dewan pengarah karena kerja keras bapak ibu sekalian, kementerian (dan) lembaga, kemudian pemda, provinsi, kabupaten, kota, serta semua nonpemerintah yang hadir juga di sana,” ujar Tito dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Senin.

Baca juga: Prioritas Satgas Rehabilitasi Banjir Sumatera: Soal Lumpur hingga Pengungsi

Berdasarkan laporan satgas, kini 100 persen kegiatan belajar mengajar di wilayah terdampak telah kembali berjalan. Meski demikian, sekitar tiga persen di antaranya masih dilaksanakan di ruang kelas darurat akibat keterbatasan sarana pascabencana.

Tito menegaskan bahwa pemulihan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah karena menyangkut keberlanjutan pembelajaran generasi muda di daerah terdampak.

Selain sektor pendidikan, Tito juga memastikan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah terdampak bencana telah kembali berjalan normal, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang.

Ia menyebut, pemda di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah kembali melaksanakan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat.

Baca juga: Percepat Pemulihan Pascabencana, Menteri PANRB: Perkuat Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pada kesempatan tersebut, Tito juga menyampaikan bahwa layanan kesehatan di tiga provinsi terdampak telah kembali beroperasi normal.

Dari 87 rumah sakit umum daerah (RSUD) terdampak, semula 9 RSUD sempat berhenti beroperasi. Namun, kini 9 RSUD itu telah kembali melayani masyarakat.

Adapun dari 867 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) terdampak, sebanyak 865 telah beroperasi normal dan 2 lainnya masih beroperasi di lokasi sementara sambil menunggu pembangunan gedung baru.

Pada sektor infrastruktur dasar, pemulihan layanan kelistrikan menunjukkan perkembangan signifikan.

Baca juga: PLN Pastikan Sistem Kelistrikan Aceh Pulih, 20 Gardu Induk Kembali Beroperasi

Di Aceh, kurang dari satu persen wilayah masih dalam proses pemulihan, sedangkan layanan listrik di Sumut telah pulih hingga 99 persen, dan listrik di Sumbar telah menyala 100 persen.

Selain itu, seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di tiga provinsi terdampak juga telah beroperasi, layanan internet dinyatakan berjalan normal, serta bahan bakar minyak (BBM) dan gas liquefied petroleum gas (LPG) relatif stabil.

Tito menekankan pentingnya menjaga konsistensi pasokan tersebut untuk mendukung kelancaran aktivitas pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

Dari sisi ekonomi, seluruh pasar di Sumbar dan Sumut telah kembali beroperasi 100 persen. Di Aceh, sekitar 65 persen pasar telah beroperasi, sementara sisanya masih dalam proses pemulihan secara bertahap.

Baca juga: Dampak Banjir Bandang di Kota Padang Meluas, Warga Pasar Ambacang Krisis Air Bersih

Lebih lanjut, Tito mengakui terdapat sejumlah infrastruktur yang masih membutuhkan perhatian mendalam, antara lain jalan provinsi, kabupaten, dan desa yang belum sepenuhnya pulih, jembatan yang masih bersifat sementara, serta kebutuhan normalisasi sungai di beberapa daerah terdampak.

Untuk memastikan percepatan pemulihan berjalan optimal, Kemendagri membentuk posko pemantauan di tingkat pusat dan daerah.

“Ada posko di sini yang monitor, pos komandonya di Kemendagri dan ada satu posko lagi di Aceh. Meskipun di Sumut, Medan, Sumbar, mereka juga membentuk posko tingkat provinsi,” kata Tito.

Seluruh upaya tersebut dilakukan secara terpadu agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik, dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat korban bencana.

Baca juga: Mendagri Sebut Rehabilitasi Pascabencana Sumatera Tunjukkan Kemajuan Cepat