Resmikan Huntara di Agam, Kasatgas Tito Karnavian Dorong Percepatan Bantuan dan Validasi Data Korban Bencana

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meresmikan Hunian Sementara ( Huntara) Kayu Pasak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar). 

Huntara merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam melakukan percepatan pemindahan pengungsi ke hunian yang lebih layak.

Tito mengapresiasi langkah cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang didukung TNI serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dalam menyelesaikan pembangunan huntara. 

Menurutnya, keberadaan huntara sangat penting sebagai solusi sementara untuk mengurangi jumlah pengungsi di tenda pengungsian.

“Karena huntara memang ditunggu sebagai salah satu solusi untuk mengurangi pengungsi. Pengungsi ini ada yang [rumahnya] rusak ringan, rusak sedang, rusak berat,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Tinjau Daerah Rusak Parah karena Banjir Aceh, Mendagri Tito: Pemulihan Semakin Baik

Hal itu disampaikan Tito sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera dalam konferensi pers peresmian huntara di Kabupaten Agam, Sumbar, Sabtu (24/1/2026).

Tito menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema bantuan perumahan berdasarkan tingkat kerusakan rumah warga.

Skema bantuan tersebut, seperti bantuan stimulan sebesar Rp 15 juta untuk rumah rusak ringan, bantuan Rp 30 juta untuk rusak sedang, dan bantuan hunian tetap (huntap) untuk rumah rusak berat atau hilang. 

Sambil menunggu huntap, warga dapat menempati huntara atau rumah keluarga, termasuk menyewa rumah dengan Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB.

Lebih lanjut, Tito mengatakan, pendataan dan validasi korban bencana telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumbar, Sumatera Utara (Sumut), dan Aceh. 

Baca juga: Mendagri Tito Karnavian: Dana Perbaikan Rumah Korban Banjir Segera Cair, Syaratnya Data Harus Akurat!

Setelah proses validasi rampung, dia berharap bantuan dapat segera dicairkan demi mempercepat pemulihan.

Tito menyebutkan, dengan percepatan validasi dan pembayaran, warga di pengungsian juga akan jauh berkurang.

“Di luar itu, tadi Bapak Bupati Agam menyampaikan, ini yang saya kejar-kejar. Saya sudah Zoom Meeting dengan seluruh kepala daerah. Kuncinya adalah data,” jelas Tito.

Bantuan tambahan dan pemulihan ekonomi

Selain bantuan huntara, Tito menyampaikan, Kementerian Sosial (Kemensos) tengah menyiapkan bantuan tambahan berupa uang perabot sebesar Rp 3 juta, stimulan ekonomi Rp 5 juta, serta bantuan lauk-pauk (jaminan hidup) sebesar Rp 15.000 per orang per hari. 

Penentuan penerima bantuan tersebut diserahkan kepada bupati dan wali kota sesuai kondisi masyarakat di daerah masing-masing.

Baca juga: Mendagri Dorong Percepatan Realisasi Pengembalian TKD bagi Pemda di 3 Provinsi Terdampak Bencana

“[Tadi] ada yang mungkin rumahnya rusak ringan, tetapi sawahnya habis. Maka, ini diberikan uang stimulan Rp 5 juta rupiah, sambil menunggu program revitalisasi sawah yang dilakukan oleh Menteri Pertanian (Mentan),” jelas Tito.

Guna memulihkan ekonomi, pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sawah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) di tiga provinsi terdampak. 

Selain itu, masyarakat yang mengalami penurunan kondisi ekonomi pascabencana dapat diintegrasikan ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mendapatkan bantuan sosial secara reguler dalam kurun waktu yang ditentukan kepala daerah.

Untuk kelancaran program-program tersebut, Tito menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan data dari pemerintah daerah (pemda). 

Ia meminta bupati dan wali kota tidak menunggu pendataan selesai sepenuhnya, tetapi mengirimkan data secara bertahap kepada gubernur.

Baca juga: Perkuat Human Capital, Mendagri Tito Minta Daerah Manfaatkan Program Prioritas Nasional

Dari gubernur, data diteruskan kepada Kemensos dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera.

“Nanti [data tersebut] kita akan sampaikan kepada Menteri Sosial (Mensos) sehingga Mensos dapat segera mengeksekusi anggaran tadi untuk perabotan,” tegasnya.

Tito menegaskan, pihaknya akan mengumumkan daerah yang belum menyerahkan data hingga batas waktu yang ditentukan untuk mendorong akuntabilitas dan percepatan penyaluran bantuan kepada masyarakat. 

“Karena ini butuh kecepatan, Pak Mensos juga menunggu data dari kami,” tandasnya.

Sebagai informasi, peresmian huntara di Agam turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Kepala BNPB Suharyanto, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, serta Bupati Agam Benni Warlis.