Mendagri Kumpulkan Kepala Daerah se-Sumbar, Himpun Masukan Percepatan Penanganan Pascabencana

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Sumatera Barat (Sumbar) untuk menghimpun berbagai masukan terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. 

Ia menjelaskan bahwa sejak awal pemerintah pusat telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, termasuk di wilayah Sumbar.

Mobilisasi tersebut melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (pemda).

Tito mengatakan, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Presiden Prabowo Subianto kemudian menugaskannya sebagai Ketua Satgas tersebut.

Sejak menerima mandat itu, Tito langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Upaya tersebut mencakup pemetaan kondisi masing-masing kabupaten/kota terdampak bencana dengan melibatkan pemerintah daerah.

Baca juga: Satgas Pimpinan Tito Ambil Alih Pemulihan Pascabencana Sumatera

“Memang we have to start from the problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” jelas Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Provinsi Sumbar di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data awal, Tito menyebutkan sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana.

Namun, hasil rapat serta pemantauan melalui dasbor kebencanaan dan koordinasi intensif menunjukkan bahwa pemerintahan kabupaten/kota di Sumbar secara umum telah kembali berjalan.

Atas capaian tersebut, Tito mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan seluruh pihak terkait yang dinilai cepat melakukan langkah-langkah pemulihan.

Baca juga: DPR Persilakan Satgas Pimpinan Tito Pimpin Rehabilitasi Sumatera hingga Selesai

“Indikator-indikator di Sumbar kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak, kami lihat hampir semuanya hijau pemerintah kabupatennya,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Meski demikian, dalam rapat tersebut Tito kembali memastikan sejumlah indikator pemulihan, mulai dari berjalannya pemerintahan, layanan publik dasar, akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat.

Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) itu menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar, seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, air bersih, layanan internet, serta liquefied petroleum gas (LPG).

Menurut Tito, masukan detail dari daerah sangat krusial agar pemerintah pusat dapat bergerak secara tepat sasaran.

“Kami ingin detail titiknya, terutama di Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P). Nanti kami bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, Menteri Pekerjaan Umum (PU) ini, Menteri Kesehatan (Menkes) ini… biar semua bergerak,” jelasnya.

Baca juga: Kebut Pendataan Pascabencana, Tito Verifikasi 52 Daerah Terdampak di Sumatera

Identifikasi pemulihan

Melalui forum tersebut, Tito juga mengidentifikasi sejumlah kabupaten di Sumbar yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam percepatan pemulihan, di antaranya Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan.

Dia menegaskan, masukan dari kepala daerah di wilayah-wilayah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.

“(Daerah) yang belum (sepenuhnya) pulih itu kami kendalikan lagi. Secepat mungkin kami keroyok (tangani) rame-rame,” tandas Tito.

Sebagai informasi, forum tersebut merupakan agenda lanjutan Mendagri Tito dalam menghimpun masukan dari daerah-daerah terdampak bencana. Sebelumnya, dia juga memimpin forum serupa bersama kepala daerah se-Aceh dan Sumut.

Baca juga: Tinjau Lokasi Banjir Aceh Utara, Mendagri Tito Karnavian Soroti Pohon-Pohon yang Tercabut Akarnya

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA) Veronica Tan, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, serta pejabat terkait lainnya.